Nasional
Share this on:

Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

  • Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar
  • Asap Lenyap, Hak Hidup Dilanggar

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim sejak 23 September 2019 hingga kini tidak ada lagi asap lintas batas yang menyeberang ke negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sementara Komnas HAM menuding, apa yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.

"Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 13 sampai 22 September 2019 memang masih ada asap lintas batas ke Semenanjung Malaysia namun sekarang tidak lagi," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman saat konferensi pers terkait karhutla di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, kemarin (4/10).

Ia menjelaskan keberhasilan penanganan asap lintas batas itu dikarenakan penerapan berbagai upaya. Beberapa langkah itu diantaranya teknologi modifikasi cuaca, water boombing atau bom air serta penurunan langsung pasukan Manggala Agni ke titik kebakaran.

Penerapan teknologi modifikasi cuaca tersebut sepenuhnya bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI.

Upaya teknologi modifikasi cuaca dianggap cukup berhasil karena mampu mendatangkan hujan buatan di sejumlah daerah terdampak karhutla. Presiden telah menegaskan kepada kementerian dan pihak terkait agar ke depannya tidak ada lagi terjadi karhutla. Apalagi, sampai terjadi asap lintas batas.

Di sisi hukum, pemerintah telah menyegel 64 perusahaan dan 20 di antaranya korporasi asal Singapura, Hongkong dan Malaysia. Lebih rinci 47 merupakan unit perkebunan kelapa sawit, 13 unit hutan tanaman dan satu unit restorasi ekosistem.

Kemudian, tiga unit hutan alam dengan luas areal terbakar 14 ribu hektare lebih yang tersebar di sejumlah titik. Selain itu, terdapat juga kasus karhutla yang ditangani polisi sebanyak 196.

Ia merinci sebanyak 52 kasus karhutla ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Riau dengan 47 orang tersangka serta satu perusahaan. Kemudian 18 kasus di Polda Sumatera Selatan dengan 27 tersangka dan satu perusahaan.

Seterusnya 10 kasus di Polda Jambi dengan 14 tersangka, Polda Kalimantan Selatan empat kasus dengan empat tersangka. Polda Kalimantan Tengah 57 kasus dan 65 orang ditetapkan tersangka serta satu perusahaan. "Selanjutnya, di Polda Kalimantan Barat ada 55 kasus dengan 61 tersangka serta dua tersangka perusahaan," ungkapnya.

Sementara itu, kerusakan lingkungan dan dampak Karhutla seperti kabut asap merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena rakyat berhak hidup di lingkungan yang baik dan sehat seperti yang dijamin dalam perundangan-undangan Indonesia.

"Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di pasal 9 di ayat 3 tertulis setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tegas Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Komnas HAM Esrom Hamonangan Panjaitan, kemarin.

Meski tidak masuk dalam pelanggaran HAM berat, karena diatur dalam pasal yang berbeda dari UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, semua warga Indonesia seharusnya tidak harus mengalami berbagai macam kerusakan lingkungan karena sudah dijamin oleh negara.

Esrom mengambil contoh kasus kabut asap yang terjadi baru-baru ini akibat karhutla yang menimpa beberapa daerah di Indonesia dan membuat masyarakat harus hidup di bawah kepungan asap.

Menurut mantan Kepala Bidang Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan Hidup KLHK itu, kabut asap bukan hanya permasalahan daerah terdampak karhutla tapi juga permasalahan yang dialami oleh penghuni kota besar seperti Jakarta.

Perbedaannya, ujar dia, adalah warga Jakarta sudah terbiasa menghadapi polusi udara meski akhir-akhir ini tingkat polusi di ibu kota semakin parah, bahkan termasuk yang kualitas udaranya terburuk di dunia.

Kabut asap akibat karhutla maupun akibat hasil emisi dari kendaraan di kota-kota besar sama-sama memiliki dampak yang tidak baik untuk manusia yang menghirupnya karena mengandung partikulat sangat halus yang berbahaya untuk kesehatan, ungkapnya.

Pakar kualitas udara itu juga menegaskan pemerintah seharusnya melakukan langkah lebih untuk memastikan masyarakat Indonesia hidup dengan udara yang bersih, sesuai dengan hak yang mereka miliki.

"Ini berhubungan sama HAM. Ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Kenapa tidak bisa dipenuhi, mungkin ya, karena banyak yang ingin diurus di negara kita ini," ungkapnya, merujuk kepada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan HAM.

SDGs merupakan 17 tujuan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet Bumi. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG
Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Berita Sejenis

16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

Menurut data International Diabetes Federation Atlas pada tahun 2017 Indonesia adalah rumah bagi 10,3 juta orang hidup dengan diabetes.


PNS di Kemenpan RB Dilarang Pakai Cadar

PNS di Kemenpan RB Dilarang Pakai Cadar

Memakai berbagai macam busana termasuk menggunakan cadar, merupakan hak setiap warga negara.


PKPU Tak Bisa Batasi Hak untuk Memilih

PKPU Tak Bisa Batasi Hak untuk Memilih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memastikan hak-hak sipil dan politik dalam pemilu pada Pilkada Serentak 2020.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

1.547 Titik Panas Masih Terdeteksi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan masih terdapat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan.


Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Kurangi Kabut Asap Karhutla, BNPB Tebar 14.300 Kg Garam

Tujuh helikopter bom air dikerahkan untuk penanganan darurat kebakaran hutan lahan (karhutla) dan kabut asap di Sumatera Selatan.


Yassona Mundur, Ditanya Perppu Bungkam

Yassona Mundur, Ditanya Perppu Bungkam

Kabar mundurnya Yassona H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum dan HAM) beredar luas.


Kuatir Terpapar Kabu asap, Ratusan Mahasiswa Malaysia Dipulangkan

Kuatir Terpapar Kabu asap, Ratusan Mahasiswa Malaysia Dipulangkan

Sebanyak 306 mahasiwa asal Malaysia yang sedang kuliah di Pekanbaru, Riau dan Jambi, Indonesia, rencananya akan segera dipulangkan oleh otoritas Pemerintah Jira


10 Juta Anak Indonesia Terancam Karhutla

10 Juta Anak Indonesia Terancam Karhutla

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, bahwa polusi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dapat membahayakan hidup 10 juta anak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!