Nasional
Share this on:

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

  • Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
  • Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

JAKARTA - Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen. Prosentase kenaikan ini menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,71 persen, dan tahun 2017 sebesar 8,25 persen.

Kenaikan UMP ini dituliskan dalam Surat Edaran (SE) kepada Gubernur di seluruh indonesia tertanggal 15 Oktober 2018. Menteri Tenaga Kerja Hanief Dhakiri mengatakan, kenaikan UMP sebesar 8,03 persen tidak dilakukan tanpa dasar.

Dalam hal ini, pihaknya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar rujukan. Di mana aspek inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen pertimbangan.

“Jadi ini bukan keputusan dari menteri tenaga kerja,” ujarnya usai menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (16/10).

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, inflasi ada di angka 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. “Sehingga kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen,” imbuhnya.

Data tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan kepada gubernur yang memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum provinsi per 1 november. Dia berharap gubernur bisa memproses penetapan UMP tahun 2019 masing-masing sesuai ketentuan PP 78/2015.

Meski demikian, sejumlah provinsi masih diperbolehkan melakukan penyesuaian KHL (Kualitas Hidup Layak). “Tetapi basic dari peningkatan UMP tahun 2018 ini yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah 8,03 persen,” tuturnya.

Terkait potensi adanya pro kontra dari pengusaha atau serikat pekerja, politisi PKB itu berharap kedua kelompok sudah bisa sudah memahami konten dari PP 78/2015. Sebab, salah satu fungsi PP tersebut adalah memudahkan kedua kelompok dalam memperkirakan kenaikan upah.

Pengusaha misalnya, mudah memprediksi kenaikan upah dengan melihat tren pertumbuhan dan inflasi. Sementara pekerja selalu mendapatkan kepastian kenaikan upah setiap tahun. “Gak perlu demo, gak perlu rame-rame, upah naik,” tuturnya.

Sementara itu, PP 78/15 yang dijadikan dasar dalam perhitungan upah terus menerus mendapatkan penolakan dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, selama PP 78 masih ada, hak berunding serikat buruh untuk menentukan upah minimum hilang.

“PP ini melanggengkan rezim upah murah, harus segera dicabut,” jelasnya.

Iqbal menekankan, seharusnya UMP ditentukan berdasarkan kriteria hidup layak (KHL). Bukan indikator ekonomi makro nasional (inflasi dan pertumbuhan ekonomi). “Harusnya penentuan UMP dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala daerah dan dewan pengupahan, ” jelasnya.

Selain itu, kata Iqbal, kenaikan UMP dengan prosentase ini tidak sebanding dengan laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Hal ini akan turut menurunkan daya beli masyarakat.

Senada, pelaku usaha mengaku terkejut karena penetapan kenaikan upah dilakukan saat pembahasan tripartit di daerah belum selesai.

”Pembahasan di daerah seakan-akan tidak dipertimbangkan. Kita terkejut kenapa sudah dikeluarkan vonis UMP saat pembahasan tripartit di daerah belum selesai," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardan kemarin.

Meski demikian, Danang mengaku pihaknya tak ada keberatan karena keputusan kenaikan tersebut didasari perintah PP 78. Danang menambahkan bahwa ke depannya pelaku usaha berharap perlu ada perbaikan di masa depan untuk mendorong minat investasi yang merata di seluruh daerah.

Sehingga, komposisi kenaikan UMP nantinya sebaiknya tidak agregat nasional, tapi prosentasenya dihitung dari regional. ”Artinya kita berharap dimasa depan tidak semua daerah itu prosentase kenaikannya sama,” tambahnya.

Pengusaha mengaku khawatir jika dalam perhitungan UMP, pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro secara nasional. Menurut Danang, indikator perekonomian di setiap daerah tidak bisa dipukul rata karena kondisi ekonominya berbeda-beda.

”Tidak semua industri memiliki forecast SDM yang sama rata. Provinsi-provinsi yang industrinya belum kompetitif, mestinya ada kearifan bahwa di sana belum cakap secara industri sehingga UMP-nya disesuaikan berdasarkan perhitungan regional,” pungkasnya. (far/tau/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta
Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Keluarkan Permendikbud Baru untuk PPDB 2019

Keluarkan Permendikbud Baru untuk PPDB 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru.


Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali ini, giliran perangkat desa yang akan mendapat “kemurahan” pemerintah.


Tarif Pesawat Diturunkan

Tarif Pesawat Diturunkan

Tarif pesawat yang melambung, satu persatu akan turun harga. Targetnya 20 persen hingga 60 persen dari harga semula.


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini.


Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Kasus match fixing bakal menjerat banyak orang. Pasalnya, Polri mengisyaratkah akan semakin banyak kasus match fixing yang naik status dari penyelidikan ke peny


Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Sukabumi, Puluhan Korban Masih Tertimbun Tanah

Longsor di Dusun Garehong, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membuka lembaran kelam pergantian tahun 2018 ke 2019.


Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Alhamdulillah, MA Cabut Batas Usia Maksimal CPNS 35 Tahun

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan gugatan guru honorer kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).


Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menginginkan agar pemerintah tidak menerbitkan ijin kuota impor beras di tahun 2019 mendatang.


Tersambung Tol, Jakarta- Surabaya Bisa 10 Jam

Tersambung Tol, Jakarta- Surabaya Bisa 10 Jam

Persiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dinilai sudah matang.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!