Nasional
Share this on:

Andi Narogong Buka “Kotak Pandora” E-KTP

  • Andi Narogong Buka “Kotak Pandora” E-KTP
  • Andi Narogong Buka “Kotak Pandora” E-KTP

Andi Narogong. (dok. Jawapos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peluang bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk menjadi justice collaborator (JC) kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Andi dinilai memenuhi kriteria sebagai JC setelah membuka “Kotak Pandora” keterlibatan sejumlah pihak, khususnya Ketua DPR Setya Novanto, dalam rasuah e-KTP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pengakuan Andi yang blak-blakan itu sangat membantu penanganan kasus e-KTP. Karena itu, pihaknya bakal memproses lebih lanjut soal langkah menjadikan Andi sebagai JC dalam perkara yang merugikan keuangan Rp 2,3 triliun tersebut. ”Tinggal kami (pimpinan KPK) berlima memutuskan (Andi sebagai JC atau tidak, Red),” ujarnya, kemarin.

Menurut Saut, kejutan yang diberikan Andi membantu mempercepat penanganan kasus e-KTP, khususnya soal keterlibatan Setnov. Pengakuan Andi juga membuktikan bahwa sangkaan dan dakwaan KPK soal korupsi berjamaah e-KTP benar-benar nyata.

”Kami lebih firm (kuat, Red) bahwa selama ini yang kami lihat itu sudah betul,” imbuh mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Untuk diketahui, Andi Narogong pada Kamis (30/11) bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP itu terlihat semangat dan lantang menjawab pertanyaan jaksa penuntut maupun majelis hakim. Gestur pengusaha yang hanya lulusan SMP itu cukup mengejutkan.

Sebab, sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada Maret lalu, Andi cenderung “tertutup” ketika dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan Irman dan Sugiharto atau ketika ditanya awak media. Nah, di persidangan tahap pemeriksaan terdakwa itu, Andi membuat kejutan. Dia membuka “Kotak Pandora” tentang aliran uang haram e-KTP untuk DPR, khususnya Setnov.

Jumlah uang yang disebut-sebut Andi mengalir ke Setnov dan anggota dewan bernilai fantastis, yakni USD 7 juta atau sekitar Rp 94,668 miliar. Uang itu ditransfer dua tahap ke rekening Made Oka Masagung, rekan Setnov, pada akhir 2011 dan awal 2012.

Andi menjelaskan, uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, anggota konsorsium pemenang tender e-KTP. Distribusi tahap pertama, yakni sebanyak USD 3,5 juta dikirim Anang dengan difasilitasi pemilik PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem yang dikabarkan tewas beberapa waktu lalu di Amerika Serikat.

Transaksi dilakukan di Singapura dari rekening Biomorf ke rekening Oka Masagung yang memang sengaja dibuat di negara tetangga itu. Sedangkan pengiriman tahap kedua dengan nominal yang sama diurus sendiri oleh Anang. Uang tersebut juga ditrasnfer ke rekening Oka di Singapura.

”Oka Masagung punya jaringan luas terhadap perbankan,” ungkap Andi.

Keterangan distribusi uang itu belum pernah dijelaskan secara detail di persidangan sebelumnya. Andi mengatakan, pengiriman uang ke Oka itu atas perintah Setnov. Itu setelah mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menagih ke Irman soal komitmen fee sebesar 5 persen yang dijanjikan pemenang tender e-KTP kepada sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

”Atas penagihan itu, Pak Paulus Tannos dan saya diundang ke Equity Tower, kantornya Pak Novanto. Waktu itu ada Pak Chairuman, saya, Pak Paulus dan Pak Novanto,” terang suami Inayah itu.

Setnov mengenalkan Oka kepada Andi dan Paulus di kediamannya pada November 2011. ”Nanti dia (Oka) yang akan urusi masalah fee ke DPR,” tutur Andi menirukan perintah Setnov kala itu.

Jatah fee 5 persen untuk DPR itu merupakan komitmen awal yang disepakati Irman, pemenang tender e-KTP dan para wakil rakyat. Komitmen bagian 5 persen dari nilai proyek e-KTP setelah dipotong pajak itu juga diberikan kepada Irman dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total, 10 persen komitmen fee itu senilai Rp 500 miliar dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Sayang, selain USD 7 juta, Andi mengaku tidak mengetahui distribusi uang haram e-KTP lain untuk DPR. ”Setelah itu, saya tidak mengikutinya kembali. Setahu saya yang USD 7 juta itu,” jelasnya. Andi mengaku tidak lagi mengurusi proyek e-KTP setelah tidak mendapat kepastian terkait pekerjaan yang dijanjikan konsorsium PNRI, pemenang tender e-KTP.

