Nasional
Share this on:

Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

  • Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar
  • Airlangga Harus Memilih Jadi Menteri atau Ketum Golkar

**JAKARTA ** - Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar kian seru. Posisi Airlangga Hartarto pun mulai dipersoalkan. Rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol dan menteri, dinilai bisa mengganggu jalannya organisasi partai.

Karenanya, Airlangga diminta harus memilih. Sementara itu, Bambang Soesatyo dianggap punya peluang dengan memanfaatkan kelemahan petahana.

"Nggak bisa rangkap dua jabatan. Kalau yang lalu itu pengecualianlah. Namun, ke depan sudah nggak bisa, nggak boleh lagi. Kalau mau Partai Golkar besar, Pak Airlangga harus memilih. Mau jadi menteri atau ketua umum Golkar," tegas politisi Golkar Lawrence Siburian di Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Menurutnya, jabatan menteri dan ketua umum parpol punya karakteristik berbeda. Seorang menteri sehari-hari membantu presiden. Sementara, ketua umum parpol harus mengurus rakyat dari Sabang sampai Merauke yang memilih parpol tersebut.

"Kalau menteri itu harus menjalankan program pemerintah. Tentu ada rapat-rapat rutin. Kalau ketua umum itu harus mengurus partai dan harus mengurus rakyat yang memilih partainya. Selain itu, dia harus mengelola partai ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang-cabang di luar negeri," ucap Lawrence.

Akibat rangkap jabatan itu, Airlangga jarang turun ke daerah dan bertemu kader Golkar. Dia menyebut turunnya suara Golkar pada Pileg 2019 disebabkan Airlangga jarang turun ke daerah. "Dari 91 kursi sekarang jadi 85 kursi. Padahal, target 2019 itu 110 kursi. Jauh sekali kan. Saya kira itu perlu dievaluasi. Kenapa bisa seperti itu. Mungkin salah memilih pemimpin, mungkin salah mengusung program, mungkin salah menyiapkan saksi. Banyak hal yang harus dievaluasi untuk Pemilu 2024," paparnya.

Dia juga meminta Airlangga segera menggelar rapat pleno untuk persiapan munas mendatang. Selain itu, Lawrence juga menyinggung manuver DPP Golkar yang mengajukan penggantian pengurus ke Kemenkum HAM sebelum munas dilakukan. Menurutnya hal itu bisa menimbulkan perpecahan.

"Jadi dari segi hukum, perbuatan ini sangat berbahaya. Bisa menimbulkan perpecahan. Saya kira kalau Golkar ada perpecahan, Airlangga harus bertanggung jawab," paparnya.

Perombakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar, lanjutnya, tidak bisa begitu saja dilakukan. Tetapi harus dibahas dan disetujui dalam forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Hingga sekarang, Airlangga Hartarto belum menyelenggarakan rapat pleno DPP Partai Golkar. Usulan perombakan struktur kepengurusan partai tersebut dinilai melanggar AD/ART partai.

"Kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini hanya tinggal empat bulan lagi. Apa urgensinya dirombak?" tanya Lawrence.

Sementara itu, pengamat politik dari Para Syndicate Ari Nurchayo menilai turunnya perolehan kursi Partai Golkar di parlemen bisa menjadi peluang bagi calon Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mengalahkan Airlangga Hartarto pada Munas Desember 2019. "Turunnya perolehan kursi Golkar ini menjadi kelemahan Pak Airlangga. Ini bisa menjadi peluang bagi penantang," kata Ari di Jakarta, Sabtu (20/7).

Sebagai penantang, Bamsoet wajar akan memanfaatkan setiap peluang di setiap kontestasi. Salah satunya dengan memanfaatkan kelemahan kinerja dari ketua umum petahana. Menurutnya, Bamsoet memiliki modal politik yang lebih besar dibandingkan Airlangga. Sebab, Bamsoet merupakan Ketua DPR RI.

Karena itu, Airlangga Hartarto bersikeras munas tetap diselenggarakan sesuai jadwal. Yakni, Desember 2019. Tujuannya agar konsolidasi politik dapat berjalan lebih lama. Soal upaya Bamsoet dan Airlangga memperoleh restu dari Presiden Jokowi, Ari berpendapat hal tersebut wajar. Keduanya sama-sama memiliki kedekatan dengan Jokowi.

"Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintah perlu mendapat dorongan politik Presiden dalam bursa ketua umum," imbuhnya.

Hingga saat ini, ada sedikitnya tujuh kader Golkar yang mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dalam Munas 2019. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty dan Marlinda Irwanti, Indra Bambang Utoyo dan Ridwan Hisyam. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Gerindra Klaim Pantas di MPR
Gerindra Klaim Pantas di MPR

Berita Sejenis

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Proyek Mobil Dinas Baru Menteri Disetujui DPR

Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pengadaan mobil dinas baru untuk para menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala lembaga telah disetujui DPR RI.


Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai loka


Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru.


Bansos Harus Terintegrasi NIK

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial.


Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Direnovasi, Wapres Minta Nilai Historis Istiqlal Tetap Dijaga

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (22/8).


BI Kembali Turunkan Suku Bunga

BI Kembali Turunkan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps, dari 5,75% menjadi 5,50%.


Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah mendesak.


Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Masyarakat diminta jangan kaget bila menerima surat pemberitahuan tilang elektronik (e-Tilang) atau ETLE.


50 Persen ASN Belum Sarjana

50 Persen ASN Belum Sarjana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia banyak yang mengantongi pendidikan sarjana.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!