Nasional
Share this on:

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos
  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

JAKARTA - Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR. Rencananya badan yang baru dibentuk hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo itu akan mengajukan dana hingga Rp 2 triliun.

Kepala BSSN Mayjen TNI (Pur) Djoko Setiadi mengatakan, pihaknya bakal membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan DPR pada pertengahan Januari ini. Bila tidak ada perubahan pembahasan dengan Komisi I DPR itu akan diadakan pada 16 Januari.

”Saat-saat sekarang ini kami sedang koordinasi dengan stakeholder jangan sampai ada tumpang tindih (anggaran). Sehingga yang kami ajukan benar-benar tepat,” ujar dia di Kantor BSSN, kemarin.

Instansi lain yang bersinggungan dengan keamanan siber memang bukan hanya BSSN. Di lingkungan Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim. Militer punya Satuan Siber TNI yang dibentuk pada Oktober lalu. Badan Intelejen Negara (BIN) juga punya Deputi Bidang Intelejen Siber sejak Juli lalu yang dibentuk berdasarkan Perpres 73/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 90 Tahun 2012 tentang BIN.

Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fokus kinerja saja. Tapi termasuk pula peralatan yang dipergunakan. Nah, kebutuhan anggaran untuk operasional plus pengadaan alat itu diperkirakan mencapai Rp2 trilun.

”Sedang kita susun, (butuh anggaran) sekitar Rp2 triliun plus lah, kira-kira,” ujar Djoko.

Bila semua berjalan lancar sesuai rencana, Djoko optimistis BSSN akan bisa memberi perlindungan keamanan siber kepada warga dan pemerintah. Misalnya potensi keamanan pencurian uang nasabah dari rekening bank.

”(BSSN) berfungsi maksimal akhir tahun ini sudah pastilah. Jadi 2019 kita sudah betul-betul secure,” tegas dia.

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menambahkan, anggaran sekitar Rp2 triliun disesuaikan dengan kebutuhan empat deputi di BSSN. Yakni, Deputi Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Kebutuhannya mulai dari operasional, pembuatan standar, operasi-operasi untuk penanggulangan, hingga peralatan.

” Empat (devisi) besar ini yang harus disupport pekerjaanya,” ujar Anton yang menjadi Kepala Balai Sertifikasi elektronik BSSN itu.

Dia menuturkan BSSN akan lebih berfungsi untuk keamanan sistem jaringan siber. Khususnya dari serangan peretas. Sedangkan pengawasan pada konten-konten media sosial tetap akan menjadi keweangan dari Kemenkominfo.

”Saya pikir kami tidak akan sampai pada mencampuri konten,” tegas dia. (jun/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

Padamkan Kebakaran Sindoro Sumbing, BNPB Kerahkan Helikopter ke Temanggung

BNPB memobilisasi salah satu helikopternya ke pangkalan penanggulangan Karhutla di Temanggung, Jawa Tengah untuk membantu proses pemadaman api.


Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Tambahan Subsidi Listrik Diperkirakan Rp 30 Triliun

Tambahan Subsidi Listrik Diperkirakan Rp 30 Triliun

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada subsidi listrik.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!