Nasional
Share this on:

Ancaman Arief Ditanggapi Dingin

  • Ancaman Arief Ditanggapi Dingin
  • Ancaman Arief Ditanggapi Dingin

**JAKARTA ** - Saling sindiri antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM, dinilai sebagai hal yang lumrah dalam bernegara. Diyakini, esensinya untuk membangun hal yang lebih besar itu, di dasari bukan kepentingan kelompok maupun pribadi.

"Lutupan kecil itu lumrah dalam bernegara. Kami meyakini apa yang disampaikan kedua belah pihak, bagian dari proses pembangunan untuk bangsa. Itu saja intinya," terang Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Wiyono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/7).

Bambang meyakini, Pemkot Tangerang terus akan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap problem-problem yang muncul kepermukaan. "Kami yakin, Pak Walikota bijak menyikapi hal ini. Sementara statmen yang disampaikan Pak Menteri, dimaknai sebagai kritik maupun saran membangun. Sekali lagi, wajar dalam bernegara, muncul letupan-letupan kecil," tandasnya.

Nah, terkait dengan langkah Pemkot Tangerang, tidak akan memungut sampah, PJU dimatikan di semua kompleks perumahan milik Kemenkumham pada 15 Juli mendatang, menurut Bambang, itu bukan ranahnya. "No comment untuk yang itu. Karena bukan kebijakan kami. Sekali lagi harap dimaknai dengan positif," singkatnya.

Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah merespons pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang menyebutnya tak ramah dengan anak buahnya, lantaran dianggap mempersulit perizinan untuk membangun Kampus Politeknik Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Menurutnya, seharusnya Kemenkumham memberikan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk warga Kota Tangerang. Dia juga mengaku hingga kini tidak memahami ihwal serah terima lahan milik Kemenkumham yang seharusnya diberikan ke Pemerintah Kota Tangerang.

"Jadi kita berharap ada serah terima dari mereka. Selama ini belum ada, itu sudah kita minta. Jadi dulu pertama kali saya jadi wali kota 2013, 2014 tuh saya menghadap pak Menteri, pak Sekjen, Dirjen bahas tapi sudah lima tahun tidak selesai selesai, digantung sini, digantung situ, alasan sini, alasan situ," jelas Arief usai meresmikan Tangerang Cerdas Center di bilangan Kecamatan Karang Tengah, Jumat (12/7).

Bahkan, kata Arief, sebelumnya DPRD Kota Tangerang sempat meminta izin untuk membangun kantor. Namun, kala itu Kemenkumham tidak memberikan izin tersebut dengan alasan akan dilakukan pembangunan.

"Kan dewan sempat minta untuk kantor dewan, tapi ga boleh, alasannya untuk dibangun. Jadi dia sudah punya perencanaan semua tapi anggarannya tidak ada, ya contoh ketika ia menyampaikan buat lahan Imigrasi, kan pernah pak Presiden memerintahkan agar bangunan kosong dimanfaatkan. Coba lihat teman media. Kantor di belakang TangCity dipakai buat apa? Kenapa harus bangun baru, kenapa tidak itu yang dibangun," paparnya.

Arief mengatakan, lahan fasos fasum yang diminta dia bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Namun begitu, kata dia, lahan tersebut ingin digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang. "Di satu sisi kami rasanya melihat antusias masyarakat tiap malam depan Puspem, rame depan Al Adzom ramai jadikanlah ruang publik. Saya sudah pernah ada usulan terkait dengan penataan," kata dia.

"Belakang puspem kan sukun, kita mau jadikan alun-alun. Ketika dia ingin bangun sekolah tinggi imigrasi saya minta, ya udah pangannya biar pemerintah kota deh yang bangun, silakan dimanfaatkan, informasinya dia tidak mau, dia mau tertutup semua kawasan itu. Terus rakyat Tangerang dapat apa? Padahal kalau ada alun-alun masyarakat kan hanya pakai Sabtu dan Minggu," beber Arief.

Arief mengaku seharusnya Pemerintah Kota Tangerang berhak atas lahan yang dimiliki Kemenkumham di Kota Tangerang. Kata dia, masyarakat Kota Tangerang berhak merasakan manfaat dari lahan tersebut. "Kenapa si enggak bisa dinikmati juga sama masyarakat Kota Tangerang? Kalau dihitung kawasan seluruhnya berapa ratus hektare lebih coba. 132 hektare. Kalau 132 hektare itu itungan 60:40 itu kurang lebih harus menyerahkan lahan fasos fasum itu sekitar 50 hekatare dong, ia kan," ucapnya.

Namun begitu, kata Arief, hingga saat ini Kemenkumham baru memberikan beberapa lahan yang dimiliki untuk Pemerintah Kota Tangerang. Arief mengaku untuk permasalahan ini pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait. Arief berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan solusi. "Maka pada kesempatan ini mudah mudahan beliau beliau pemilik lahan bisa memahami," ucapnya.

Sebelumnya, Yasonna sempat menyindir Arief yang dianggap tidak ramah. Pasalnya saat itu Kemenkumham sedikit kesulitan dalam meminta perizinan untuk pembangunan gedung (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). "Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini karena pak wali kota agak kurang ramah dengan Kemenkumham," kata Yasonna saat berpidato di acara peresmian Kampus Poltekip dan Poltekim pada Selasa (9/7) lalu. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Kajian Pemindahan Ibu Kota Belum Diterima DPR

Wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi oleh DPR-RI.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Calon Kapolri, Komjen Arief Dijegal Meme

Calon Kapolri, Komjen Arief Dijegal Meme

Makin santer kabar Komjen Arief Sulistyanto menuju tampuk pimpinan Kapolri.


Gempa Besar atau Megathrust Mengancaman Indonesia

Gempa Besar atau Megathrust Mengancaman Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya ancaman gempa megathrust di sebagian wilayah Indonesia.


Jika Maju Pilkada, Arief Budiman Harus Mundur

Jika Maju Pilkada, Arief Budiman Harus Mundur

Ketua KPU Arief Budiman disebut-sebut berpeluang maju dalam Pilkada Serentak 2020.


Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Anies Tanggapi Dingin Kritik Mendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dingin surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Siapkan Sistem Pertahanan Hadapi Ancaman di Waktu Damai

Siapkan Sistem Pertahanan Hadapi Ancaman di Waktu Damai

Sistem pertahanan bangsa harus dipersiapkan sejak dini, meski negara dalam masa damai.


Petani Diminta Waspadai Ancaman Kekeringan

Petani Diminta Waspadai Ancaman Kekeringan

IPB meminta petani khususnya petani padi agar mewaspadai ancaman kekeringan yang terjadi di musim kemarau tahun ini.


Janggal, Ancaman Serangan Teroris ke Aksi 22 Mei

Janggal, Ancaman Serangan Teroris ke Aksi 22 Mei

Penetapan hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5) mendatang, dikhawatirkan terjadi chaos atau kerusuhan.


Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!