Nasional
Share this on:

Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

  • Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK
  • Alhamdulillah, Akhirnya Guru Honorer Bisa Jadi PNS atau PPPK

DISKUSI – Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy (kiri) bersama Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo (kanan) saat berdiskusi di Redaksi Harian Fajar beberapa waktu lalu. (tawakkal basri/fajar)

JAKARTA - Kabar gembira untuk guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah. Pemerintah membuka peluang mereka yang selama ini mengabdikan diri demi dunia pendidikan itu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Pertemuan tersebut membahas tata kelola dan rekrutmen guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, setidaknya perlu diangkat 736 ribu guru honorer di sekolah. Namun, data tersebut masih akan diselarakan dengan data dari KemenPANRB yang telah mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui kebutuhan riil.

”Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN bisa PNS bisa PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, red). Masih mau dibicarakan lagi,” ujar Muhadjir.

Namun, dia masih enggan memastikan skema yang akan diambil. Termasuk kemungkinan bagi untuk guru baru atau mereka yang sudah berada di sekolah dengan status guru honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Menteri Asman menambahkan, saat ini pihaknya masih terus berfokus pada validasi data guru. Termasuk guru pensiun dan jumlah kekurangan guru. ”Sistem rekutmen kan sudah ada aturan yang nengatur, mulai dari UU GURU kemudian UU ASN. Jadi kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku itu. yang paling utama kita sekarang melakukan validasi data,” terang Asman.

Validasi data itu juga terkait dengan jumlah guru honorer. Di antaranya akan dipilah yang telah berusia lebih dan kurang dari 35 tahun. ”Kan treamentnya beda-beda, ada yang sudah dapat serifikat, ada yang belum,” ungkap dia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga memberikan pendapat mengenai kebutuhan guru di tanah air. ”Jangan sampai sekolah-sekolah kita kekurangan guru,” kata Puan kemarin.

Puan menjelaskan bahwa pemerintah sepakat untuk mengkaji jumlah pasti kebutuhan guru, penempatannya nanti, dan spesialisasi guru sesuai dengan mata pelajarannya. Selain itu, dalam pembahasan untuk menambah PNS dari sektor keguruan, juga sepakat mengkaji aturan hukum jam kerja guru.

Hal itu terkait dengan berapa lama mereka berada di sekolah dan bertatap muka dengan murid di sekolah. ”Yang paling penting adalah jangan sampai ada sekolah yang mengaku kekurangan guru karena itu dapat berarti menghambat upaya kita bersama mencerdaskan generasi muda bangsa. Jika sudah pasti berapa kebutuhannya, proses rekrutmen guru dan tata kelolanya dapat dijalankan secara bertahap mulai tahun 2018 ini hingga nanti tahun 2024,” tuturnya.

Sementara itu, untuk guru honorer, pemerintah tengah mengkaji jumlah pasti guru honorer. ”Agar rasio yang sudah baik ini terus seimbang,” ungkap Puan. (jun/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit.


Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.


Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Tol Sragen–Ngawi Segera Bisa Dilewati

Jalan tol Solo–Ngawi segmen Sragen–Ngawi mengantongi sertifikat layak operasi.


Identifikasi Jenazah Lion Air Bisa 1,5 Bulan

Identifikasi Jenazah Lion Air Bisa 1,5 Bulan

Proses identifikasi jenazah kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 bergerak cepat.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Talangan Rp4,9 Triliun Ludes, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp11,6 Triliun

Kucuran dana talangan atau bailout untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan defisit.


Aksi Bela Kalimat Tauhid Bisa Berulang Pekan Depan

Aksi Bela Kalimat Tauhid Bisa Berulang Pekan Depan

Massa Aksi Bela Kalimat Tauhid berdemonstrasi di depan kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jumat siang (26/10


MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).


15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

Langkah pemerintah menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) perlu diperbaiki.


Korban Meninggal Jadi 2.113 Orang

Korban Meninggal Jadi 2.113 Orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis daftar terbaru jumlah korban terdampak gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Selatan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!