Bukan hanya membeberkan keterangan soal aliran uang, Andi juga membongkar soal pemberian hadiah jam tangan mewah merek Richard Mille untuk Setnov pada November 2012 lalu. Jam tangan senilai USD 135 ribu (sekitar Rp1,3 miliar saat pembelian 2012) yang dibeli Johannes Marliem di Los Angeles, California, Amerika Serikat itu diberikan saat peringatan ulang tahun Setnov yang ke 57.

Namun, jam tangan itu dikembalikan Setnov ke Andi pada awal 2017 atau ketika kasus e-KTP tengah ramai. Andi pun menjual jam tangan itu di Blok M dengan harga sekitar Rp 1 miliar.

”Pak Johannes Marliem bilang mau memperhatikan Pak Novanto. Dia bilang (Setnov) mau ulang tahun patungan saja, beli jam. Saya berikan uang sekitar Rp 650 juta, lalu Pak Johannes Marliem beli di Amerika Serikat,” bebernya.

Andi mengakui jam tangan itu sebagai ucapan terimakasih kepada Setnov atas bantuan lobi-lobi anggaran proyek e-KTP. Menurut dia, tanpa bantuan Setnov, proses penganggaran di DPR tidak bisa berjalan mulus.

Selain itu, Andi juga mengungkapkan bahwa dirinya memang kerap bertemu dengan Setnov selama proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 bergulir. Keterangan itu menepis pernyataan Setnov yang mengaku hanya dua kali bertemu Andi. Yakni, hanya soal urusan jual beli kaos partai. ”Saya sudah kenal (Setnov) dari tahun 2009,” akunya.

Andi menyatakan, baru kali ini dia bisa membeberkan peran Setnov dan aliran uang yang diduga dinikmati anggota DPR. Sebab, dia merasa dijadikan pelampiasan oleh para saksi, khususnya kalangan pengusaha dan politisi.

”Orang yang saya bantu justru melempar sampah kepada saya, maka dari itu saya membuka fakta yang sesungguhnya. Saya ingin hidup tenang,” jelasnya.

Pengusaha yang pernah menggarap sejumlah proyek di Mabes Polri sejak tahun 2011 hingga 2016 itu pun mengaku membuat surat pernyataan mengembalikan uang diduga hasil korupsi e-KTP sebesar USD 2,5 juta (Rp33,81 miliar). Uang itu merupakan pemberian Johannes Marliem sebagai ucapan terimakasih karena pernah mengeluarkan duit sebanyak USD 2,2 juta untuk kebutuhan Irman.

”Saya sudah mencicil USD 350 ribu, itu cicilan pertama. Saya merasa itu uang negara. Saya mau hidup tenang Yang Mulia,” jelasnya. Andi mengakui hanya diuntungkan USD 300 ribu (Rp 4,057 miliar) dari proyek e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan Andi tersebut sangat membantu penyidik untuk mengusut lebih jauh keterlibatan Setnov dalam dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu.

”KPK akan mempelajari lebih lanjut fakta-fakta persidangan itu. Termasuk aspek keseuaian dengan bukti lain,” kata dia.

KPK menegaskan pemberkasan Setnov sudah masuk tahap akhir atau tinggal merapikan administrasi saja. Paling cepat berkas itu segera dilimpahkan ke penuntutan sebelum sidang praperadilan Setnov di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bergulir. (tyo/lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Geger Pesawat TNI AU Angkut Miras
Geger Pesawat TNI AU Angkut Miras

Berita Sejenis

Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Mendagri Buka Sarasehan Kemaritiman dan Melantik Pengurus ASPEKSINDO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dijadwalkan membuka rembuk kemaritiman nasional yang digelar ASPEKSINDO pada 16-18 November 2018.


Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 sebentar lagi akan terungkap.


Mentan Bantah Indikasi Korupsi Alsintan

Mentan Bantah Indikasi Korupsi Alsintan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah adanya penyimpangan dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).


KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.


Tak Terima Anaknya Dilempar Kotak Pensil, Guru Dipolisikan

Tak Terima Anaknya Dilempar Kotak Pensil, Guru Dipolisikan

Umi Zohra melaporkan wali kelas 6A SDN Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan, Sugiarti ke polisi.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda Desa Parakansalak Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!