Nasional
Share this on:

Awas... Difteri Mudah Menular dan Berbahaya

  • Awas... Difteri Mudah Menular dan Berbahaya
  • Awas... Difteri Mudah Menular dan Berbahaya

PONTIANAK - Penularan difteri relatif mudah. Melalui percakapan langsung dengan penderita difteri dapat menyebabkan penularan.

Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Andy Jap, penularan difteri bisa terjadi karena terkena percikan air liur.

“Jika ada penderita duduk bersebelah dengan yang tidak menderita, lalu batuk atau terkena percikan air liurnya. Atau percikan batuk jatuh ke lantai dan tersentuh lalu lupa membasuh bisa juga tertular,” katanya ketika ditemui dikantornya, kemarin.

Andy menuturkan, apabila tidak ditangani secara cepat difteri bisa menyebabkan kematian. Sebaliknya, penyakit ini juga bisa disembuhkan. Difteri dikategorikan penyakit berbahaya jika tidak segera ditangani.

Meski belum tergolong kejadian luar biasa (KLB), Andy meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada. Masyarakat harus mengetahui cara penularan dan gejalan difteri. Gejala paling khas yakni demam, disertai batuk dan sesak napas. Kemudian di tenggorokan ada selaput keputihan dan leher ada pembengkakan kelenjar. “Itu ciri khas difteri dan masyarakat harus tahu,” pinta Andy.

Jika menemukan kerabat atau warga dalam kondisi seperti itu, maka diperlukan penanganan cepat agar bisa tertolong. Jika tidak, nyawa penderita bisa melayang. “Jika cepat penanganannya, masih bisa tertolong, kalau terlambat cukup sulit karena bisa menyebabkan kematian,” kata Andy.

Dikatakan dia, satu-satunya cara pencegahan penularan penyakit ini ialah dengan imunisasi. Imunisasi seharusnya diberikan sejak bayi sebagai kekebalan terhadap difteri. Tiga kali pada usia 0-1 tahun. Kemudian diulang lagi pada usia 1-5 tahun dan saat SD diulangi.

“Jadwal itu harus terpenuhi semua, maka bisa kebal terhadap difteri. Jika imunisasi tak lengkap bisa penularan karena umumnya setelah ditelusuri penyebab merebaknya difteri karena imunisasi tidak lengkap bahkan ada yang nol,” terangnya.

“Jika setelah imunisasi ada gejala demam itu wajar karena efek samping imunisasi, tapi manfaatnya banyak,” timpal Andy.

Jika sudah terjadi satu orang yang positif difteri, maka langkah yang dilakukan Dinkes dengan menggelar imunisasi massal atau disebut Outbreak Response Immunization (ORI). Pemberian imunisasi ini dilakukan pada warga dari usia 0 hingga 19 tahun. “Tidak lagi memandang sudah atau belum diberikan semua, tapi diberikan imunisasi massal. Di Kubu raya kemarin sudah dilakukan dan diberikan sekitar 300 orang,” ujar dia.

Capaian imunisasi di Kalbar belum sampai pada angka ideal 90 persen. Karena masih sekitar 75-80 persen. “Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk imunisasi sebagai upaya pencegahan penyebaran difteri,” ungkapnya.

Berdasarkan data tahun 2017, di Kalbar ada delapan yang menunjukkan gejala difteri. Sementara dari pemeriksaan laboratorium, satu penderita dinyatakan positif difteri. Namun saat ini sudah meninggal dunia. Kasus tersebut terjadi Juni 2017 di Sungai Rengas, Kubu Raya. Baru-baru ini juga ditemukan seorang suspect difteri di Kabupaten Sintang.

Dikutif dari Jawa Pos, sejumlah kalangan meragukan ketersediaan faksin difteri secara nasional. Namun Bio Farma membantahnya. Mereka memastikan dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang memiliki komponen difteri untuk program outbreak response immunization (ORI) KLB difteri.

Suntikan imunisasi difteri dalam program ORI itu dilakukan pada Desember 201, Januari 2018, dan Juli 2018. Khusus untuk Desember ini, Bio farma menambah stok faksin diteri sebanyak 137 ribu vial. Perinciannya adalah 35 ribu vial untuk vaksin DT 10ds dan 102 ribu vial vaksin Td 10ds.

