Nasional
Share this on:

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos
  • Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

JAKARTA - Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR. Rencananya badan yang baru dibentuk hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo itu akan mengajukan dana hingga Rp 2 triliun.

Kepala BSSN Mayjen TNI (Pur) Djoko Setiadi mengatakan, pihaknya bakal membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan DPR pada pertengahan Januari ini. Bila tidak ada perubahan pembahasan dengan Komisi I DPR itu akan diadakan pada 16 Januari.

”Saat-saat sekarang ini kami sedang koordinasi dengan stakeholder jangan sampai ada tumpang tindih (anggaran). Sehingga yang kami ajukan benar-benar tepat,” ujar dia di Kantor BSSN, kemarin.

Instansi lain yang bersinggungan dengan keamanan siber memang bukan hanya BSSN. Di lingkungan Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim. Militer punya Satuan Siber TNI yang dibentuk pada Oktober lalu. Badan Intelejen Negara (BIN) juga punya Deputi Bidang Intelejen Siber sejak Juli lalu yang dibentuk berdasarkan Perpres 73/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 90 Tahun 2012 tentang BIN.

Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fokus kinerja saja. Tapi termasuk pula peralatan yang dipergunakan. Nah, kebutuhan anggaran untuk operasional plus pengadaan alat itu diperkirakan mencapai Rp2 trilun.

”Sedang kita susun, (butuh anggaran) sekitar Rp2 triliun plus lah, kira-kira,” ujar Djoko.

Bila semua berjalan lancar sesuai rencana, Djoko optimistis BSSN akan bisa memberi perlindungan keamanan siber kepada warga dan pemerintah. Misalnya potensi keamanan pencurian uang nasabah dari rekening bank.

”(BSSN) berfungsi maksimal akhir tahun ini sudah pastilah. Jadi 2019 kita sudah betul-betul secure,” tegas dia.

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menambahkan, anggaran sekitar Rp2 triliun disesuaikan dengan kebutuhan empat deputi di BSSN. Yakni, Deputi Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Kebutuhannya mulai dari operasional, pembuatan standar, operasi-operasi untuk penanggulangan, hingga peralatan.

” Empat (devisi) besar ini yang harus disupport pekerjaanya,” ujar Anton yang menjadi Kepala Balai Sertifikasi elektronik BSSN itu.

Dia menuturkan BSSN akan lebih berfungsi untuk keamanan sistem jaringan siber. Khususnya dari serangan peretas. Sedangkan pengawasan pada konten-konten media sosial tetap akan menjadi keweangan dari Kemenkominfo.

”Saya pikir kami tidak akan sampai pada mencampuri konten,” tegas dia. (jun/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Jalan Tol Semarang-Solo Satu Tarif

Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga telah sepakat menetapkan tarif tunggal untuk Jalan Tol Semarang-Solo seksi A, B, dan C.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Untuk menghindari tumpukan dan antrian di rest area, PT Jasa Marga telah menyiapkan pengaturan khusus yakni menejemen lalu lintas di dalam rest area.


Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Kesiapan jalur tol fungsional untuk arus mudik lebaran terus dikebut.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!