Nasional
Share this on:

Aliansi Kebhinekaan Sampaikan Tuntutan Panca Seruan Kebangsaan

  • Aliansi Kebhinekaan Sampaikan Tuntutan Panca Seruan Kebangsaan
  • Aliansi Kebhinekaan Sampaikan Tuntutan Panca Seruan Kebangsaan

JAKARTA - Demi mendukung Perppu Ormas yang secara resmi berlaku setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Senin (10/7) lalu, Aliansi Kebhinekaan sebuah OKP Cipayung yang terdiri dari PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI dan HIKMAHBUDHIS berkomitmen menjaga keutuhan NKRI.

Dalam aspek penguatan Perppu, Aliansi Kebhinekaan mendorong segenap pihak dan elemen, khususnya DPR RI dengan kewenangannya untuk segera membahas, menyepakati, dan mengesahkan Perppu Ormas.

Menurut mereka, jangan sampai DPR sebagai salah satu lembaga tinggi Negara ditekan dan diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pengesahan Perppu Ormas yang dianggap penting, karena menyangkut keberlangsungan, eksistensi dan keutuhan NKRI, dengan melihat situasi politik bernegara akhir-akhir ini yang kurang begitu kondusif dan menimbulkan beberapa potensi ancaman, baik dari eksternal ataupun internal.

Khususnya dari dalam negeri, di mana Negara saat ini rentan disusupi faham dan ideologi radikal yang sejauh ini terlihat liar serta berpotensi melawan pemerintah, dimana mereka secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.

Bukan hanya itu, akhir-akhir ini muncul kembali isu kebangkitan PKI yang sengaja dihembuskan di tengah masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, di mana isu PKI bisa membangkitkan luka lama dan berpotensi menimbulkan disharmonis dalam masyarakat.

Padahal kita sudah sama-sama memahami, mengetahui dan bahkan menjalankan rekonsiliasi secara alamiah antar anak bangsa.

Karena itu, apapun itu bentuk kelompok, golongan, dan organisasi yang mengarah kepada bentuk penyebaran paham dan ideologi yang merongrong keutuhan NKRI serta merusak tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sejuk di tengah kemajemukan, wajib untuk ditindak dan dibubarkan karena tidak sesuai dengan identitas kebangsaan kita yang plural.

Selanjutnya, Perppu Ormas harus didukung penuh untuk difungsikan sebagai pencegahan awal bertumbuh kembangnya faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Aliansi Kebhinekaan menyerukan, mendorong dan mendukung penuh pemerintah untuk konsisten dan tegak lurus menjalankan Perppu Ormas untuk menindak tegas ormas-ormas yang berfaham kontra dengan Pancasila, baik itu komunis maupun Ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.

Aliansi Kebhinekaan juga meminta pemerintah untuk menegakkan supremasi hokum di tengah derasnya isu politisasi dan keberpihakan hukum yang sejauh inicenderung tebang pilih. Pemerintah wajib menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum Hari Tani Nasional (HTN) diharapkan agar Pemerintah tidak melupakan pentingnya bidang pertanian, kesejahteraan petani dan terus memberikan perhatian ekstra kepada sector agraris mengingat potensi pertanian kita amatlah luar biasa guna mencapai swasembada pangan dan mensejahterakan petani. (adk/jpg)

Lima Tuntutan Aliansi Kebhinekaan

  1. Mendorong Pemerintah menjalankan Perppu No. 2 tahun 2017 tentangORMAS

  2. Tegakkan Supremasi hukum.

  3. Agar seluruh elemen masyarakat Indonesia dan pemerintah bersama-sama menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Nasional sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia yang majemuk.

  4. Menghimbau kepada masyarakat untuk kritis terhadap lalu lintas isu dan arus informasi agar tidak cepat terhasut dan terprovokasi.

  5. Pemerintah memperhatikan sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan serta laksanakan reforma agrarian sejati.


Berita Sebelumnya

KPK Kecewa, Terbitkan Sprindik Baru
KPK Kecewa, Terbitkan Sprindik Baru

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Terima Dua Kantong Jenazah Tambahan Pabrik Petasan

Polisi Terima Dua Kantong Jenazah Tambahan Pabrik Petasan

Identifikasi korban kebakaran Pabrik Kembang Api PT. Panca Buana Cahaya Sukses (PT. PCBS) di Tangerang Banten menunjukkan progres yang signifikan.


Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Pemeriksaan kepada pemilik pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Indra Liyono, berjalan tertutup.


Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara soal tudingan pelanggaran undang-undang terkait dengan pernyataannya.


Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mengirimkan hasil kajian mereka tentang alat tangkap cantrang ke Kantor Staf Presiden (KSP), kemarin (8/9).


Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Majelis hakim PN Jakarta Utara menegaskan dalam surat tuntutan, penuntut umum Kejaksaan Agung mencantumkan hal yang memberatkan terdakwa.


MA Jamin Hakim Sidang Ahok Bebas Intervensi

MA Jamin Hakim Sidang Ahok Bebas Intervensi

Aksi Simpatik 55 berlangsung sesuai rencana. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyampaikan tuntutan mereka kepada Mahkamah Agung.


Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejagung.


Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

Pengabdian dan segala pembelaan Dahlan Iskan benar-benar tidak mampu meluluhkan nurani jaksa penuntut umum Kejati Jatim.


Sidang Dahlan, Dakwaan Terbantahkan

Sidang Dahlan, Dakwaan Terbantahkan

Sikap jaksa yang memaksakan kasus PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim untuk menjerat Dahlan Iskan semakin jelas terlihat di persidangan.


Fatwa Tak Perlu Koordinasi Pemerintah

Fatwa Tak Perlu Koordinasi Pemerintah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan tuntutan bahwa setiap menerbitkan fatwa, mereka dituntut koordinasi dengan pemerintah.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!