Nasional
Share this on:

Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

  • Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
  • Alhamdulillah, UMP 2019 Naik 8,03 Persen

JAKARTA - Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 mendatang yakni sebesar 8,03 persen. Prosentase kenaikan ini menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,71 persen, dan tahun 2017 sebesar 8,25 persen.

Kenaikan UMP ini dituliskan dalam Surat Edaran (SE) kepada Gubernur di seluruh indonesia tertanggal 15 Oktober 2018. Menteri Tenaga Kerja Hanief Dhakiri mengatakan, kenaikan UMP sebesar 8,03 persen tidak dilakukan tanpa dasar.

Dalam hal ini, pihaknya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar rujukan. Di mana aspek inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen pertimbangan.

“Jadi ini bukan keputusan dari menteri tenaga kerja,” ujarnya usai menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (16/10).

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, inflasi ada di angka 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. “Sehingga kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen,” imbuhnya.

Data tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan kepada gubernur yang memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum provinsi per 1 november. Dia berharap gubernur bisa memproses penetapan UMP tahun 2019 masing-masing sesuai ketentuan PP 78/2015.

Meski demikian, sejumlah provinsi masih diperbolehkan melakukan penyesuaian KHL (Kualitas Hidup Layak). “Tetapi basic dari peningkatan UMP tahun 2018 ini yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah 8,03 persen,” tuturnya.

Terkait potensi adanya pro kontra dari pengusaha atau serikat pekerja, politisi PKB itu berharap kedua kelompok sudah bisa sudah memahami konten dari PP 78/2015. Sebab, salah satu fungsi PP tersebut adalah memudahkan kedua kelompok dalam memperkirakan kenaikan upah.

Pengusaha misalnya, mudah memprediksi kenaikan upah dengan melihat tren pertumbuhan dan inflasi. Sementara pekerja selalu mendapatkan kepastian kenaikan upah setiap tahun. “Gak perlu demo, gak perlu rame-rame, upah naik,” tuturnya.

Sementara itu, PP 78/15 yang dijadikan dasar dalam perhitungan upah terus menerus mendapatkan penolakan dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, selama PP 78 masih ada, hak berunding serikat buruh untuk menentukan upah minimum hilang.

“PP ini melanggengkan rezim upah murah, harus segera dicabut,” jelasnya.

Iqbal menekankan, seharusnya UMP ditentukan berdasarkan kriteria hidup layak (KHL). Bukan indikator ekonomi makro nasional (inflasi dan pertumbuhan ekonomi). “Harusnya penentuan UMP dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala daerah dan dewan pengupahan, ” jelasnya.

Selain itu, kata Iqbal, kenaikan UMP dengan prosentase ini tidak sebanding dengan laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Hal ini akan turut menurunkan daya beli masyarakat.

Senada, pelaku usaha mengaku terkejut karena penetapan kenaikan upah dilakukan saat pembahasan tripartit di daerah belum selesai.

”Pembahasan di daerah seakan-akan tidak dipertimbangkan. Kita terkejut kenapa sudah dikeluarkan vonis UMP saat pembahasan tripartit di daerah belum selesai," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardan kemarin.

Meski demikian, Danang mengaku pihaknya tak ada keberatan karena keputusan kenaikan tersebut didasari perintah PP 78. Danang menambahkan bahwa ke depannya pelaku usaha berharap perlu ada perbaikan di masa depan untuk mendorong minat investasi yang merata di seluruh daerah.

Sehingga, komposisi kenaikan UMP nantinya sebaiknya tidak agregat nasional, tapi prosentasenya dihitung dari regional. ”Artinya kita berharap dimasa depan tidak semua daerah itu prosentase kenaikannya sama,” tambahnya.

Pengusaha mengaku khawatir jika dalam perhitungan UMP, pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro secara nasional. Menurut Danang, indikator perekonomian di setiap daerah tidak bisa dipukul rata karena kondisi ekonominya berbeda-beda.

”Tidak semua industri memiliki forecast SDM yang sama rata. Provinsi-provinsi yang industrinya belum kompetitif, mestinya ada kearifan bahwa di sana belum cakap secara industri sehingga UMP-nya disesuaikan berdasarkan perhitungan regional,” pungkasnya. (far/tau/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta
Jumlah Pelamar Hampir Tembus 5 Juta

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

6 Mei Awal Puasa, Idul Fitri Tahun Ini Bersamaan Lagi

6 Mei Awal Puasa, Idul Fitri Tahun Ini Bersamaan Lagi

Lebaran bersamaan. Sinyal ini mengemuka setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merilis 1 Ramadan 1440 Hijriah/2019 jatuh, Senin (6/5) mendatang.


Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu kerusuhan besar dan aksi teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjelang dan pascapemilu 2019 membuat telinga Wiranto panas.


Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Jumlah Penerima KIP 2019 Capai 17,9 Juta Siswa

Kemendikbud mengatakan, bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sepanjang 2014 hingga 2019 meningkat signifikan.


Debat Ketiga Kurangi Kursi Timses, Tambah Undangan Stakeholder

Debat Ketiga Kurangi Kursi Timses, Tambah Undangan Stakeholder

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai bersiap menyelenggarakan debat putaran ketiga Pilpres 2019. Rencananya, rapat persiapan pertama dilaksanakan besok (26/2).


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan.


Sebulan 175 Hoaks

Sebulan 175 Hoaks

175 konten hoaks terdeteksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang bulan Januari 2019.


Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Kementerian Kesehatan memprediksi jika bulan ini masih akan terjadi peningkatan kasus demam bedarah dengue (DBD).


Enam Ruas Tol Dijual

Enam Ruas Tol Dijual

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2019 berencana untuk melakukan divestasi atas 18 ruas jalan tol yang dimiliki saat ini.


Keluarkan Permendikbud Baru untuk PPDB 2019

Keluarkan Permendikbud Baru untuk PPDB 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!