Nasional
Share this on:

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

  • Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...
  • Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat. Tingginya tarif tol yang akan naik setiap tahun akan terus terjadi jika masyarakat hanya sekadar bicara.

"Gugat dong. Minta judicial review untuk PP yang mengatur tarif jalan tol itu. Gugat rame-rame," tutur Agus kepada Jawa Pos, kemarin.

Agus menuturkan, keluhan atas mahalnya tarif tol bukan pertama kali terjadi. Hal tersebut sudah terjadi sejak lama. Bahkan sebelum tarif tol diatur melalui PP. Menurutnya, 10-15 tahun lalu, ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua YLKI, tarif tol yang kala itu diatur Keppres bisa ditunda kenaikannya.

"Waktu itu saya pernah bikin tarif tol tidak berubah selama sembilan tahun. Sekarang ini kan dua tahun sekali harus naik karena berkaitan dengan nilai investasi," ungkap Agus.

Agus mengatakan, saat Keppres hendak diganti dengan PP terkait tarif jalan tol yang berlaku sekarang, dirinya sudah menolak mentah-mentah. Namun, pihak lain tidak banyak yang bereaksi. Alhasil, PP yang berlaku sekarang ketok palu.

"Ya sekarang nikmati saja. Kalau tidak mau bayar, ya lewat jalan biasa saja. Tol juga bukan solusi kemacetan. Paling tiga bulan awal saja lancar. Ke sananya macet lagi," kata Agus. (and/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kejanggalan Proyek E-KTP Mulai Dibeber
Kejanggalan Proyek E-KTP Mulai Dibeber

Berita Sejenis

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tarif tol di Indonesia tergolong murah.


Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

Pemerintah berencana mengembangkan KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) menjadi e-ID (electronic identity).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!