Nasional
Share this on:

Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

  • Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas
  • Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat regulasi baru terkait penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN). Laporan tersebut diminta diserahkan sebagai syarat maju dalam kontestasi lima tahunan. Keterbukaan informasi peserta pemilu dinilai lebih transparan. Sehingga pemilih bisa menentukan pilihan dengan banyak pertimbangan.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, mereka yang telah terpilih sebagai wakil rakyat dan belum menyerahkan LHKPN dinilai tidak memiliki integritas. Mereka yang sudah terpilih, diharuskan melaporkan LHKPN setiap tahunnya kepada lembaga antirasuah.

"Anggota DPR terpilih seharusnya pro aktif bertanya kapan waktu penyerahan. Bukan penyelenggara pemilu yang meminta mereka. Dengan menyerahkan lebih awal, justru itu menjadi bukti memiliki integritas menjadi dewan yang terhormat," kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (6/9) kemarin.

KPU mencatat masih ada sembilan orang yang belum menyerahkan LHKPN. Berbeda dengan seluruh anggota DPD terpilih periode yang sama sudah semua menyerahkan LHKPN. Berdasarkan peraturan KPU, seluruh wakil rakyat terpilih tersebut harus menyerahkan LHKPN sebagai salah satu syarat untuk dilantik secara resmi.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, sudah ada 566 anggota DPR terpilih yang menyerahkan LHKPN. "Berdasarkan data per 6 September 2019, yang diperoleh dari data pada 5 September pukul 17.00 WIB, sebanyak 566 anggota DPR terpilih sudah menyerahkan LHKPN.Untuk DPD sebanyak 136 orang yang terpilih telah menyerahkan ke KPU," jelas Evi.

Komisioner KPU lainnya, Ilham Saputra memastikan tidak akan ada perpanjangan jadwal tahapan penyerahan LHKPN oleh anggota DPR dan DPD terpilih. Jadwal penyerahan tetap akan berakhir pada 7 September 2019 pada pukul 00.00 WIB.

"Tidak ada perpanjangan, sudah cukup lama tentang ini disosialisasikan kepada partai politik dan anggota DPR RI terpilih," tegas Ilham.

LHKPN tersebut bisa diserahkan langsung ke KPU RI secara kolektif atau per individu dari anggota DPR terpilih. Keterlambatan penyerahan LHKPN tersebut, tidak akan menggugurkan para politisi yang telah lolos ke Senayan itu. Hanya, mereka tidak akan ikut dilantik yang pada 1 Oktober mendatang.

"Kalau tidak menyerahkan LHKPN, maka yang bersangkutan tidak akan diajukan oleh KPU untuk dilantik sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN-nya ke KPU RI," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Revisi UU KPK Harus Transparan
Revisi UU KPK Harus Transparan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Ditentang, Istana Tetap Inginkan Ahok

Belum sah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi kegaduhan sudah timbul.


Khutbah di Masjid BUMN Harus Diawasi

Khutbah di Masjid BUMN Harus Diawasi

Seorang pegawai BUMN, PT Krakatau Steel diamankan Tim Densus 88 Antiteror. Dia diduga menjadi anggota jaringan teroris.


Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Tujuh Kementerian Belum Buka Pendaftaran CPNS

Hari pertama pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019, sebanyak tujuh kementerian belum mengumumkan kebutuhan formasi.


Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Diminta

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!