Nasional
Share this on:

Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

  • Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?
  • Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

JAKARTA - Wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul saat pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh. Hal itu dinilai tidak tepat. Sebab bukan tak mungkin jika bisa muncul aspirasi untuk kembali ke naskah awal UUD 1945 dan pemilihan presiden secara tidak langsung.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti secara pribadi tidak setuju amandemen UUD 1945. Menurutnya, ada dua unsur untuk melakukan amandemen. Pertama, apakah wacana amandemen ini benar-benar aspirasi masyarakat atau hanya keinginan segelintir elit politik. Amandemen biasanya terjadi karena ada kondisi politik yang berubah total. Kedua, amandemen dilakukan jika ada manfaatnya.

"Amandemen di bagian GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Menghidupkan GBHN saja belum tentu nggak ada manfaatnya untuk masyarakat atau hukum tata negara," ujar Bivitri di Jakarta, Senin (14/10) kemarin.

Dia menilai dua unsur itu tidak terpenuhi untuk konteks saat ini. Dia menyatakan isu amandemen ini diwacanakan oleh elit politik. Bivitri meminta wacana amandemen menyeluruh terus dikawal. "Bisa-bisa muncul wacana lagi untuk ke naskah awal UUD 1945. Mau kembali ke era sebelum reformasi. Dimana publik nggak bisa milih langsung," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh bertemu pada Minggu (13/10) malam. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat wacana amandemen menyeluruh. Surya Paloh menegaskan usulan UUD 1945 bersifat menyuluruh artinya poin pembahasan tidak hanya terbatas GBHN semata. Lainnya bisa soal pemilu serentak. Dimana pemilu legislatif dan pilpresnya dipisah.

Terkait hal itu, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pemikiran Prabowo yang ingin amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah disepakati terbatas. Yakni hanya pada GBHN. Muzani menyatakan Prabowo dan Surya Paloh sepakat jika amandemen terbatas dilakukan, maka akan menyentuh seluruh sendi kehidupan.

"Ini UUD 1945, bukan UU. Beliau memahami konsekuensi. Sebagai UUD akan menyangkut kehidupan yang lebih sensitif. Apalagi tentang GBHN yang merupakan haluan negara untuk sekian tahun. Beliau sepakat akan menyangkut seluruh sendi kehidupan bangsa. Karena itu harus lebih hati-hati, komprehensif, dan lebih menyeluruh" jelas Muzani di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). Dia tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang berpandangan lain soal kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyebut amandemen UUD 1945 bersifat terbatas atau tidak menyeluruh. “Saya mantan Ketua MPR. Apa sebetulnya mengenai terbatas amendemen itu. Apakah mandataris MPR. Itu terbatas ya, amendemen yang sangat terbatas,” jelas Zulkifli usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10).

Menurutnya, amandemen bersifat filosofis. Yakni visi Indonesia 100 tahun ke depan. “Kita tetap memilih langsung, nggak berubah. Bupati, gubernur, sampai presiden. Jadi amandemen ini supaya ada arah yang jelas,” imbuhnya. Dia memastikan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden adalah amandemen UUD 1945 terbatas.

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menegaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta amandemen terbatas UUD 1945 tersebut yaitu menambah kewenangan MPR RI untuk menetapkan haluan negara. PDIP, lanjutnya, hanya fokus pada perubahan terbatas. Khususnya pasal 3 UUD 1945 yaitu wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ditambah wewenang menetapkan haluan negara.

Menurut Basarah, masih ada waktu lima tahun kedepan membangun dialog dan mendengarkan pendapat berbagai pihak. Hingga akhirnya sampai pada kesimpulan dan keputusan mengenai wacana agenda amendemen terbatas UUD 1945. "Kita lihat nanti di perkembangan. Saya selaku Wakil Ketua MPR RI dari PDIP akan intensif berkomunikasi dengan Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR lain," ujar Basarah.

Dia menilai waktu yang tepat melakukan amandemen terbatas UUD 1945 adalah MPR RI periode 2019-2024. Tujuannya agar Indonesia memiliki haluan negara dan haluan nasional. Dengan haluan negara dan haluan nasional, diharapkan ada kontuinitas pembangunan nasional. Hal ini agar dapat terjaga oleh siapapun presiden berikutnya nanti.

"Misalnya ketika Presiden Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Kalau nanti sampai periode jabatan presiden masih belum selesai, jangan sampai presiden selanjutnya tidak mau melanjutkan," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani. Dia menginginkan wacana amendemen UUD 1945 dibuka secara luas kepada publik. Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan. "PDIP menginginkan amendemen terbatas. Kemudian hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh membahas kemungkinan amendemen dilakukan secara menyeluruh. Sebaiknya ini juga melibatkan publik," tegas Arsul di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (14/10).

Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah membangun kesadaran bersama. Asrul menegaskan saat ini MPR belum membahas soal amendemen UUD 1945."Kalau sudah terbentuk badan-badan di MPR, tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik itu yang kita lihat hasilnya," papar Arsul. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Kader Gerindra Ikuti Sikap Prabowo
Kader Gerindra Ikuti Sikap Prabowo

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kemendagri Janji Buka-bukaan soal Desa Fiktif

Kisruh desa fiktif atau desa siluman, terus saja mencuat. Lagi-lagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bermanuver.


Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Ambang batas nilai kelulusan atau passing grade tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2019 diturunkan dari tahun sebelumnya.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Jokowi Kuatir Indonesia Akan Krisis Ekonomi

Managing Direktur IMF yang baru Kristalina memberikan sebuah warning, Jokowi hati-hati dalam kelola baik moneter atau fiskal.


Hasrat Seks Menurun, Perawan di Jepang Meningkat

Hasrat Seks Menurun, Perawan di Jepang Meningkat

Fenomena resesi seks atau menurunnya hasrat kaum muda berhubungan seksual terjadi di Jepang.


Indonesia Serius Tolak Pengiriman Limbah

Indonesia Serius Tolak Pengiriman Limbah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan pengiriman illegal hazardous waste atau limbah berhaya ilegal yang akhir-akhir ini diterima beberapa negara ASEAN.


Pemangkasan Eselon Dimulai dari Kementerian PAN-RB

Pemangkasan Eselon Dimulai dari Kementerian PAN-RB

Penyederhanaan pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV, akan segera dihapus oleh Kementerian PAN-RB.


Wacana Pelarangan Wanita Barcadar Picu Polemik

Wacana Pelarangan Wanita Barcadar Picu Polemik

Menteri Agama Menag Fachrul Razi mewacanakan akan melarang wanita menggunakan cadar atau niqab masuk instansi pemerintah.


Milenial Terbukti Pengaruhi Hasil Pemilu

Milenial Terbukti Pengaruhi Hasil Pemilu

Selama Pemilu 2019, tidak didapati pelanggaran dari kalangan pemilih pemula atau kaum milenial.


Tol Layang Japek Dibuka Desember Nanti

Tol Layang Japek Dibuka Desember Nanti

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Japek akan mulai dioperasikan pada akhir tahun 2019.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!