Nasional
Share this on:

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri
  • Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan Inpres tersebut muncul karena amarah presiden kadang tidak berpengaruh pada menteri atau kepala lembaga.

JK menuturkan sebenarnya dia maupun presiden sudah mengingatkan para menteri atau kepala lembaga agar tidak membuat gaduh dengan berbeda pendapat satu sama lain tentang satu kebijakan. Bukan hanya sekadar teguran, tapi Presiden Jokowi maupun JK kadang menyampaikannya dengan nada tinggi.

”Sudah sering disampaikan dengan marah-marah oleh pak presiden. Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah,” ungkap dia. Meskipun sudah diingatkan, tapi, tetap saja para menteri atau kepala lembaga itu membuat pernyataan berbeda di hadapan publik. ”Tapi karena lisan tidak mempan ya Inpres sekalian,” tegas JK.

Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan itu terdiri atas 13 instruksi. Di antaranya, kebijakan yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat harus dilaporkan secara tertulis kepada menteri koordinator sebelum ditetapakan.

Bila masih ada perbedaan pendapat tentang substansi kebijkan, maka menteri atau kepala lembaga tidak boleh menyampaikan perbedaan pendapat tersebut sampai telah tercapai kesepakatan.

Dalam catatan Jawa Pos (induk radartegal.com) ada beberapa kebijakan yang sempat membuat polemik. Diantaranya, kebijakan lima hari sekolah atau full day school, pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi, dan soal alat tangkap cantrang.

Lebih lanjut, JK menuturkan, tujuan pembentukan Inpres itu agar masyarakat tidak bingun dengan kebijakan pemerintah. Lantaran satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak sama arah kebijakannya.

”Semua menteri boleh bicara. Asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait,” tambah dia.

Dia mencontohkan dalam kebijakan harga beras atau komoditas. Harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan para menteri terkait. Mulai dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik. Pembicaraan itu mestinya harus disampaikan pula kepada menteri koordinator bidang perekonomian.

”Ya untuk menenangkan masyarakat,” ujar dia. (jun/jpnn)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Jong-un Sempat Jalan-jalan sebelum Bertemu Trump

Gedung Putih kemarin (11/6) mengungkap detail pertemuan antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump


Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi tindakan tegas berupa tuntutan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom.


Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitungan Istana

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait hak keuangan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tengah menjadi sorotan publik.


Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Waspadai Bencana Gunung Meletus saat Mudik

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta semua pihak mewaspadai ancaman bencana geologi pada periode mudik nanti.


Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.


Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Alhamdulillah, Awal Puasa Tahun Ini Serempak

Seperti prediksi sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan 1439 H/2018 M.


Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis menyatakan bahwa perbaikan Jembatan Cincin Lama di Widang.


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Jangan Kuatir, Kartu Seluler Lama Anda Masih Bisa Diregistrasi

Jangan Kuatir, Kartu Seluler Lama Anda Masih Bisa Diregistrasi

Registrasi kartu seluler memang telah berakhir pada 30 April lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!