Nasional
Share this on:

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

  • Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK
  • Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

JAKARTA - Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan. Berdasarkan pantauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 159 ribu guru honorer K2 yang akan diundang untuk mengikuti seleksi CPPPK.

“Mereka akan kita panggil by name, by address,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (11/1).

Seperti diketahui, pemerintah mengubah skema pendaftaran CPPPK dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer. Dengan demikian, kuota PPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja. Skema tes CPPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Muhadjir berharap, 159 ribu guru honorer yang mendapat kesempatan mengikuti tes CPPKP bisa memanfaatkan secrama maksimal. Namun, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu tidak akan memaksa. “Yang mau. Kalau gak mau juga ga papa,” imbuhnya.

Terkait nasib guru honorer lainnya yang non K2, Muhadjir menegaskan pihaknya juga akan memperhatikan. Namun, dia meminta untuk bersabar. Saat ini, pemerintah tengah menuntaskan persoalan honorer secara bertahap. Dalam rencana yang dibuatnya, persoalan guru honorer akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.

Oleh karenanya, dia meminta sekolah untuk tidak lagi mengangkat honorer. “Sebab kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik,” tuturnya.

Lantas, kapan tes CPPPK akan dilakukan? Muhadjir mengaku prosesnya sudah jalan. Dia memprediksi, di awal bulan februari, proses seleksi sudah bisa berlangsung. Menyangkut kuotanya, dia menegaskan jika 159 ribu guru honorer K2 memenuhi syarat, maka semuanya akan diangkat PPPK.

Untuk diketahui, selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, proses rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda,” ujarnya di Istana.

Sementara itu, kemarin, Presiden Joko Widodo menerima audiensi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang merupakan perkumpulan guru swasta. Dalam kesempatan tersebut, para guru swasta menuntut pemerataan sertifikasi guru. Sebab, hingga saat ini, masih banyak guru swasta yang belum mendapat sertifikasi. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku
Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Berita Berikutnya

Honorer Ingin Semua Diakomodasi
Honorer Ingin Semua Diakomodasi

Berita Sejenis

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana pembentukan Tim Hukum Nasional belum terlalu diperlukan.


Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Israel kembali menodai Bulan Suci Ramadan dengan tidak hanya membunuh warga Palestina di Gaza, namun juga melukai seluruh umat Muslim dunia.


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergaung.


32 Ribu Personel Gabungan Kawal May Day

32 Ribu Personel Gabungan Kawal May Day

Kondisi pasca pemilu dinilai membuat peringatan May Day menjadi lebih rawan. 32 ribu personil gabungan dikerahkan.


Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Tinggal Pilih, Lapor Dana Kampanye atau Kursi Caleg Hangus

Partai politik (parpol) peserta pemilu tidak bisa berleha-leha dan hanya menunggu hasil rekapitulasi suara pascapemilu.


Harga Minyak Dunia Cenderung Naik, BBM Nonsubsidi Bisa Naik

Harga Minyak Dunia Cenderung Naik, BBM Nonsubsidi Bisa Naik

Kecenderungan harga minyak dunia hingga naik mencapai USD 74,36 per barrel, akibat sanksi ekonomi terhadap Iran.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!