Nasional
Share this on:

Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

  • Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses
  • Bambang Soesatyo Sudah Bentuk Tim Sukses

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri kembali maju sebagai calon ketua umum (caketum) periode 2019-2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (7/7). Selain mengklaim menerima amanat dari 400 pemegang suara, Airlangga menjanjikan Partai Golkar akan menjadi pemenang pada Pemilu 2024 mendatang.

Sebelumnya beredar isu bahwa Airlangga telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk kembali maju memimpin Golkar. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai restu dari Jokowi bisa membuat caketum memenangkan kontestasi dalam musyawarah nasional (munas) pada Desember 2019 mendatang.

"Siapapun yang menang di munas Golkar mendatang sangat ditentukan apakah calon tersebut memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," tegas Burhanudin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (7/7).

Hingga saat ini, baru dua nama yang muncul sebagai kandidat caketum Golkar. Yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Burhan menilai keduanya sama-sama memiliki akses langsung kepada presiden.

Airlangga yang kini menjabat menteri perindustrian, ketika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar diberi dispensasi oleh Jokowi. Sebelumnya Jokowi melarang menterinya rangkap jabatan. Namun Airlangga diberi pengecualian. Dia merangkap sebagai menteri dan ketum Golkar.

Sementara Bambang Soesatyo yang saat ini sebagai Ketua DPR memiliki posisi ketatanegaraan yang sederajat dengan Presiden. Sehingga memiliki akses langsung ke Jokowi. "Yang menjadi isu adalah pelaksanaan munas Golkar. Ini menentukan strategi siapa yang akan memenangkan kontestasi. Kalau dilakukan Desember, Bambang Soesatyo tidak lagi menjadi Ketua DPR. Begitu juga dengan Airlangga. Karena masa jabatannya selesai di bulan Oktober. Kalau munas di September, keduanya masih menjabat," jelasnya.

Burhanudin menjelaskan skenario Airlangga menggunakan posisinya sebagai Ketum Golkar untuk merekomendasikan kadernya duduk sebagai menteri di kabinet mendatang. "Namun Jokowi tentu tidak melihat dari sisi kedekatan saja. Tetapi juga sisi kepemimpinan masing-masing calon ketua umum. Mereka harus mampu memastikan Jokowi soft landing di periode kedua. Nah, apakah Jokowi memiliki keyakinan di masa mendatang mampu menjaga stabilitas politik. Karena Golkar menjadi salah satu parpol yang bisa diandalkan Jokowi," paparnya.

Dia menilai Jokowi pasti sudah memiliki referensi untuk Ketum Golkar ke depan. Jokowi akan menunggu di ujung waktu pelaksanaan munas. Kondisi ini berbeda dengan munas luar biasa (munaslub) yang memilih Airlangga sebagai ketum.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga. Dia menilai Jokowi sebagai sosok penting di balik siapa yang akan menjadi Ketum Partai Golkar selanjutnya. Menurutnya restu presiden sangat dibutuhkan.

"Restu Pak Jokowi itu penting. Penting buat Golkar, penting juga untuk Pak Jokowi," kata Andi.

Posisi Ketum Golkar penting bagi Jokowi. Sebab, Golkar dibutuhkan Jokowi dalam pemerintahan. Jokowi pasti mencari orang yang bisa dipercaya. Terutama dalam menjaga keseimbangan antara PDIP dan Golkar dan partai lainnya.

Menurutnya, restu Jokowi akan menjadi penyejuk menjelang Munas. Dia meyakini Jokowi adalah tidak suka kegaduhan. "Kontestasi yang paling penting mendapatkan dukungan. Variabel in i pasti dilihat oleh Pak Jokowi," imbuhnya.

Andi meminta kedua belah pihak yang akan bertarung dalam Munas Golkar bisa menahan diri. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan internal partai. Dia berharap senior Golkar memberikan contoh berpolitik yang baik dengan mengutamakan kesantunan. Andi meyakini Golkar bisa keluar dari gimmick yang cenderung membuat partai tersebut tidak sehat dan berdampak negatif bagi partai.

