Nasional
Share this on:

Angkat Menteri Energi dari Dalam Istana

  • Angkat Menteri Energi dari Dalam Istana
  • Angkat Menteri Energi dari Dalam Istana

DUBAI - Arab Saudi akhirnya mengangkat putra raja, Pangeran Abdulaziz bin Salman sebagai Menteri Energi untuk menggantikan Khalid Al-Falih. Pengangkatan tersebut merupakan kali pertama seorang anggota keluarga As-Saud yang berkuasa memangku jabatan menteri energi di negara pengeskpor minyak utama di dunia itu.

Laporan kantor berita Arab Saudi, SPA menyebut pangeran Abdulaziz adalah anggota lama delegasi Arab Saudi, negara No. 1 pengekspor minyak mentah di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dengan pengalaman selama beberapa dasawarsa di sektor perminyakan.

Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir mengatakan, sebagai veteran dalam pengambilan kebijakan OPEC, Pangeran Abdulaziz diperkirakan takkan mengubah kebijakan perminyakan kerajaan tersebut. "Ia membantu merundingkan kesepakatan saat ini antara OPEC dan negara non-OPEC untuk memangkas pasokan minyak mentah global guna mendukung harga dan keseimbangan pasar," tuturnya, kemarin (9/9).

Pada 2017, ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Energi, dan telah bekerja sama secara erat dengan menteri perminyakan sebelumnya, Ali An-Naim, sebagai wakilnya selama bertahun-tahun. "Dia memiliki pengalaman, dan dengan pengangkatan ini tentu meruntuhkan apa yang sejak dulu dipandang sebagai ketidakmungkinan untuk mengangkat anggota keluarga kerajaan mengisi jabatan menteri energi di Arab Saudi," imbuhnya.

Menurut pemikiran lama, keluarga As-Saud yang berkuasa telah memandang portofolio minyak sebagai aspek sangat penting sehingga menyerahkan jabatan itu kepada seorang pangeran bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan rumit dinasti. Pemberian jabatan kepada sosok itu juga dipandang bisa membuka kemungkinan bahwa kebijakan perminyakan akan terjebak ke dalam politisasi oleh pangeran.

Arab Saudi sejak 1960 memiliki lima menteri perminyakan, tak seorang pun berasal dari keluarga kerajaan. Pada Agustus, Arab Saudi mendirikan Kementerian Sumber Daya Mineral dan Industri. Kementerian itu terpisah dari Kementerian Energi, kementerian yang sangat besar di kerajaan itu.

Sebelum keputusan pemisahan, Falih telah mengawasi lebih dari separuh ekonomi Arab Saudi melalui kementerian super tersebut, yang dibentuk pada 2016 untuk membantu menyeragamkan pembaruan. Pekan lalu, Falih dicopot dari jabatannya sebagai ketua dewan direktur perusahaan raksasa minyak negara Aramco, dan Yasser Ar-Rumayyan yang memimpin dana kekayaan kedaulatan, diangkat sebagai ketua baru.

Sebagian besar pada 2019, Arab Saudi memompa kurang dari 10 juta barel minyak per hari. Jumlah itu berada di bawah kesepakatan produksi Saudi di OPEC. Falih telah membantu menengahi kesepakatan itu dengan para produsen non-OPEC, yang dipimpin oleh Rusia.

Ia muncul sebagai sosok utama OPEC dan diplomasi minyak kerajaan itu selama lebih dari tiga tahun belakangan. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Tak Boleh Ada Lembaga Terlalu Kuat
Tak Boleh Ada Lembaga Terlalu Kuat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Kasus penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kamis (10/10), langsung diseriusi aparat kepolisian.


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata



Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!