Nasional
Share this on:

Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

  • Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir
  • Amankan Sidang MK, Polri Minta Masyarakat Tak Khawatir

JAKARTA - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, sejak Jumat (14/6) hingga (28/6). Untuk pengamanan sidang, sebanyak 32 ribu personel gabungan TNI-Polri dan aparat terkait Pemprov DKI Jakarta dikerahkan.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Saputra mengatakan jumlah personel pengamanan yang dikerahkan sama dengan jumlah personel yang diterjunkan saat penetapan hasil Pemilu di KPU lalu.

"Ya jumlahnya masih sama, 32 ribu personel gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu. Dan pengamanan ini dilakukan sampai sidang berakhir," kata Asep di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/6).

Terkait soal rencana pengamanannya sendiri, Asep mengakui, tidak akan menggunakan pola yang sama saat pengamanan penetapan hasil Pemilu di KPU, dengan banyaknya penutupan jalan. Untuk itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

"Iya, kami harap masyarakat dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di ibu kota, dan rencana awal pengamanan tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu," ungkap Asep.

Namun demikian, lanjut Asep, rencana awal itu bisa berubah juga dengan melihat situasi yang berkembang nanti. Tapi pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebab jalan-jalan protokol tidak akan terganggu.

Adapun saat ini, kata Asep, Polri sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk memastikan sidang berjalan aman. Termasuk mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK.

"Iya, salah satu upaya itu polri telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK saat sidang digelar," ucap mantan Kapolres Metro Bekasi tersebut.

"Selain itu, Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta," pungkasnya.

Terpisah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pengamanan sidang gugatan PHPU di MK dilakukan secara profesional. Karenanya jika terjadi pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.

"Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).

Ryamizard mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21-22 Mei. Namun memang ada ketakutanakan terjadinya kerusuhan kembali.

"Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada," ucap Ryamizard. (mhf/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terkait.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Makin Pede

Tim Hukum Prabowo-Sandi Makin Pede

Tim hukum pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meyakini kesaksian yang disampaikan Hairul Anas Suaidi dalam sidang, Rabu (19/6) lalu.


Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Polri serius untuk mengajukan anggotanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan bisa terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.


Siapa yang Bohong Akan Ketahuan

Siapa yang Bohong Akan Ketahuan

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) menarik perhatian banyak kalangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!