Nasional
Share this on:

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

  • Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...
  • Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat. Tingginya tarif tol yang akan naik setiap tahun akan terus terjadi jika masyarakat hanya sekadar bicara.

"Gugat dong. Minta judicial review untuk PP yang mengatur tarif jalan tol itu. Gugat rame-rame," tutur Agus kepada Jawa Pos, kemarin.

Agus menuturkan, keluhan atas mahalnya tarif tol bukan pertama kali terjadi. Hal tersebut sudah terjadi sejak lama. Bahkan sebelum tarif tol diatur melalui PP. Menurutnya, 10-15 tahun lalu, ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua YLKI, tarif tol yang kala itu diatur Keppres bisa ditunda kenaikannya.

"Waktu itu saya pernah bikin tarif tol tidak berubah selama sembilan tahun. Sekarang ini kan dua tahun sekali harus naik karena berkaitan dengan nilai investasi," ungkap Agus.

Agus mengatakan, saat Keppres hendak diganti dengan PP terkait tarif jalan tol yang berlaku sekarang, dirinya sudah menolak mentah-mentah. Namun, pihak lain tidak banyak yang bereaksi. Alhasil, PP yang berlaku sekarang ketok palu.

"Ya sekarang nikmati saja. Kalau tidak mau bayar, ya lewat jalan biasa saja. Tol juga bukan solusi kemacetan. Paling tiga bulan awal saja lancar. Ke sananya macet lagi," kata Agus. (and/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kejanggalan Proyek E-KTP Mulai Dibeber
Kejanggalan Proyek E-KTP Mulai Dibeber

Berita Sejenis

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Menteri PAN Mundur dari Kabinet

Keputusan PAN keluar dari koalisi pemerintah dan masuk ke koalisi oposisi berdampak pada eksistensi menterinya di kabinet kerja.


Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Idul Adha Arab Saudi Selasa, Indonesia Rabu

Pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adha (10 Dzulhijjah) jatuh pada 22 Agustus.


Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Dana Bansos Naik, Pendamping Diminta Proaktif

Pemerintah meminta para pendamping dana bansos mengawal pelaksanaan bantuan nontunai agar berjalan efektif. Termasuk bansos program keluarga harapan (PKH).


Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah Klaim Jumlah TKA Masih Proporsional

Pemerintah mengklaim kalau jumlah TKA (tenaga kerja asing) Indonesia masih berada di dalam taraf wajar. Tidak mencapai jutaan sebagaimana diisukan.


Tekan Difisit, BPJS Dapat Suntikan APBN

Tekan Difisit, BPJS Dapat Suntikan APBN

Polemik yang melanda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pasca keluarnya peraturan direktur coba diredam pemerintah.


Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

BPJS Kesehatan menampik jika dikatakan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan bukan untuk memotong manfaat yang dapat dirasakan peserta.


Demokrat Berpeluang Gabung Koalisi Nonpemerintah

Demokrat Berpeluang Gabung Koalisi Nonpemerintah

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut positif peluang masuknya Partai Demokrat dalam koalisi pilpres di luar kubu pemerintah.


JK Ikut Gugat Syarat Capres Cawapres

JK Ikut Gugat Syarat Capres Cawapres

Uji materi terkait syarat calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).


Cross Beams Jatuh, Jembatan Kalikuto Tetap Tepat Waktu

Cross Beams Jatuh, Jembatan Kalikuto Tetap Tepat Waktu

Perbaikan Jembatan Tol Kalikuto di ruas Batang-Semarang segera dilakukan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!