Nasional
Share this on:

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

  • Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden
  • Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo. Sebagaimana yang diketahui, dana talangan yang belum dikeluarkan pemerintah adalah Rp. 54 miliar

Sebelumnya pemerintah setuju membayar Rp. 827 miliar, namun baru terbayarkan Rp. 773 miliar.

Dalam pembahasan dengan DPR beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menyebutkan porsi Rp. 406 miliar yang dialokasikan untuk Pusat Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Anggaran tersebut digunakan oleh PPLS untuk menjaga dan merawat tanggul kolam lumpur, operasional, melakukan konstruksi beberapa sarana, pengaliran lumpur ke laut dan pembangunan kawasan di sekitar kolam lumpur diluar Peta Area Terdampak (PAT).

“Hingga pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), belum ada alokasi anggaran lagi dari APBN,” kata Dwi Sugiyanto, kepala PPLS kemarin (9/9).

Dwi mengatakan, pembayaran ganti rugi akan tetap mengacu pada mekanisme dana talangan dimana pemerintah membayarkan ganti rugi terlebih dahulu, lantas akan dibayarkan secara berangsur oleh PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Kejelasan tentang sisa ganti rugi ini kata Dwi masih akan menunggu perintah dari Presiden yang dihasilkan dari rapat kabinet terbatas (Ratas). “Kalau kami hanya pelaksana di lapangan saja,” jelasnya.

Hingga saat ini, perhitungan sementara masih ada 122 persil di PAT yang masih menunggu ganti rugi. Jika dirupiahkan, total harga persil persil tersebut adalah 1, 51 triliun. 30 diantaranya adalah milik perusahaan yang tidak ditalangi oleh pemerintah. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Setnov Akui Perintah Eni
Setnov Akui Perintah Eni

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kejadian bencana alam besar yang hampir berurutan, Lombok kemudian Sulawesi Tengah, ternyata menguras anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial (Kemenso


Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10).


Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Gempa dan tsunami di Palu dan Donggala membuat dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ikut berduka.


Kunjungi Kampung Batik, Prabowo Janji Kuatkan Industri Lokal

Kunjungi Kampung Batik, Prabowo Janji Kuatkan Industri Lokal

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam kunjungannya di Pekalongan menyempatkan diri untuk mengunjungi pengrajin batik di kampung Kauman.


Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Banyaknya menteri di jajaran kabinet kerja yang masuk dalam struktur juru kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat perhatian Ombudsman.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!