Nasional
Share this on:

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

  • 85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan
  • 85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah mengingatkan soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada caleg terpilih yang belum menyerahkan.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, jika penyerahan LHKPN tersebut seharusnya dilakukan sebelum pemilihan berlangsung. Bukan tanpa alasan. Menurut Emrus, integritas wakil rakyat harus ditunjukkan terlebih dahulu.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menyatakan mereka yang telah menyerahkan LHKPN sebelum pemilihan, patut diacungi jempol. Keterbukaan informasi menjadi poin penting yang harus digarisbawahi. "Karena masyarakat bisa mengetahui total kekayaan sebelum menjabat," imbuhnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, tanda bukti LHKPN wajib diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai caleg terpilih dikeluarkan KPU.

Caleg terpilih bisa ditunda pelantikannya bilamana tidak menyerahkan bukti LHKPN sebagaimana batas akhir yang ditetapkan. Atas dasar itu, LHKPN adalah syarat mutlak bagi anggota DPR terpilih agar secara resmi duduk di kursi parlemen.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika lembaganya menyerahkan sepenuhnya keputusan soal pelantikan anggota DPR terpilih yang belum menyetorkan LHKPN kepada KPU. "Perlu dipahami, laporan LHKPN untuk caleg terpilih saat ini berdasarkan PKPU adalah syarat pelantikan. Jadi konsekuensinya langsung dapat atau tidak dilantik. Hal itu menjadi domain KPU. Selain itu, KPU juga sudah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pelaporan LHKPN," papar Febri.

Dia mengatakan KPK mengapresiasi anggota dewan terpilih yang telah menyerahkan LHKPN. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU, ada sekira 80 persen anggota dewan terpilih yang sudah melaporkan harta kekayaannya. "Kalau kita simak pernyataan komisioner KPU, tingkat kepatuhan sudah lebih dari 80 persen. Saya kira bagi anggota DPR atau DPD terpilih yang sudah lapor itu perlu diapresiasi," tukasnya.

KPK juga membuat sistem pelaporan elektronik untuk mempermudah anggota dewan terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Febri menyatakan bahwa pelaporan lewat sistem elektronik tersebut dapat dilakukan saat hari libur. "Bagi anggota DPR terpilih yang belum melaporkan LHKPN akan kami fasilitasi pelaporannya. Bisa melalui pelaporan elektronik dilhkpn.kpk.go.id atau bisa langsung lapor ke KPK," ucap Febri.

Dia menyatakan pelaporan harta kekayaan adalah awal proses menjaga integritas. Nantinya, setelah resmi dilantik, para anggota dewan terpilih akan diwajibkan menyetorkan LHKPN setiap tahunnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Benny Wenda Tak Perlu Digubris
Benny Wenda Tak Perlu Digubris

Berita Sejenis

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.


Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Menko Polhukam Wiranto diserang sepasang suami-istri, saat berada di depan pintu gerbang kampus Universitas Mathla'ul Anwar (Unima) di Jalan Raya Pandeglang Lab


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!