Nasional
Share this on:

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

  • Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan
  • Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

dok.Jawapos.com

JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5). ORI mengklarifikasi berbagai hal terkait dengan perkara penyiraman Novel yang terjadi 11 April 2017 lalu.

”Mengklarifikasi berbagai hal yang kami dapat dari kepolisian,” ujarnya usai pemeriksaan.

Hanya, Andrianus enggan membeberkan apa saja informasi yang diperoleh dari Novel. Yang pasti, kata dia, banyak informasi baru yang didapat. Kemudian, pihaknya akan mengklarifikasi informasi tersebut ke kepolisian, utamanya Polda Metro Jaya yang menangani kasus Novel saat ini.

”Semua diperlukan dalam rangka kesimpulan akhir dari kegiatan Ombudsman selama ini,” ujar dia.

Sementara itu, kuasa hukum Novel, M. Isnur menerangkan dalam pemeriksaan kemarin Novel menjelaskan semua informasi terkait dengan peristiwa penyerangan air keras. Dia juga menegaskan bahwa Novel sangat kooperatif dan aktif memberikan data serta informasi kepada kepolisian.

”Kami menjelaskan soal administrasi, karena Ombdusman hanya mengurus dugaan maladministrasi.”

”Selama ini ada upaya informasi yang diarahkan seolah Novel tidak kooperatif, tadi kami menjelaskan semuanya bahwa Novel sangat kooperatif,” kata aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.

Pihak Novel juga menyampaikan kepada Ombudsman bahwa polisi selama ini tidak pernah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Di luar hal tersebut, pihak Novel kemarin mempertanyakan adanya dua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Utara (Jakut).

Yakni, SPDP tertanggal 12 April 2017 dan SPDP tertanggal 11 Januari 2018. Dari dua SPDP itu, pihak Novel hanya menerima SPDP tertanggal 11 Januari 2018 yang diberikan pada 25 April 2018 lalu.

”Kami mempertanyakan kenapa ada dua SPDP, kalau mau memulai penyidikan baru, penyidikan yang lama seharusnya di SP3 (dihentikan),” tegasnya.

Informasi adanya dua SPDP itu diketahui dari pemeriksaan ORI kemarin. Pihak ORI mengaku mendapat SPDP tertanggal 12 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan di kepolisian.

Secara umum, pihak Novel mempertanyakan kenapa kepolisian baru memberikan SPDP tersebut 25 April 2018. Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), SPDP harus diberitahukan kepada jaksa dan korban/pelapor, seminggu setelah penyidikan dimulai. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Sumber daya manusia (SDM) masih menjadi problem daerah-daerah hasil pemekaran.


Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah sempat menutup akses ke Kulawi Selatan, Sigi.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal sepekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada peningkatan jumlah pelamar yang signifikan.


Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Banyaknya menteri di jajaran kabinet kerja yang masuk dalam struktur juru kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat perhatian Ombudsman.


Sebelum Daftar CPNS Hari Ini, Lebih Baik Bikin Akun Dahulu

Sebelum Daftar CPNS Hari Ini, Lebih Baik Bikin Akun Dahulu

Hingga tadi malam (25/9) belum ada kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kapan dimulainya pendaftaran CPNS baru.


Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Ombudsman RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meluruskan kisruh pelaksanaan impor beras.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!