"Kalau kegaduhan itu tidak dihentikan, percayalah tidak baik untuk eksistensi Partai Golkar,' paparnya.

Andi juga menambahkan Partai Golkar akan melakukan rapat pleno pertengahan Juli. Salah satu agenda di rapat pleno tersebut adalah menentukan waktu penyelenggaraan Munas. "Rapat Pleno pertengahan Juli ini. Nanti akan dirapatkan dan diputuskan termasuk menentukan waktu munas kapan," ucapnya.

Ingin Bersama Pemerintah

Politisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai menyatakan sebanyak 400 DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Bambang Soesatyo untuk maju sebagai caketum Gplkar pada Munas mendatang. Namun, Yorrys enggan merinci berapa jumlah DPD I dan DPD II Golkar yang sudah menyatakan dukungan kepada Bambang.

Dia hanya menegaskan, hingga saat ini lebih dari 26 DPD Tingkat I Golkar sudah memberikan dukungan. "Sudah lebih dari 26 DPD I Partai Golkar yang sudah mendukungan Bambang Soesatyo," ujar Yorrys.

Menurutnya, 400 dukungan itu sangat menggembirakan. Karena yang memiliki suara di Munas Golkar adalah 34 DPD Tingkat I, 514 DPD Tingkat II, 10 ormas pendukung dan satu Dewan Pembina Partai Golkar. Selain itu, lanjut Yorrys, Bambang Soesatyo juga telah membentuk tim sukses (timses) untuk pemenangan di Munas.

Yorrys menyebut pihaknya masih menunggu restu dari Jokowi untuk mendukung Bambang. Dia menilai kedekatan Bambang dan Jokowi tidak perlu diragukan. Menurutnya, kinerja Ketua DPR RI itu mampu selaras dengan kebijakan pemerintah.

Dia menegaskan restu Jokowi sangat dibutuhkan dalam suksesi kepemimpinan di Golkar. "Kita bisa lihat sejak di era Aburizal Bakrie, lalu ke Setya Novanto, kemudian Airlangga. Apakah itu semua tidak ada restu Presiden? Saya tegaskan, restu itu tidak bisa dipungkiri. Karena Golkar ingin bersama-sama pemerintah," ucapnya. (rh/zulfin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Jamaah Haji Tiba Lebih Cepat
Jamaah Haji Tiba Lebih Cepat

Berita Sejenis

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang di Indonesia.


Kembalikan UUD 1945 yang Asli

Kembalikan UUD 1945 yang Asli

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus mengemuka. Sejak 1999 hingga 2002, sudah empat kali dilakukan amandemen.


Jokowi Minta 2020 Kurangi Impor

Jokowi Minta 2020 Kurangi Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30.


Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab saat ini jumlah SMK sudah melebihi target.


Puncak Haji Dibagi Empat Rute

Puncak Haji Dibagi Empat Rute

Seluruh jemaah haji sudah berada di Tanah Suci. Dari data Siskohat Kemenag totalnya mencapai 212.732 orang, yang tergabung dalam 529 kelompok terbang (kloter).


Llistrik Mati Massal Mulai Diinvestigasi

Llistrik Mati Massal Mulai Diinvestigasi

Kementerian ESDM telah menerjunkan tim Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya pemadaman, Minggu (4/8) kemarin.


RUU PKS, LGBT Dianggap sebagai Kejahatan Seksual

RUU PKS, LGBT Dianggap sebagai Kejahatan Seksual

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan bentuk kejahatan seksual.


Bentuk Desa Siaga untuk Antisipasi Megathrust

Bentuk Desa Siaga untuk Antisipasi Megathrust

Gempa bumi megathrust bisa terjadi kapan saja. Termasuk gempa yang terjadi pada Jumat (2/8) malam lalu.


Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!