Nasional
Share this on:

Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

  • Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun
  • Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

JAKARTA - Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020. Sebagian instansi telah membahas usulan tersebut dengan DPR. Dewan sendiri sudah menyampaikan anggaran Rp7,389 triliun. Sebagian anggaran akan dialokasikan untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung baru.

Sebenarnya, DPR sudah menyampaikan usulan anggaran dalam rapat paripurna pada Maret. Saat itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran DPR 2020. Menurut Anthon, BURT telah menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dewan (AKD), Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR.

"Usulan anggaran itu dikompilasi menjadi kebutuhan anggaran DPR RI pada 2020," tutur politikus Partai Golkar itu.

Kebutuhan anggaran DPR pada 2020 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, Setjen, dan BK DPR adalah Rp7,389 triliun. Kebutuhan tersebut meliputi satker dewan Rp4,798 triliun dan satker setjen Rp2,591 triliun. Sejatinya, pada Jumat (14/6), BURT berencana mengadakan konferensi pers terkait anggaran DPR 2020. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Irma Suryani, anggota BURT DPR, menjelaskan bahwa pihaknya pasti menyampaikan anggaran dewan secara terbuka. Pihaknya sangat transparan dalam penganggaran. Yang jelas, lanjut dia, anggaran Rp 7,389 triliun itu bukan pembangunan apartemen yang selama ini diributkan.

"DPR tidak punya program pembangunan apartemen," tuturnya kemarin (16/6).

Yang ada, lanjut Irma, pembangunan gedung diprogramkan sejak 2017. Menurut politikus Partai Nasdem itu, program tersebut sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Namun, legislator asal Dapil Sumatera Selatan II itu masih enggan berkomentar terlalu jauh terkait rencana pembangunan gedung baru.

Dia juga tidak hafal dari Rp7,389 triliun itu, berapa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Irma juga belum bisa menjelaskan rancangan pembangunan gedung secara detail. Misalnya, terkait jumlah lantai dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

Apakah pembangunan fisik gedung baru bisa dimulai tahun depan? Irman belum bisa menjelaskan apakah pembangunan itu masih dalam proses perencanaan atau sudah dimulai. "Saya tidak hafal, mungkin besok (hari ini, red) baru bisa saya jawab by dokumen," tuturnya.

Tahun lalu DPR mengeluarkan anggaran Rp601 miliar untuk tahapan pembangunan. Dana tersebut bukan untuk pembangunan fisik gedung, tapi diperuntukkan manajemen perencanaan. Saat itu, dewan beralasan bahwa anggaran tersebut bukan usulan DPR, tapi usulan pemerintah.

Walaupun mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, DPR tetap melaksanakan rencana itu. Namun, pembangunan fisik gedung sampai sekarang belum dimulai. Hanya pembangunan taman yang gencar dilakukan di era kepemimpinan Bambang Soesatyo alias Bamsoet. (lum/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

Partai politik (Parpol) yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI hampir dipastikan mendapat kursi.


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Dialihkan, Anggaran Pendidikan Dikurangi

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).


Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dimaknai hanya sebatas pertemuan pendahuluan.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Garbi Akan Jadi Partai Politik

Garbi Akan Jadi Partai Politik

Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) akan menjadi partai politik (parpol).


Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Presiden mengharapkan, investasi dan pembangunan di tiga provinsi bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.


Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Hingga kemarin (9/7) Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu hingga ada persetujuan alokasi anggaran.


Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI berlangsung sengit.


Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Kebijakan Kemendikbud terkait PPDB dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!