Nasional
Share this on:

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri
  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan Inpres tersebut muncul karena amarah presiden kadang tidak berpengaruh pada menteri atau kepala lembaga.

JK menuturkan sebenarnya dia maupun presiden sudah mengingatkan para menteri atau kepala lembaga agar tidak membuat gaduh dengan berbeda pendapat satu sama lain tentang satu kebijakan. Bukan hanya sekadar teguran, tapi Presiden Jokowi maupun JK kadang menyampaikannya dengan nada tinggi.

”Sudah sering disampaikan dengan marah-marah oleh pak presiden. Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah,” ungkap dia. Meskipun sudah diingatkan, tapi, tetap saja para menteri atau kepala lembaga itu membuat pernyataan berbeda di hadapan publik. ”Tapi karena lisan tidak mempan ya Inpres sekalian,” tegas JK.

Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan itu terdiri atas 13 instruksi. Di antaranya, kebijakan yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat harus dilaporkan secara tertulis kepada menteri koordinator sebelum ditetapakan.

Bila masih ada perbedaan pendapat tentang substansi kebijkan, maka menteri atau kepala lembaga tidak boleh menyampaikan perbedaan pendapat tersebut sampai telah tercapai kesepakatan.

Dalam catatan Jawa Pos (induk radartegal.com) ada beberapa kebijakan yang sempat membuat polemik. Diantaranya, kebijakan lima hari sekolah atau full day school, pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi, dan soal alat tangkap cantrang.

Lebih lanjut, JK menuturkan, tujuan pembentukan Inpres itu agar masyarakat tidak bingun dengan kebijakan pemerintah. Lantaran satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak sama arah kebijakannya.

”Semua menteri boleh bicara. Asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait,” tambah dia.

Dia mencontohkan dalam kebijakan harga beras atau komoditas. Harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan para menteri terkait. Mulai dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik. Pembicaraan itu mestinya harus disampaikan pula kepada menteri koordinator bidang perekonomian.

”Ya untuk menenangkan masyarakat,” ujar dia. (jun/jpnn)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Densus 88 Anti Teror berhasil menangkap dua terduga teroris perencana aksi teror pada Polres Dharmasraya.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.


Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak.


Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jawaban tidak tahu dan tidak ingat, berkali-kali dilontarkan Ketua DPR Setya Novanto aat membalas pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!