Nasional
Share this on:

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

  • Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan
  • Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

dok.Jawapos.com

JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5). ORI mengklarifikasi berbagai hal terkait dengan perkara penyiraman Novel yang terjadi 11 April 2017 lalu.

”Mengklarifikasi berbagai hal yang kami dapat dari kepolisian,” ujarnya usai pemeriksaan.

Hanya, Andrianus enggan membeberkan apa saja informasi yang diperoleh dari Novel. Yang pasti, kata dia, banyak informasi baru yang didapat. Kemudian, pihaknya akan mengklarifikasi informasi tersebut ke kepolisian, utamanya Polda Metro Jaya yang menangani kasus Novel saat ini.

”Semua diperlukan dalam rangka kesimpulan akhir dari kegiatan Ombudsman selama ini,” ujar dia.

Sementara itu, kuasa hukum Novel, M. Isnur menerangkan dalam pemeriksaan kemarin Novel menjelaskan semua informasi terkait dengan peristiwa penyerangan air keras. Dia juga menegaskan bahwa Novel sangat kooperatif dan aktif memberikan data serta informasi kepada kepolisian.

”Kami menjelaskan soal administrasi, karena Ombdusman hanya mengurus dugaan maladministrasi.”

”Selama ini ada upaya informasi yang diarahkan seolah Novel tidak kooperatif, tadi kami menjelaskan semuanya bahwa Novel sangat kooperatif,” kata aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.

Pihak Novel juga menyampaikan kepada Ombudsman bahwa polisi selama ini tidak pernah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Di luar hal tersebut, pihak Novel kemarin mempertanyakan adanya dua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Utara (Jakut).

Yakni, SPDP tertanggal 12 April 2017 dan SPDP tertanggal 11 Januari 2018. Dari dua SPDP itu, pihak Novel hanya menerima SPDP tertanggal 11 Januari 2018 yang diberikan pada 25 April 2018 lalu.

”Kami mempertanyakan kenapa ada dua SPDP, kalau mau memulai penyidikan baru, penyidikan yang lama seharusnya di SP3 (dihentikan),” tegasnya.

Informasi adanya dua SPDP itu diketahui dari pemeriksaan ORI kemarin. Pihak ORI mengaku mendapat SPDP tertanggal 12 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan di kepolisian.

Secara umum, pihak Novel mempertanyakan kenapa kepolisian baru memberikan SPDP tersebut 25 April 2018. Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), SPDP harus diberitahukan kepada jaksa dan korban/pelapor, seminggu setelah penyidikan dimulai. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Ada penyebutan istilah dalam kasus gugatan pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Tinggal hitungan hari, sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) segera dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK).


Ingat, 31 Mei Bukan Harpitnas

Ingat, 31 Mei Bukan Harpitnas

Masih saja ada yang menganggap bahwa Jumat (31/5) merupakan hari kecepit nasional (harpitnas).


Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Polda Metro Jaya telah menetapkan 257 dari 442 perusuh sebagai tersangka dalam kerusuhan di Bawaslu Jakarta, Selasa-Rabu (21-22/5).


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

Ombudsman Beber Maladministrasi Pemilu 2019

Ombudsman menemukan maladministrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban petugas Pemilu 2019, 17 April lalu..


Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri menyebut adanya potensi kerusuhan saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

PAN Dukung Pansus Pemilu, Bara Hasibuan Bilang Belum Perlu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjend PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan bahwa pihaknya yang ada di DPR menyetujui pembentukan Pansus


Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Untuk memperlancar Angkutan Lebaran Tahun 2019 Pemerintah telah menyiapkan manajemen lalu lintas yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!