Nasional
Share this on:

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

  • Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden
  • Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo. Sebagaimana yang diketahui, dana talangan yang belum dikeluarkan pemerintah adalah Rp. 54 miliar

Sebelumnya pemerintah setuju membayar Rp. 827 miliar, namun baru terbayarkan Rp. 773 miliar.

Dalam pembahasan dengan DPR beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menyebutkan porsi Rp. 406 miliar yang dialokasikan untuk Pusat Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Anggaran tersebut digunakan oleh PPLS untuk menjaga dan merawat tanggul kolam lumpur, operasional, melakukan konstruksi beberapa sarana, pengaliran lumpur ke laut dan pembangunan kawasan di sekitar kolam lumpur diluar Peta Area Terdampak (PAT).

“Hingga pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), belum ada alokasi anggaran lagi dari APBN,” kata Dwi Sugiyanto, kepala PPLS kemarin (9/9).

Dwi mengatakan, pembayaran ganti rugi akan tetap mengacu pada mekanisme dana talangan dimana pemerintah membayarkan ganti rugi terlebih dahulu, lantas akan dibayarkan secara berangsur oleh PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Kejelasan tentang sisa ganti rugi ini kata Dwi masih akan menunggu perintah dari Presiden yang dihasilkan dari rapat kabinet terbatas (Ratas). “Kalau kami hanya pelaksana di lapangan saja,” jelasnya.

Hingga saat ini, perhitungan sementara masih ada 122 persil di PAT yang masih menunggu ganti rugi. Jika dirupiahkan, total harga persil persil tersebut adalah 1, 51 triliun. 30 diantaranya adalah milik perusahaan yang tidak ditalangi oleh pemerintah. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Setnov Akui Perintah Eni
Setnov Akui Perintah Eni

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP), menggelar rapat koordinasi lintas instansi tentang isu perdagangan manusia, termasuk kasus 'pengantin p


Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan.


Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Presiden mengingatkan hasil TPF Novel Baswedan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar dugaan-dugaan yang ada.


Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Defisit, Perjalanan Dinas Dipangkas

Besarnya anggaran dinas ke luar kota maupun luar negeri menjadi beban keuangan daerah akhir-akhir ini.


GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, industri otomotif Indonesia semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya sejumlah pusat ekonomi baru di Indonesia.


Daftar Nama-nama Kandidat Menteri Jokowi-Ma'ruf Hoaks

Daftar Nama-nama Kandidat Menteri Jokowi-Ma'ruf Hoaks

Sejumlah nama disebut-sebut dalam dokumen Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024.


Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Masih Ada Pertemuan Lanjutan Sebelum Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu lagi.


Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Presiden terpilih Joko Widodo terkait visi dan misi khususnya bidang lingkungan selama lima tahun ke depan dipertanyakan.


Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!