Nasional
Share this on:

Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

  • Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia
  • Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

SYDNEY - Pemerintah Australia mengeluarkan travel advice bagi warganya yang hendak liburan ke Indonesia terkait ancaman pidana dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Kami memperbarui saran perjalanan kami dengan memasukkan informasi baru tentang kemungkinan perubahan terhadap KUHP Indonesia," bunyi peringatan pemerintah Australia, yang dirilis situs smartraveller.gov.au, Jumat (20/9) kemarin.

Seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, pemerintah mengingatkan warganya, bahwa RUU KUHP ini akan mulai berlaku di Indonesia dua tahun setelah undang-undang disahkan.

"Hukum itu belum akan diterapkan hingga dua tahun setelah diloloskan. Banyak hukum akan berubah dan bakal berlaku juga untuk warga asing dan pendatang, termasuk turis," demikian bunyi imbauan pemerintah Australia.

Pemerintah Australia lalu mengingatkan, aturan-aturan dalam KUHP yang harus dimengerti warganya seperti perzinaan dan hubungan sesama jenis.

Pasal 417 RKUHP mengatur ancaman tindak pidana selama satu tahun terhadap orang yang melakukan seks di luar hubungan pernikahan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya bisa terancam pidana karena perzinaan.

"Terancam pidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II," demikian bunyi pasal 147 ayat 1 dalam RKUHP.

Selain itu, pasal 419 RUKHP juga mengatur ancaman pidana terhadap orang yang melakukan kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II," bunyi pasal 419 ayat 1 RKUHP.

Tak hanya terkait zina, pasal RKUHP yang menyangkut penghinaan terhadap presiden juga menjadi sorotan karena dianggap dapat mengekang kebebasan berpendapat. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 223 dan 224 draf RKUHP.

Dua pasal itu mengancam orang yang menghina presiden dengan hukuman maksimal 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086
Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Berita Sejenis

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Korban yang mengalami gangguan jiwa akibat game online bertambah banyak. Kasus terakhir terungkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan


Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan Indonesia saat ini telah miliki Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pertama.


Ihwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Kuasai BEM

Ihwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Kuasai BEM

Penolakan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) atas undangan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9) lalu, dian


Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Berdasarkan hasil survei, 76,3 persen warga Indonesia mendorong presiden Joko Widodo menerbutkan Perppu KPK.


Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Pengamanan di area perusahaan tambang PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, akan diperkuat.


Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Inc menghapus ratusan laman, grup dan akun di Facebook dan Instagram, karena memunculkan perilaku tidak otentik yang terkoordinasi di Indonesia.


Aksi Demo Pelajar Dapat Perhatian dari PBB

Aksi Demo Pelajar Dapat Perhatian dari PBB

Unicef meminta pihak berwenang Indonesia tetap memberikan kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan anak-anak (pelajar) dari kekerasan dan intimidasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!