Nasional
Share this on:

80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

  • 80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang
  • 80 Ribu Taksi Online Terancam Tilang

JAKARTA - Kepatuhan pengemudi taksi online untuk menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 sangat rendah. Di antara 83.906 driver yang diharapkan melakukan registrasi dan pemeriksaan, hanya 1.710 (2 persen) yang menjalaninya. Padahal, peraturan itu berlaku sepenuhnya pada 1 Februari mendatang.

Untuk mematuhi permenhub tersebut, pengemudi taksi online harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain, menjalani uji kir, memiliki SIM A umum, dan menempelkan stiker sebagai penanda taksi online.

Persyaratan itu sejatinya harus dipenuhi sejak 1 November lalu. Namun, pemerintah memberikan masa tenggat selama 90 hari. Eh, ketika masa tenggat tersebut habis, ternyata driver yang mematuhi masih sangat minim.

’’Ada fenomena mobil (taksi online, Red) banyak, tetapi tidak mau diatur,’’ kata dosen transportasi Universitas Indonesia Ellen Sophie Wulan Tangkudung kemarin (26/1).

Dengan berlakunya Permenhub 108/2017, ada lebih dari 80 ribu driver taksi online yang terancam sanksi. Sebab, mereka yang kedapatan beroperasi tanpa memenuhi aturan itu bakal ditilang. Dalam dua pekan pertama Februari, tindakan hukum berupa operasi simpatik. Namun, setelah itu, akan dilakukan tilang oleh polisi.

Ellen menyayangkan masih sedikitnya driver taksi online yang mendaftar secara resmi dan tuntas hingga mendapatkan kartu pengawasan. Padahal, ketika aturan itu dikeluarkan, banyak yang memprediksi kuota tidak akan cukup menampung armada taksi online yang sudah ada.

Perempuan yang juga presidium Masyarakat Transportasi Indonesia itu menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari pembiaran yang dilakukan perusahaan aplikasi taksi online seperti Uber, Grab, maupun Go-Jek. ’’Aplikasi kan bisa menjatuhkan suspend,’’ katanya.

Asosiasi Driver Online (ADO) membantah anggotanya malas sehingga armada taksi online yang sudah resmi memiliki kartu pengawasan sangat minim. ’’Para driver saat ini masih menunggu keluarnya perizinan mendirikan koperasi,’’ tegas Ketua ADO Christiansen kemarin.

Dia menjelaskan, dalam aturan lama, koperasi driver taksi online dibuat oleh perusahaan aplikasi. Namun, dalam ketentuan baru, driver secara perorangan boleh mendirikan koperasi. ’’Lima orang driver berkumpul sudah bisa membuat koperasi,’’ tuturnya.

Ternyata, sampai saat ini surat izin koperasi belum keluar. Karena itu, ADO meminta tempo implementasi Permenhub 108/2017 diperpanjang. Christiansen meminta tenggat waktu peraturan yang berlaku efektif 1 Februari itu diperpanjang sebulan mendatang.

Dia mengungkapkan, ada beberapa kelonggaran yang diakomodasi pemerintah. Selain urusan koperasi, ketentuan stiker juga diperlonggar. ’’Stiker model pasang lepas,’’ jelasnya. Jadi, ketika mobil digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga, stiker sebagai penanda taksi online bisa dicopot sementara.

Dia menuturkan, saat ini armada taksi online untuk wilayah DKI Jakarta mencapai 120 ribu unit. Sedangkan kuota yang dipatok pemerintah hanya 36 ribuan unit. Jadi, akan ada puluhan ribu driver yang tidak bisa bekerja lagi jika aturan tersebut diberlakukan.

Sementara itu, perusahaan penyedia aplikasi transportasi online belum bisa memberikan penjelasan detail soal sikap dan persiapan menghadapi implementasi Permenhub 108/2017. Namun, mereka menyatakan siap kooperatif dengan pemerintah.

’’Uber dan para mitra koperasi sangat terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain terkait implementasi peraturan ini,’’ ujar Head of Communications Uber Indonesia Dian Safitri menjawab pertanyaan Jawa Pos.

Go-Jek Indonesia justru belum bisa memberikan konfirmasi lebih jauh mengenai persiapan menghadapi pemberlakuan Permenhub 108/2017. Perusahaan masih membahas peraturan tersebut.

’’Jika ada update, akan kami kabari. Terima kasih,’’ ujar Public Relation Manager PT Go-Jek Indonesia Rindu Ragilia membalas pertanyaan Jawa Pos.

Di lain pihak, Direktur Blue Bird sekaligus Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono menyatakan, Permenhub 108/2017 sudah melalui proses yang melibatkan semua pihak terkait, baik pengusaha, penyedia aplikasi, maupun pakar hukum transportasi.

’’Aturan ini sudah mengakomodasi hampir semua permintaan pengusaha angkutan sewa khusus. Jika sekarang sudah mendekati penerapan masih ada penolakan, tentunya kami harap pemerintah tetap tegas, apakah aturan perlu dijalankan atau tidak,’’ ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Menurut dia, peraturan tersebut tidak hanya mencakup angkutan sewa khusus. Dalam jenis angkutan lain, lanjut dia, ada aturan yang bagi sebagian pelaku atau pengusaha tidak sependapat.

Namun, karena tak ada satu pun perusahaan yang kebal hukum, mereka akan tetap mengikuti aturan.

’’Organda terus mengimbau agar semua pihak patuh pada aturan pemerintah. Banyak juga pengusaha angkutan sewa khusus yang mendukung aturan ini,’’ ungkapnya. (wan/and/jun/c5/ang/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi terus dikebut.


Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Ayo Siap-siap Daftar, Ada 100 Ribu Formasi CPNS Guru Daerah

Pendaftaran CPNS (calon pegawai negeri sipil) baru bakal dibuka di akhir bulan ini.


MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

MK Tolak Ojek Jadi Angkutan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengemudi ojek online yang ingin menjadikan ojek sebagai transportasi umum.


Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Arus balik sudah tuntas seratus persen. Ratusan ribu kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta telah kembali seluruhnya.


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Bangku Kereta Habis, Tiket Bus Bisa Dibeli Online

Pemerintah berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok sejauh ini.


323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

Pendaftaran sekolah kedinasan yang terpusat dan online resmi ditutup Senin malam (30/4) lalu.


Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Para pengemudi ojek online masih terus menuntut hak dan perlindungan.


Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!