Nasional
Share this on:

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos
  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

JAKARTA - Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR. Rencananya badan yang baru dibentuk hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo itu akan mengajukan dana hingga Rp 2 triliun.

Kepala BSSN Mayjen TNI (Pur) Djoko Setiadi mengatakan, pihaknya bakal membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan DPR pada pertengahan Januari ini. Bila tidak ada perubahan pembahasan dengan Komisi I DPR itu akan diadakan pada 16 Januari.

”Saat-saat sekarang ini kami sedang koordinasi dengan stakeholder jangan sampai ada tumpang tindih (anggaran). Sehingga yang kami ajukan benar-benar tepat,” ujar dia di Kantor BSSN, kemarin.

Instansi lain yang bersinggungan dengan keamanan siber memang bukan hanya BSSN. Di lingkungan Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim. Militer punya Satuan Siber TNI yang dibentuk pada Oktober lalu. Badan Intelejen Negara (BIN) juga punya Deputi Bidang Intelejen Siber sejak Juli lalu yang dibentuk berdasarkan Perpres 73/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 90 Tahun 2012 tentang BIN.

Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fokus kinerja saja. Tapi termasuk pula peralatan yang dipergunakan. Nah, kebutuhan anggaran untuk operasional plus pengadaan alat itu diperkirakan mencapai Rp2 trilun.

”Sedang kita susun, (butuh anggaran) sekitar Rp2 triliun plus lah, kira-kira,” ujar Djoko.

Bila semua berjalan lancar sesuai rencana, Djoko optimistis BSSN akan bisa memberi perlindungan keamanan siber kepada warga dan pemerintah. Misalnya potensi keamanan pencurian uang nasabah dari rekening bank.

”(BSSN) berfungsi maksimal akhir tahun ini sudah pastilah. Jadi 2019 kita sudah betul-betul secure,” tegas dia.

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menambahkan, anggaran sekitar Rp2 triliun disesuaikan dengan kebutuhan empat deputi di BSSN. Yakni, Deputi Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Kebutuhannya mulai dari operasional, pembuatan standar, operasi-operasi untuk penanggulangan, hingga peralatan.

” Empat (devisi) besar ini yang harus disupport pekerjaanya,” ujar Anton yang menjadi Kepala Balai Sertifikasi elektronik BSSN itu.

Dia menuturkan BSSN akan lebih berfungsi untuk keamanan sistem jaringan siber. Khususnya dari serangan peretas. Sedangkan pengawasan pada konten-konten media sosial tetap akan menjadi keweangan dari Kemenkominfo.

”Saya pikir kami tidak akan sampai pada mencampuri konten,” tegas dia. (jun/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Satu Korban Teridentifikasi, Sisanya Tunggu Tes DNA

Istighotsah itu sengaja diadakan keluarga untuk mendoakan Jannatun Cintya Dewi.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!