Nasional
Share this on:

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri
  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan Inpres tersebut muncul karena amarah presiden kadang tidak berpengaruh pada menteri atau kepala lembaga.

JK menuturkan sebenarnya dia maupun presiden sudah mengingatkan para menteri atau kepala lembaga agar tidak membuat gaduh dengan berbeda pendapat satu sama lain tentang satu kebijakan. Bukan hanya sekadar teguran, tapi Presiden Jokowi maupun JK kadang menyampaikannya dengan nada tinggi.

”Sudah sering disampaikan dengan marah-marah oleh pak presiden. Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah,” ungkap dia. Meskipun sudah diingatkan, tapi, tetap saja para menteri atau kepala lembaga itu membuat pernyataan berbeda di hadapan publik. ”Tapi karena lisan tidak mempan ya Inpres sekalian,” tegas JK.

Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan itu terdiri atas 13 instruksi. Di antaranya, kebijakan yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat harus dilaporkan secara tertulis kepada menteri koordinator sebelum ditetapakan.

Bila masih ada perbedaan pendapat tentang substansi kebijkan, maka menteri atau kepala lembaga tidak boleh menyampaikan perbedaan pendapat tersebut sampai telah tercapai kesepakatan.

Dalam catatan Jawa Pos (induk radartegal.com) ada beberapa kebijakan yang sempat membuat polemik. Diantaranya, kebijakan lima hari sekolah atau full day school, pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi, dan soal alat tangkap cantrang.

Lebih lanjut, JK menuturkan, tujuan pembentukan Inpres itu agar masyarakat tidak bingun dengan kebijakan pemerintah. Lantaran satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak sama arah kebijakannya.

”Semua menteri boleh bicara. Asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait,” tambah dia.

Dia mencontohkan dalam kebijakan harga beras atau komoditas. Harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan para menteri terkait. Mulai dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik. Pembicaraan itu mestinya harus disampaikan pula kepada menteri koordinator bidang perekonomian.

”Ya untuk menenangkan masyarakat,” ujar dia. (jun/jpnn)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Siapa Paling Tepat Gantikan Buwas

Enam hari lagi pada 19 Februari, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso akan berusia tepat 58 tahun.


Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto berlangsung sebagaimana mestinya.


Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan siswa terhadap gurunya Ahmad Budi Cahyono di Sampang, Madura memantik Presiden Joko Widodo ikut mengomentari


SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap terhadap penyebutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.


Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Kereta Cepat Jalur Selatan Bisa Sampai Jogja

Niat pemerintah pusat membangun kereta api cepat jalur Jakarta - Bandung berpotensi berubah. Rencananya, pembangunan tersebut tidak berhenti di Bandung.


Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Taksi Online, Bisnis dengan Kesenangan Sesat

Kisruh Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108/2017 mendapat tanggapan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.


Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

Perlindungan Hukum Guru Harus Lebih Jelas

KekerasanN yang berujung meninggalnya guru SMAN 1 Torjun, Sampang, kemarin tidak boleh terulang.


Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Tidak Ada Sanksi Akademik untuk Peng’kartu kuning’ Presiden

Perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 mendadak ramai menjadi pembicaraan publik.


Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Agar Tol Murah, Gugat Pemerintah Dong...

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa tingginya tarif tol tidak akan berubah jika tidak ada aksi nyata dari masyarakat.


Hakim Pajak Sepi peminat

Hakim Pajak Sepi peminat

Kebutuhan akan hakim agung tidak mudah untuk dipenuhi. Tahun ini, jumlah pelamar jabatan hakim agung di Komisi Yudisial (KY) menurun.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!