Nasional
Share this on:

Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan

  • Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan
  • Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan

JAKARTA - Direktorat Jendral Perhubungan Darat kemarin (13/6) bertemu dengan perwakilan ojek daring (ojol). Dalam kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi membeberkan hasil survei di lima kota atas Permenhub (PM) No. 12 tahun 2019 tentang Perlindingan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu juga pengumuman penerapan aturan tersebut untuk seluruh wilayah di Indonesia. Budi yang ditemui di Kemenhub kemarin menyatakan jika dirinya akan lapor kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai hasil pertemuan dengan perwakilan ojol.

Dari pertemuan itu telah menyetujui adanya penerapan PM 12/2019. "Semua mendukung. Paling dapat minggu depan diberlakukan (seluruh Indonesia, red)," bebernya.

Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan survei pemberlakukan PM 12/2019 di lima kota. Kota tersebut antara lain Jakarta, Makasar, Surabaya, Bandung, dan Jogjakarta. Ada 18 ribu pengemudi yang mengikuti survei tersebut.

Hasilnya kenaikan tarif bisa menaikan kesejahteraan pengememudi. "76 persen pengemudi mengatakan betul," tuturnya. Lalu bagaimana tentang penurunan order? 63 persen pengemudi menyatakan sama saja.

Selain itu Budi juga menjelaskan terkait diskon. Pihaknya sebenarnya tidak melarang sistem diskon bagi tarif ojek online. "Kami menyarankan promosi yang sustainable atau berkelanjutan, tidak bakar duit. Karena ini tidak baik bagi keberlangsungan usaha, tidak hanya pada bisnis ojek online, tapi juga penyedia jasa transportasi konvensional yang juga melayani konsumen yang sama," tutur Budi.

Ditjen Perhubungan Darat juga telah konsultasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menyangkut masalah alat pembayaran dari aplikator. Menurutnya diskon tidak boleh terus menerus dan berlebihan.

Apalagi jika melanggar tatif batas atas dan batas bawah. "Sehingga tidak berpotensi sebagai predatory pricing, yaitu diskon besar-besaran sehingga malah saling mematikan satu sama lain," kata Budi.

Sementara itu Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengungkapkan bahwa diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. "Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA)," tuturnya.

Sehingga diskon tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. "Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah," imbuhnya.

Yang menjadi persoalan, kalau ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dg mematok dibawah TBB. Menurut Tulus Kemenhub untuk melakukan pengawasan.

Kemenhub pun harus tegas memberi sanksi. "YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB," ucap Tulus.

Sementara itu Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono mengungkapkan bahwa lembaganya akan turut menyosialisasikan PM 12/2019. "Garda ada di seluruh Indonesia," tuturnya kemarin saat ditemui di Kemenhub.

Sejauh ini Igun tidak menerima aduan dari anggotanya mengenai keresahan penerapan PM 12/2019. Menurutnya, pengemudi ojol di kota yang tidak ikut disurvei justru menanyakan kapan diberlakukan aturan itu. Dia juga optimis tidak ada penolakan apalagi melihat hasil survei yang positif.

Terkait dengan penghapusan diskon, Igun menyatakan bahwa adanya diskon merupakan daya pikat untuk menarik konsumen. Jika ada harga yang dikurangi, itu tidak mempengaruhi penghasilan pengemudi. Sebab pengemudi mendapatkan upah sesuai tarif sebelum diskon. (lyn/zul/ful)

Berita Sebelumnya

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun
KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan merekomendasikan Kapolri kembali membentuk tim yang lebih spesifik.


Baru 118 Penderita HIV Patuh Minum Obat

Baru 118 Penderita HIV Patuh Minum Obat

Kementerian Kesehatan mencatat dari 338 penderita HIV, baru 118 ribu orang di antaranya yang patuh minum obat.


Raja Salman Hajikan 200 Keluarga Korban Masjid Christchurch

Raja Salman Hajikan 200 Keluarga Korban Masjid Christchurch

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz akan menghajikan 200 keluarga korban serangan dua Masjid di Christchurch, Selandia Baru.


Postur TNI Makin Gemuk

Postur TNI Makin Gemuk

Struktur di tubuh TNI bertambah besar, menyusul dibentuknya organisasi baru bernama Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.


GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

GIIAS 2019: Selamat Datang di Era Mobil Listrik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, industri otomotif Indonesia semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya sejumlah pusat ekonomi baru di Indonesia.


Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Kementerian PANRB saat ini masih terus menganalisis total kebutuhan pegawai baru pada seluruh instansi.


Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Tahun Depan, Mandalika Wajib Rampung

Kementerian Pariwisata menargetkan infrastruktur di empat destinasi wisata super prioritas bisa rampung tahun depan.


Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Jokowi Mulai Dipertanyakan

Komitmen Presiden terpilih Joko Widodo terkait visi dan misi khususnya bidang lingkungan selama lima tahun ke depan dipertanyakan.


Tiga Kloter Sudah Sampai Madinah

Tiga Kloter Sudah Sampai Madinah

Sekitar 1.300 jamaah calon haji di Madinah, Arab Saudi, diberangkatkan perdana ke Mekkah pada Minggu waktu setempat.


Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dimaknai hanya sebatas pertemuan pendahuluan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!