Nasional
Share this on:

Akhirnya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

  • Akhirnya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
  • Akhirnya Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

JAKARTA - Desain dan rencana pemindahan ibu kota negara sebenaranya sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Alasanya pemindahan Ibu Kota lebih karena pemeratan ekonomi, dan mengurangi beban Jakarta.

"Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya," kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (26/8).

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu. Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. "Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa," ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

"Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," jelasnya.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

"Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020," kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. "Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan," tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

"Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada," kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relative lebih mudah.

"Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut," sambung Sofyan.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri. "Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, dimana untuk meletakkan tata ruangnya, RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020," terang Basuki.

Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk bendungan, Menteri PUPU mengaku sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini. "Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak (Presiden) bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and buildkita mulai," kata Basuki.

Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh design-design yang arsitektural, yang ke depan sehingga ini lebih berhati-hati. Namun demikian tetap diprogramkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya.

Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan. Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani," pungkas Basuki.

Untuk diketahui saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan membuka 197.117 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan masih terdapat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan.


514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Proyek Palapa Ring secara keseluruhan telah resmi beroperasi.


Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim, sosok penikam Menko Polhukam Wiranto telah terdeteksi keberadaannya di wilayah Pandeglang, sejak tiga bulan se


Penyerangan Wiranto Tindakan Biadab

Penyerangan Wiranto Tindakan Biadab

Aksi penyerangan dan penusukan pasangan suami-istri Syahril Alamsyah alias Abu Rara (31) dan Fitri Andriana Binti Sunarto (21) terhadap pejabat negara Menko Pol


Wiranto Dioperasi Tiga Jam

Wiranto Dioperasi Tiga Jam

Operasi yang dilakukan tim medis dokter RSPAD Gatot Subroto Jakarta kepada Menko Polhukam Wiranto, akhirnya selesai dilakukan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!