Nasional
Share this on:

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

  • Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden
  • Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus Rahardjo cs berharap dapat bertemu dan mendiskusikan wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Presiden Jokowi terkait pertemuan tersebut. Ia meyakini, permintaan pertemuan akan disambut baik oleh presiden. "Katanya Pak Pratikno masih menjadwalkan longgarnya presiden kapan ya kelihatannya. Sempat ada undangan tadi malam tapi kemudian mungkin karena kesibukan presiden undangan itu kemudian sementara ditunda dulu," ujar Agus di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Melalui pertemuan itu, Agus berharap pihaknya dapat memahami draf mau pun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait RUU revisi UU KPK. Pasalnya, kata dia, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara resmi substansi kedua dokumen tersebut.

"Draf-nya yang resmi, baik draf RUU-nya maupun DIM-nya, kita tuh belum tahu secara resmi. Kita kan tahunya dari media. Itu saja. Kalau dimungkinkan," tutur Agus.

Selain itu, Agus mengaku pihaknya juga telah menyurati DPR RI terkait revisi UU KPK. Ia masih menaruh harapan bahwa pihaknya dapat dilibatkan dalam proses pembahasan revisi. Surat tersebut, kata dia, telah dilayangkan per hari ini.

"Jadi di dalam banyak kesempatan saya selalu ngomong perlu melibatkan para ahli, ahli hukum baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi mau pun kalau bisa KPK juga dilibatkan. Itu saja. Sama jangan buru-buru lah (pembahasannya), kita mengejar apa sih?" tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan revisi UU KPK akan terus berjalan meski mendapat kritik dari sejumlah pihak. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi proses pembahasan revisi UU KPK. "Mengenai revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan menolak jika revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. Di sisi lain, ia menyetujui UU KPK untuk direvisi sejauh revisi tersebut memperkuat tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi.

"Apalagi jika UU revisi yang disetujui DPR dan pemerintah tersebut, memberi peluang bagi intervensi pemerintah dan menjadikan KPK subordinat lemerintah. Maka UU revisi tentang KPK tersebut harus ditolak," ucapnya.

Jika upaya pelemahan benar-benar terjadi, Din menilai pemerintah telah mengkhianati amanat reformasi yang salah satunya perihal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Kita semua mendambakan KPK yang bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, dan imparsial serta independen dalam memberantas korupsi. Khususnya kasus-kasus di kalangan pemangku amanat," tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Pernyataan ini ia lontarkan terkait seleksi capim KPK dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang tengah digodok pemerintah.

Agus menambahkan, pernyataan sikap yang ia lontarkan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan sebagian besar pimpinan KPK. Ia menegaskan, tidak ada indikasi personal terkait hal itu. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo membocorkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024, Senin (21/10).


Investor Tunggu Janji Jokowi

Investor Tunggu Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi dengan menyederhanakan eselonisasi yang sebelumnya empat level menjadi menjadi hanya dua dalam lima tahun


Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Perubahaan besar-besaran terhadap eselonisasi pejabat menjadi target Presiden Joko Widodo dalam memperpendek kendali birokrasi.


Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!