Nasional
Share this on:

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

  • Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim
  • Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Itu menyusul, sampai saat ini, baru satu tersangka saja yang sudah ditetapkan, yakni mantan ketua badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafrudin Arsyad Temenggung.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) mengatakan, pihak lain yang terlibat dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya, Sjamsul Nursalim, selaku obligor BLBI yang kala itu memegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

”KPK belum menyentuh pihak yang diuntungkan dari SKL BLBI, padahal KPK sudah menahan Syafrudin,” ujarnya, kemarin (29/12). Skandal SKL BLBI dinilai sebagian besar kalangan sebagai korupsi terbesar sepanjang sejarah ekonomi tanah air. Maka dari itu, lembaga superbodi tersebut harus menyentuh pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal itu.

Boyamin mengatakan, mestinya KPK menetapkan Sjamsul sebagai tersangka. Sebab, Sjamsul yang disebut-sebut tengah berada di Singapura itu adalah pihak yang jelas-jelas diuntungkan dari penerbitan surat sakti tersebut. ”Pejabatnya (Syafrudin) sudah ditahan, tapi pihak yang untung lenggang kangkung di Singapura,” imbuh dia.

Bukan hanya Sjamsul, Boyamin juga menilai pejabat-pejabat negara yang turut serta dalam penerbitan SKL harus dimintai pertanggungjawaban. Khususnya ketua dan anggota komite kebijakan sektor keuangan (KKSK). Sebab, tanpa peran mereka, SKL itu tidak akan terbit. ”Kalau sudah memenuhi alat bukti ya harus ditetapkan tersangka juga,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah memeriksa mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono, KPK belum mau membeberkan perihal siapa pihak yang akan diperiksa selanjutnya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menerangkan, pihaknya masih akan fokus pada Syafrudin. ”Saya tidak bisa berandai-andai, tetapi kami fokus dulu kepada SAT (Syafrudin, Red),” jelasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pihaknya sejauh ini masih mendalami soal mekanisme pemberian rekomendasi penerbitan SKL di KKSK. Itu menyusul, dari keterangan yang diperoleh sementara, ada proses pertimbangan KKSK terhadap penerbitan SKL. ”Kami kan harus cari tahu, apakah di KKSK sudah sejak awal kemudian ada rekomendasi penerbitan SKL,” tuturnya.

Disisi lain, KPK kemarin membeberkan tentang penyelidikan baru kasus dugaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Laode mengatakan, penyelidikan tersebut terkait indikasi keterlibatan kelompok swasta. Hanya, dia tidak mau menyebutkan siapa pihak swasta yang dimaksud. ”Yang jelas proses penyelidikan yang berhubungan dengan e-KTP sedang berlanjut,” ujar Laode.

Laode memastikan penanganan korupsi berjamaah e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu memang terus dilakukan. Nah, penyelidikan pihak swasta yang diduga memiliki hubungan erat dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov) itu merupakan bagian dari tindak lanjut penanganan tersebut. ”Kasus e-KTP bukan lari jarak dekat, tapi jarak jauh. Masih banyak,” bebernya.

Sementara itu, terkait kondisi Setnov, Laode menjelaskan bahwa mantan ketua umum Partai Golkar itu sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pemeriksaan itu mendapat persetujuan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. ”Hanya kontrol biasa. Memang ada beberapa penyakit yang biasa, jadi kami memberikan akses supaya beliau (Setnov) sehat,” imbuh dia. (tyo/jpg)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!