Nasional
Share this on:

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

  • Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka
  • Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

JAKARTA - Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka, kemarin (6/12). Marzuqi disangka menyuap hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito lolos dari jeratan hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menerangkan kasus itu berawal dari penetapan Marzuqi sebagai tersangka oleh Kejati Jateng pada pertengahan 2017 lalu. Kala itu Marzuqi tersandung perkara dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Jepara.

”KPK mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan sejak November 2017,” kata Basaria.

Komisi antirasuah tersebut terus memantau proses hukum yang dilakukan kejaksaan. Termasuk ketika Marzuqi mengajukan permohonan praperadilan ke PN Semarang pada akhir 2017. Praperadilan bernomor 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg itu dipimpin oleh hakim tunggal Lasito.

”Diduga AM (Ahmad Marzuqi, Red) memberikan total dana sebesar Rp700 juta kepada hakim LAS (Lasito, Red).”

Basaria mengungkapkan uang suap Rp700 juta itu diberikan dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan dolar Amerika Rp200 juta. Diduga, duit haram tersebut diserahkan kepada Lasito di rumahnya di Solo dengan cara dibungkus dalam tas plastik bandeng presto.

”Uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat,” paparnya.

Penyidikan tersebut dilakukan sejak 27 November lalu. KPK menetapkan Marzuqi dan Lasito sebagai tersangka. Kemudian, tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara. Salah satunya penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (4/12) dan Rabu (5/12) lalu. Tim menggeledah rumah dan ruang kerja bupati.

Tim KPK juga menggeledah rumah Lasito di Solo dan Semarang. Serta kantor salah seorang pengacara di Semarang. ”Dari lokasi, tim menyita sejumlah dokumen terkait proses permohonan praperadilan,” jelas Basaria.

KPK menyangka Marzuqi dengan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. Sementara Lasito dijerat pasal 12 huruf c atau pasal 11 undang-undang yang sama.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa sejumlah pihak dari PN Semarang dan pihak Pemkab Jepara di kantor Ditkrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Para pihak itu diduga mengetahui proses permohonan praperadilan bupati.

Penetapan tersangka Marzuqi menambah daftar panjang kepala daerah dan hakim yang terjerat korupsi di KPK. Sampai saat ini KPK telah memproses 104 kepala daerah. Sementara hakim sebanyak 21 orang.

”KPK sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum,” imbuh Basaria.

Sampai saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap bupati Jepara dan hakim itu. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati
TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati

Berita Sejenis

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Butuh waktu untuk mengubah kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pencetak guru.


KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja.


Sofyan Jacob Minta Dipanggil Ulang

Sofyan Jacob Minta Dipanggil Ulang

Polda Metro Jaya membenarkan jika telah memanggil mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Mochammad Sofyan Jacob sebagai tersangka kasus dugaan makar, kema


PNS Wajib Masuk Hari Ini

PNS Wajib Masuk Hari Ini

Pemerintah menetapkan 10 Juni hari ini sebagai hari masuk kerja serempak untuk aparatur sipil negara (PNS).


38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

KPK mengapresiasi sedikitnya 38 pemerintah daerah yang mengeluarkan SE penolakan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri.


Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Kerusuhan

Polda Metro Jaya telah menetapkan 257 dari 442 perusuh sebagai tersangka dalam kerusuhan di Bawaslu Jakarta, Selasa-Rabu (21-22/5).


KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.


Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!