Nasional
Share this on:

Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan

  • Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan
  • Aturan Baru Ojol Diterapkan Minggu Depan

JAKARTA - Direktorat Jendral Perhubungan Darat kemarin (13/6) bertemu dengan perwakilan ojek daring (ojol). Dalam kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi membeberkan hasil survei di lima kota atas Permenhub (PM) No. 12 tahun 2019 tentang Perlindingan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu juga pengumuman penerapan aturan tersebut untuk seluruh wilayah di Indonesia. Budi yang ditemui di Kemenhub kemarin menyatakan jika dirinya akan lapor kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai hasil pertemuan dengan perwakilan ojol.

Dari pertemuan itu telah menyetujui adanya penerapan PM 12/2019. "Semua mendukung. Paling dapat minggu depan diberlakukan (seluruh Indonesia, red)," bebernya.

Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan survei pemberlakukan PM 12/2019 di lima kota. Kota tersebut antara lain Jakarta, Makasar, Surabaya, Bandung, dan Jogjakarta. Ada 18 ribu pengemudi yang mengikuti survei tersebut.

Hasilnya kenaikan tarif bisa menaikan kesejahteraan pengememudi. "76 persen pengemudi mengatakan betul," tuturnya. Lalu bagaimana tentang penurunan order? 63 persen pengemudi menyatakan sama saja.

Selain itu Budi juga menjelaskan terkait diskon. Pihaknya sebenarnya tidak melarang sistem diskon bagi tarif ojek online. "Kami menyarankan promosi yang sustainable atau berkelanjutan, tidak bakar duit. Karena ini tidak baik bagi keberlangsungan usaha, tidak hanya pada bisnis ojek online, tapi juga penyedia jasa transportasi konvensional yang juga melayani konsumen yang sama," tutur Budi.

Ditjen Perhubungan Darat juga telah konsultasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menyangkut masalah alat pembayaran dari aplikator. Menurutnya diskon tidak boleh terus menerus dan berlebihan.

Apalagi jika melanggar tatif batas atas dan batas bawah. "Sehingga tidak berpotensi sebagai predatory pricing, yaitu diskon besar-besaran sehingga malah saling mematikan satu sama lain," kata Budi.

Sementara itu Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengungkapkan bahwa diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. "Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA)," tuturnya.

Sehingga diskon tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. "Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah," imbuhnya.

Yang menjadi persoalan, kalau ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dg mematok dibawah TBB. Menurut Tulus Kemenhub untuk melakukan pengawasan.

Kemenhub pun harus tegas memberi sanksi. "YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB," ucap Tulus.

Sementara itu Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono mengungkapkan bahwa lembaganya akan turut menyosialisasikan PM 12/2019. "Garda ada di seluruh Indonesia," tuturnya kemarin saat ditemui di Kemenhub.

Sejauh ini Igun tidak menerima aduan dari anggotanya mengenai keresahan penerapan PM 12/2019. Menurutnya, pengemudi ojol di kota yang tidak ikut disurvei justru menanyakan kapan diberlakukan aturan itu. Dia juga optimis tidak ada penolakan apalagi melihat hasil survei yang positif.

Terkait dengan penghapusan diskon, Igun menyatakan bahwa adanya diskon merupakan daya pikat untuk menarik konsumen. Jika ada harga yang dikurangi, itu tidak mempengaruhi penghasilan pengemudi. Sebab pengemudi mendapatkan upah sesuai tarif sebelum diskon. (lyn/zul/ful)

Berita Sebelumnya

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun
KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

Gelombang aksi mendukung hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi warna baru.


Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 mengeluhkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasi


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


UU PKS Didesak Segera Disahkan

UU PKS Didesak Segera Disahkan

Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (17/9).


UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Komposisi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang baru saja ditetapkan Komisi III DPR menuai kritik dari sejumlah mantan komisio


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!