Sementara untuk tahun depan, Bio Farma juga memproduksi lebih banyak vaksin yang mengandung komponen difteri. Di luar produksi untuk program wajib imunisasi difteri, Bio Farma akan menambah pasokannya. Perinciannya adalah 1,2 juta vial vaksin DT 10ds, juta vial vaksin Td 10ds, dan 4 juta vial vaksin DTP-Hb-Hib.

Head of Corporate Communications Bio Farma Nurlaela Arief mengatakan kapasitas produksi vaksin di Bio Farma cukp beasr. “Total kapasitas (produksi, red) seluruh jenis vaksin 2 miliar dosis per tahun,” jelasnya, Kamis (21/12).

Dia mengatakan papasitas itu sangat besar. Terkait prioritas penggunaan vaksin, perempuan yang akrab disapa Lala itu mengatakan, Bio Farma sangat prioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Selain itu Lala menjelaskan, Bio Farma menyumbang 700 vial anti difteri serum (ADS) senilai Rp 1,2 miliar. ADS itu untuk pengobatan penderita yang sudah terkena difteri. “Kalau vaksin untuk pencegahan. Diberikan bagi yang belum terpapar,” jelasnya.

Khusus untuk menjalankan program ORI di Desember 2017, total kebutuhan pemerintah adalah 130 ribu vial vaksin DT 10ds, 760 vial vaksin Td, dan 1,4 juta vial vaksin DTP-Hb-Hib. Dari jumlah itu Bio Farma menambahkan pasokan 35 ribu vial vaksin DT 10ds dan 102 ribu vial vaksin Td 10ds. Sementara untuk vaksin DTP-Hb-Hib stoknya masih banyak.

Bio Farma boleh saja menyebut vaksin tersedia. Tetapi pada kenyataannya ada masyarakat yang harus antre beberapa hari bahkan sampai sebulan untuk mendapatkan vaksin difteri. Khususnya vaksin difteri Td yang diberikan kepada remaja berusia 19 tahun ke atas.

Diantaranya diceritakan oleh Yunki Sofyan, 63, warga Jakarta. Dia mengatakan sudah menunggu sekitar satu bulan untuk mendapatkan vaksin difteri untuk anaknya yang sudah remaja. Yunki berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyediakan stok vaksin. “Saya ini antri untuk membeli vaksinnya,” jelasnya. Dia mengatakan, saudaranya di Bandung juga antre untuk mendapatkan vaksin difteri.

Menurut Yunki minimnya stok ketersediaan vaksin menunjukkan lemahnya antisipasi pemerintah. Dia mengaku heran, sebab vaksin difteri adalah vaksin wajib. Sehingga cukup aneh jika sampai stoknya tidak tersedia.

Selain itu, Yunkin berharap pemerintah mengevaluasi sistem pembinaan pegawai. Khususnya tenaga fungsional di sektor kesehatan. Menurut dia, saat ini tunjangan pegawai fungsional sangat kecil. Sehingga mereka tidak maksimal dalam menjalankan program-program prioritas. Seperti jemput bola mendatangi masyarakat untuk memberikan vaksin.

Menurutnya, menjadi pegawai di Indonesia lebih nikmat di struktural. Sebab tunjangan remunerasinya besar. Sedangkan bagi para pegawai fungsional yang memiliki peran besar, penghasilannya kalah dibandingkan pegawai struktural.

Dia berharap ke depan pegawai-pegawai fungsional di sektor kesehatan diperhatikan. Sehingga program-program penting seperti vaksin wajib bisa benar-benar berjalan. (riz/jpg)

Berita Sebelumnya

PNS Bekasi Dilarang Cuti Akhir Tahun
PNS Bekasi Dilarang Cuti Akhir Tahun

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Kemenkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 yang mengeluarkan obat kanker Bevacizumab dan Cetuximab.


KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bertambah.


Gunung Bromo Masih Tenang

Gunung Bromo Masih Tenang

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM Selasa (19/2) menetapkan status Gunung Bromo masih di lever 2 atau waspada.


Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Peneror Pembakaran Motor dan Mobil Diduga Kelompok Terlatih

Peneror Pembakaran Motor dan Mobil Diduga Kelompok Terlatih

Teror bakar kendaraan di Semarang dan sekitarnya diduga dilakukan kelompok profesional dan terlatih.


Sebulan 175 Hoaks

Sebulan 175 Hoaks

175 konten hoaks terdeteksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang bulan Januari 2019.


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!