Nasional
Share this on:

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

  • Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir
  • Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

JAKARTA - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, sejak Jumat (14/6) hingga (28/6). Untuk pengamanan sidang, sebanyak 32 ribu personel gabungan TNI-Polri dan aparat terkait Pemprov DKI Jakarta dikerahkan.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Saputra mengatakan jumlah personel pengamanan yang dikerahkan sama dengan jumlah personel yang diterjunkan saat penetapan hasil Pemilu di KPU lalu.

"Ya jumlahnya masih sama, 32 ribu personel gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu. Dan pengamanan ini dilakukan sampai sidang berakhir," kata Asep di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/6).

Terkait soal rencana pengamanannya sendiri, Asep mengakui, tidak akan menggunakan pola yang sama saat pengamanan penetapan hasil Pemilu di KPU, dengan banyaknya penutupan jalan. Untuk itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

"Iya, kami harap masyarakat dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di ibu kota, dan rencana awal pengamanan tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu," ungkap Asep.

Namun demikian, lanjut Asep, rencana awal itu bisa berubah juga dengan melihat situasi yang berkembang nanti. Tapi pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebab jalan-jalan protokol tidak akan terganggu.

Adapun saat ini, kata Asep, Polri sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk memastikan sidang berjalan aman. Termasuk mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK.

"Iya, salah satu upaya itu polri telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK saat sidang digelar," ucap mantan Kapolres Metro Bekasi tersebut.

"Selain itu, Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta," pungkasnya.

Terpisah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pengamanan sidang gugatan PHPU di MK dilakukan secara profesional. Karenanya jika terjadi pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.

"Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).

Ryamizard mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21-22 Mei. Namun memang ada ketakutanakan terjadinya kerusuhan kembali.

"Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada," ucap Ryamizard. (mhf/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Upaya penegakan hukum tim Satgas Gabungan TNI-Polri terhadap Kelompok Kriminal sipil bersenjata (KKSB) berujung tertembaknya tujuh warga sipil, di Kampung Olenk


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!