Nasional
Share this on:

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri
  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan Inpres tersebut muncul karena amarah presiden kadang tidak berpengaruh pada menteri atau kepala lembaga.

JK menuturkan sebenarnya dia maupun presiden sudah mengingatkan para menteri atau kepala lembaga agar tidak membuat gaduh dengan berbeda pendapat satu sama lain tentang satu kebijakan. Bukan hanya sekadar teguran, tapi Presiden Jokowi maupun JK kadang menyampaikannya dengan nada tinggi.

”Sudah sering disampaikan dengan marah-marah oleh pak presiden. Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah,” ungkap dia. Meskipun sudah diingatkan, tapi, tetap saja para menteri atau kepala lembaga itu membuat pernyataan berbeda di hadapan publik. ”Tapi karena lisan tidak mempan ya Inpres sekalian,” tegas JK.

Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan itu terdiri atas 13 instruksi. Di antaranya, kebijakan yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat harus dilaporkan secara tertulis kepada menteri koordinator sebelum ditetapakan.

Bila masih ada perbedaan pendapat tentang substansi kebijkan, maka menteri atau kepala lembaga tidak boleh menyampaikan perbedaan pendapat tersebut sampai telah tercapai kesepakatan.

Dalam catatan Jawa Pos (induk radartegal.com) ada beberapa kebijakan yang sempat membuat polemik. Diantaranya, kebijakan lima hari sekolah atau full day school, pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi, dan soal alat tangkap cantrang.

Lebih lanjut, JK menuturkan, tujuan pembentukan Inpres itu agar masyarakat tidak bingun dengan kebijakan pemerintah. Lantaran satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak sama arah kebijakannya.

”Semua menteri boleh bicara. Asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait,” tambah dia.

Dia mencontohkan dalam kebijakan harga beras atau komoditas. Harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan para menteri terkait. Mulai dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik. Pembicaraan itu mestinya harus disampaikan pula kepada menteri koordinator bidang perekonomian.

”Ya untuk menenangkan masyarakat,” ujar dia. (jun/jpnn)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Tol Merak–Surabaya Target Tuntas Sebelum Natal

Jalan tol yang menghubungkan Merak dan Surabaya ditargetkan bisa digunakan pada pekan ketiga bulan desember 2018 mendatang.


Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Solo-Ngawi Kini Hanya 1,5 Jam

Rencana menyambung jalan tol Jakarta-Surabaya pada akhir tahun ini semakin dekat.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Tenggelam, Delapan ABK Hilang

Tenggelam, Delapan ABK Hilang

Kapal kargo KM Multi Prima dilaporkan tenggelam pada hari kamis (22/11) sekitar pukul 19.05 WIB.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!