Nasional
Share this on:

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos
  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

JAKARTA - Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR. Rencananya badan yang baru dibentuk hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo itu akan mengajukan dana hingga Rp 2 triliun.

Kepala BSSN Mayjen TNI (Pur) Djoko Setiadi mengatakan, pihaknya bakal membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan DPR pada pertengahan Januari ini. Bila tidak ada perubahan pembahasan dengan Komisi I DPR itu akan diadakan pada 16 Januari.

”Saat-saat sekarang ini kami sedang koordinasi dengan stakeholder jangan sampai ada tumpang tindih (anggaran). Sehingga yang kami ajukan benar-benar tepat,” ujar dia di Kantor BSSN, kemarin.

Instansi lain yang bersinggungan dengan keamanan siber memang bukan hanya BSSN. Di lingkungan Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim. Militer punya Satuan Siber TNI yang dibentuk pada Oktober lalu. Badan Intelejen Negara (BIN) juga punya Deputi Bidang Intelejen Siber sejak Juli lalu yang dibentuk berdasarkan Perpres 73/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 90 Tahun 2012 tentang BIN.

Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fokus kinerja saja. Tapi termasuk pula peralatan yang dipergunakan. Nah, kebutuhan anggaran untuk operasional plus pengadaan alat itu diperkirakan mencapai Rp2 trilun.

”Sedang kita susun, (butuh anggaran) sekitar Rp2 triliun plus lah, kira-kira,” ujar Djoko.

Bila semua berjalan lancar sesuai rencana, Djoko optimistis BSSN akan bisa memberi perlindungan keamanan siber kepada warga dan pemerintah. Misalnya potensi keamanan pencurian uang nasabah dari rekening bank.

”(BSSN) berfungsi maksimal akhir tahun ini sudah pastilah. Jadi 2019 kita sudah betul-betul secure,” tegas dia.

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menambahkan, anggaran sekitar Rp2 triliun disesuaikan dengan kebutuhan empat deputi di BSSN. Yakni, Deputi Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Kebutuhannya mulai dari operasional, pembuatan standar, operasi-operasi untuk penanggulangan, hingga peralatan.

” Empat (devisi) besar ini yang harus disupport pekerjaanya,” ujar Anton yang menjadi Kepala Balai Sertifikasi elektronik BSSN itu.

Dia menuturkan BSSN akan lebih berfungsi untuk keamanan sistem jaringan siber. Khususnya dari serangan peretas. Sedangkan pengawasan pada konten-konten media sosial tetap akan menjadi keweangan dari Kemenkominfo.

”Saya pikir kami tidak akan sampai pada mencampuri konten,” tegas dia. (jun/agm/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Impor beras yang dibuka pemerintah untuk stabilkan harga dan menambah stok tidak bisa selesai dalam waktu dekat.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

Serikat Buruh menilai tahun 2017 pemerintah masih gagal mewujudkan janji untuk mensejahterakan kaum buruh.


Potensi Zakat PNS Tembus Rp15 Triliun

Potensi Zakat PNS Tembus Rp15 Triliun


Satu Kontainer Limbah dan 32 Truk Angkut Tanah yang Terkontaminasi

Satu Kontainer Limbah dan 32 Truk Angkut Tanah yang Terkontaminasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerjunkan tim untuk menangani timbunan limbah diantara tumpukan sampah liar di desa Panguragan Wetan, Kabupaten Cir


Gerindra, PAN, dan PKS Sepakat Berkoalisi di Lima Pilkada

Gerindra, PAN, dan PKS Sepakat Berkoalisi di Lima Pilkada

Partai Gerindra, PKS, dan PAN sepakat untuk berkoalisi di lima pemilihan gubernur (pilgub). Namun, khusus untuk pilgub Jatim, pembahasan ditunda hingga awal 201


Dari Registrasi SIM Card, Operator Bisa Hemat Rp2-2,5 Triliun

Dari Registrasi SIM Card, Operator Bisa Hemat Rp2-2,5 Triliun

Sejak program registrasi bergulir, jumlah peredaran sim card menurun jadi 300-400 juta.


Hari Ini Disidang, Respon Setnov Cukup Baik

Hari Ini Disidang, Respon Setnov Cukup Baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyiapkan sesuatu yang spesial untuk menghadapi sidang lanjutan Setya Novanto (Setnov) hari ini (20/12).


KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK meminta publik untuk bersabar terkait hilangnya sebagian nama anggota DPR periode 2009-2014 dalam surat dakwaan Setya Novanto.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!