Nasional
Share this on:

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

  • 80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang
  • 80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

JAKARTA - Kepatuhan pengemudi taksi online untuk menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 sangat rendah. Di antara 83.906 driver yang diharapkan melakukan registrasi dan pemeriksaan, hanya 1.710 (2 persen) yang menjalaninya. Padahal, peraturan itu berlaku sepenuhnya pada 1 Februari mendatang.

Untuk mematuhi permenhub tersebut, pengemudi taksi online harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain, menjalani uji kir, memiliki SIM A umum, dan menempelkan stiker sebagai penanda taksi online.

Persyaratan itu sejatinya harus dipenuhi sejak 1 November lalu. Namun, pemerintah memberikan masa tenggat selama 90 hari. Eh, ketika masa tenggat tersebut habis, ternyata driver yang mematuhi masih sangat minim.

’’Ada fenomena mobil (taksi online, Red) banyak, tetapi tidak mau diatur,’’ kata dosen transportasi Universitas Indonesia Ellen Sophie Wulan Tangkudung kemarin (26/1).

Dengan berlakunya Permenhub 108/2017, ada lebih dari 80 ribu driver taksi online yang terancam sanksi. Sebab, mereka yang kedapatan beroperasi tanpa memenuhi aturan itu bakal ditilang. Dalam dua pekan pertama Februari, tindakan hukum berupa operasi simpatik. Namun, setelah itu, akan dilakukan tilang oleh polisi.

Ellen menyayangkan masih sedikitnya driver taksi online yang mendaftar secara resmi dan tuntas hingga mendapatkan kartu pengawasan. Padahal, ketika aturan itu dikeluarkan, banyak yang memprediksi kuota tidak akan cukup menampung armada taksi online yang sudah ada.

Perempuan yang juga presidium Masyarakat Transportasi Indonesia itu menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari pembiaran yang dilakukan perusahaan aplikasi taksi online seperti Uber, Grab, maupun Go-Jek. ’’Aplikasi kan bisa menjatuhkan suspend,’’ katanya.

Asosiasi Driver Online (ADO) membantah anggotanya malas sehingga armada taksi online yang sudah resmi memiliki kartu pengawasan sangat minim. ’’Para driver saat ini masih menunggu keluarnya perizinan mendirikan koperasi,’’ tegas Ketua ADO Christiansen kemarin.

Dia menjelaskan, dalam aturan lama, koperasi driver taksi online dibuat oleh perusahaan aplikasi. Namun, dalam ketentuan baru, driver secara perorangan boleh mendirikan koperasi. ’’Lima orang driver berkumpul sudah bisa membuat koperasi,’’ tuturnya.

Ternyata, sampai saat ini surat izin koperasi belum keluar. Karena itu, ADO meminta tempo implementasi Permenhub 108/2017 diperpanjang. Christiansen meminta tenggat waktu peraturan yang berlaku efektif 1 Februari itu diperpanjang sebulan mendatang.

Dia mengungkapkan, ada beberapa kelonggaran yang diakomodasi pemerintah. Selain urusan koperasi, ketentuan stiker juga diperlonggar. ’’Stiker model pasang lepas,’’ jelasnya. Jadi, ketika mobil digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga, stiker sebagai penanda taksi online bisa dicopot sementara.

Dia menuturkan, saat ini armada taksi online untuk wilayah DKI Jakarta mencapai 120 ribu unit. Sedangkan kuota yang dipatok pemerintah hanya 36 ribuan unit. Jadi, akan ada puluhan ribu driver yang tidak bisa bekerja lagi jika aturan tersebut diberlakukan.

Sementara itu, perusahaan penyedia aplikasi transportasi online belum bisa memberikan penjelasan detail soal sikap dan persiapan menghadapi implementasi Permenhub 108/2017. Namun, mereka menyatakan siap kooperatif dengan pemerintah.

’’Uber dan para mitra koperasi sangat terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain terkait implementasi peraturan ini,’’ ujar Head of Communications Uber Indonesia Dian Safitri menjawab pertanyaan Jawa Pos.

Go-Jek Indonesia justru belum bisa memberikan konfirmasi lebih jauh mengenai persiapan menghadapi pemberlakuan Permenhub 108/2017. Perusahaan masih membahas peraturan tersebut.

’’Jika ada update, akan kami kabari. Terima kasih,’’ ujar Public Relation Manager PT Go-Jek Indonesia Rindu Ragilia membalas pertanyaan Jawa Pos.

Di lain pihak, Direktur Blue Bird sekaligus Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono menyatakan, Permenhub 108/2017 sudah melalui proses yang melibatkan semua pihak terkait, baik pengusaha, penyedia aplikasi, maupun pakar hukum transportasi.

’’Aturan ini sudah mengakomodasi hampir semua permintaan pengusaha angkutan sewa khusus. Jika sekarang sudah mendekati penerapan masih ada penolakan, tentunya kami harap pemerintah tetap tegas, apakah aturan perlu dijalankan atau tidak,’’ ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Menurut dia, peraturan tersebut tidak hanya mencakup angkutan sewa khusus. Dalam jenis angkutan lain, lanjut dia, ada aturan yang bagi sebagian pelaku atau pengusaha tidak sependapat.

Namun, karena tak ada satu pun perusahaan yang kebal hukum, mereka akan tetap mengikuti aturan.

’’Organda terus mengimbau agar semua pihak patuh pada aturan pemerintah. Banyak juga pengusaha angkutan sewa khusus yang mendukung aturan ini,’’ ungkapnya. (wan/and/jun/c5/ang/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub meminta Kemenkominfo untuk segera menuntaskan penyediaan dashboard untuk memantau operasional taksi online.


BOS Mandek, Setengah Juta Siswa Kesetaraan Terancam Putus Sekolah

BOS Mandek, Setengah Juta Siswa Kesetaraan Terancam Putus Sekolah

Pemerintah gencar merekrut anak putus sekolah kembali bersekolah.


Cabuli Puluhan Siswi, Guru SMP di Jombang Terancam Dipecat

Cabuli Puluhan Siswi, Guru SMP di Jombang Terancam Dipecat

Sejumlah wali murid SMP Negeri 6 Jombang kemarin ramai-ramai mendatangi sekolah.


Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Togiman alias Toge terpidana mati yang terancam divonis mati kali ketiga hanya satu dari ratusan terpidana mati kasus narkotika.


Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Kisruh Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108/2017 mendapat tanggapan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.


Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Kuota yang disediakan oleh Dinas Perhubungan masing-masing daerah masih banyak yang belum terpenuhi.


Beroperasional Juni, Tiket LRT Rp5 Ribu

Beroperasional Juni, Tiket LRT Rp5 Ribu

Light Rail Transit (LRT) di Palembang akan beroperasi pada Juni nanti.


Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

Kebutuhan pegawai pemerintah tidak terelakkan lagi. Selama dua tahun ini, diperkirakan ada sekitar 220 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun.


Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Impor beras yang dibuka pemerintah untuk stabilkan harga dan menambah stok tidak bisa selesai dalam waktu dekat.


Sikat 150 Ribu Tabung, Elpiji Subsidi Dioplos Mafia

Sikat 150 Ribu Tabung, Elpiji Subsidi Dioplos Mafia

Salah satu biang kerok kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi Desember lalu terungkap.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!