Nasional
Share this on:

Bansos Harus Terintegrasi NIK

  • Bansos Harus Terintegrasi NIK
  • Bansos Harus Terintegrasi NIK

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial. Hal itu dipaparkan di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (22/8).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dikatakan Tjahjo, penduduk Indonesia saat ini adalah 266.534.836 jiwa, sementara masyarakat yang wajib KTP adalah 193.365.749 jiwa.

"Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman KTP-el adalah 98,78 persen," kata Tjahjo.

Dari jumlah tersebut sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman KTP-el. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman KTP-el. "Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,"ungkapnya.

Saat ini Pemerintah mulai menerapkan Single Identify Number dalam menata data kependudukan. Dengan adanya single identity number ini dapat merapikan data kependudukan Indonesia dan meminimalkan kejahatan.

"Dengan NIK sebagai Single Identity Number, masyarakat tidak perlu memiliki kartu banyak, cukup satu kartu bisa mewakili semuanya, karena NIK ini berlaku seumur hidup dan identitas lain wajib mencantumkan NIK nya. Hal ini juga bisa untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal," papar Tjahjo.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, dengan konsep Single Identity Number, NIK juga dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, keperluan beasiswa, Nomor Paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan sebagai berikut:

Pertama, pelayanan publik seperti pemberian bantuan sosial. Kedua, perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, alokasi anggaran. Keempat, pembangunan demokrasi seperti DP4 dan DAK2.

Kelima, pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.b"Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan 1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS)," kata Tjahjo.

Ia pun menegaskan Meski demikian, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan monitoring untuk melihat akses data kependudukan setiap harinya.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan pada dasarnya Kemensos dan Kemendagr sepakat dengan beberapa pola yang dilakukan. Setiap program sosial yang ada di pemerintah itu sasarannya adalah mereka-mereka yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial itu by law.

Undang-Undang juga memerintahkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial yang mengelola berkaitan 40 persen dari tingkat ekonomi terendah. Data dikelola Kemensos. Untuk agar supaya semua program-program bansos yang ada di Kemensos bisa efektif tepat sasaran maka memang data terpadu basisnya harus NIK, ujar Agus.

Karena itu, kata dia, ada kordinasi kerjasama antara berbagai macam Kementerian dan Lembaga (K/L). Termasuk Kemensos dan Kemendagri untuk memadankan nama-nama 40 persen yang ada di data Kemensos.

Ada empat puluh persen, atau itu sekitar 99 juta orang yang kami padankan (cocokan) apakah mereka ini punya NIK. Jadi pemadanan harus berjalan lebih cepat. Karena ada ditemukan masih ada beberapa jumlah dari mereka yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang belum. Ini harus ada percepatan-percepatan, bebernya.

Jadi intinya, kata dia, adalah semua program bantuan sosial harus tepat sasaran. Dan agar program NIK itu tepat sasaran harus paling gak menjadi basis. Belum lagi kita bicara peningkatan dan sebagainya.

Soal masukkan buat KPK, Agus mengatakan, intinya KPK memberikan apresiasi. KPK menjalankan fungsi pencegahannya. Sebetulnya, apa yang sudah dilakukan KPK sejak lama mendorong bansos itu berbasis NIK. Dan saya ingat setahun lalu ketika saya baru dilantik jadi Menteri saya datang ke KPK. Dan KPK beri satu saran bahwa bansos kemensos harus berbasis NIK, bebernya.

Saat ditanya penyaluran Bansos supaya tidak ada korupsi. Agus mengatakan pihaknya sudah mempunyai data tepat. Kemudian juga pemeringkatan dari keluarga itu Kemensos punya 37 variabel.

Secara teknis nanti akan muncul pemeringkatan. Dengan adanya pemeringkatan, penyelewengan di lapangan akan sulit. Jadi, kedua kenapa itu sulit? Karena bantuan-bantuan sosial paling tidak yang ada di Kemensos itu bantuannya semuanya transfer. Dana langsung di transfer ke penerima manfaat, pungkasnya.

Usai rakor, Kabiro Humas KPK,Febri Diansyah mengatakan, agenda tersebut membahas materi pencegahan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan(NIK) untuk perbaikan pemberian bantuan sosial. "Rencana dihadiri Mendagri, Mensos dan instansi terkait. Akan diterima Pimpinan dan tim dari pencegahan KPK," kata Febri kepada wartawan.

Detail terkait pertemuan itu masih belum jelas. Namun,Febri menegaskan hal ini masih terkait tugas, pokok, dan fungsi KPK dalam rangka pencegahan perilaku koruptif. "Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terutama penerima bantuan sosial nantinya," kata dia.

Febrijuga menegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Kepala BPS Suhariyanto sudah datang ke KPK. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Situasi di Papua Sudah Normal
Situasi di Papua Sudah Normal

Berita Berikutnya

Pemerintah Pangkas Tarif Pajak
Pemerintah Pangkas Tarif Pajak

Berita Sejenis

Khutbah di Masjid BUMN Harus Diawasi

Khutbah di Masjid BUMN Harus Diawasi

Seorang pegawai BUMN, PT Krakatau Steel diamankan Tim Densus 88 Antiteror. Dia diduga menjadi anggota jaringan teroris.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Golkar Guncang, Pemerintah Bisa Kena Dampaknya

Kekuatan Golkar dalam percaturan politik Indonesia dinilai sangat penting. Karena itu, internal Golkar harus solid.


Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Parpol Harus Berani Tolak Usung Koruptor

Partai politik diyakini menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi.


Istilah Radikalisme Harus Didefinisikan Ulang

Istilah Radikalisme Harus Didefinisikan Ulang

Istilah radikalisme, banyak yang salah memahaminya. Karenanya sangat penting agar istilah radikalisme didefinisi ulang.


Mensos Sebut KPK Minta Pengakuratan Data Warga Miskin

Mensos Sebut KPK Minta Pengakuratan Data Warga Miskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengintegrasian data masyarakat miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


Eselon Dipangkas, Camat dan Lurah Dipertahankan

Eselon Dipangkas, Camat dan Lurah Dipertahankan

Presiden Joko Widodo akan melakukan penyederhanaan birokrasi besar-besaran. Pemangkasan untuk menjamin investasi berjalan mulus dan prosedur yang panjang harus


Dosen Harus Steril dari Radikalisme

Dosen Harus Steril dari Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan dosen perguruan tinggi yang sudah tersertifikasi dituntut tak hanya profesional dalam pekerjaannya, namun juga bersih dari


Twitter Larang Iklan Politik

Twitter Larang Iklan Politik

Twitter melarang semua iklan politik di seluruh dunia. Menurutnya jangkauan iklan politik harus diperoleh sewajarnya, bukan dibeli.


Prabowo: TNI Harus Kuat

Prabowo: TNI Harus Kuat

Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto berjanji memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!