Nasional
Share this on:

Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

  • Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik
  • Bantuan Ibu Hamil dan BPNT Dipastikan Naik

JAKARTA - Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini akan naik pada 2020 mendatang. Selain itu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) ikut dinaikan.

Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan meningkatnya dana bantuan tersebut tak terlepas dari naiknya pagu anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Pagu anggaran untuk bansos naik Rp3 triliun pada 2020.

"Untuk 2020 anggaran bansos naik menjadi Rp59 triliun dari sebelumnya Rp56 triliun di 2019," kata Agus di Jakarta, Kamis (22/8).

Agus menjelaskan, total untuk pagu anggaran Kemensos naik menjadi Rp62 triliun di 2020 dari sebelumnya Rp58 triliun pada 2019. Nantinya 95 persen anggaran tersebut untuk bansos.

Mensos mengatakan kenaikan pagu tersebut diarahkan untuk penyesuaian dana Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, secara umum tidak akan mempengaruhi target Kemensos untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (gini rasio).

Penyesuaian tersebut yaitu untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini, bantuan akan naik Rp 600 ribu. Dari sebelumnya Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta setahun.

"Itu bukti konkret bahwa pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap SDM," ujar Agus Gumiwang.

Selain itu juga ada penyesuaian dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau nantinya menjadi Program Kartu Sembako Murah.

Saat ini bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp110 ribu per bulan, pada 2020 akan naik menjadi Rp150 ribu per bulan. Dengan kenaikan indeks bantuan tersebut, menurutnya KPM akan lebih fleksibel dalam membelanjakan uang bantuan di elektronik warung gotong royong (e-warong).

Sebelumnya KPM hanya bisa membelanjakan uang untuk dua barang yaitu telur dan beras. Namun dengan tambahan indeks bantuan kemungkinan bisa belanja kebutuhan lain untuk pemenuhan gizi keluarga.

"Saat ini sedang kita rumuskan item apa saja yang bisa dibelanjakan dengan kartu sembako murah, bisa saja minyak goreng, susu, daging atau ayam," tambah Agus.

Selain itu, Mensos juga mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan data kesejahteraan sosial. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Kemensos. "PR besar saya perbaikan ini," katanya.

Ia yakin data yang baik akan membawa keberhasilan pada pelaksanaan program-program di kementerian tersebut. "Karena saya berkeyakinan bahwa komitmen dari pemerintahan Jokowi dalam mengalokasikan program bantuan sosial hanya bisa berhasil kalau data baik dan akurat. Sehingga semua program bisa tepat sasaran, kuncinya adalah data," tegasnya.

Dikatakannya, salah satu upaya yang telah dilakukan pihaknya adalah pembersihan data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebelumnya sekitar 5,2 juta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional dikeluarkan dari kepesertaan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penyempurnaan data agar bansos tepat sasaran. "Ketika kita keluarkan lima juta dalam waktu bersamaan kita masukkan lima juta baru yang memang dia 'by name by address' ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," jelas Agus.

Dia mengatakan Kemensos rutin melakukan pemutakhiran data DTKS tiga bulan sekali. Mensos menegaskan prioritas pembersihan data dilakukan terkait penerima PBI yang tidak punya NIK valid serta yang terdata di dalam masterfile BPJS tapi tidak ada di DTKS dan sudah dari 2014 tidak pernah akses layanan kesehatan.

"Ada laporan kasus yang sedang cuci darah dihentikan layanan PBInya. Ini tidak mungkin karena prioritas kami yang dikeluarkan itu yang dari 2014 tidak pernah mengakses layanan BPJS," ujar dia.

Maka penyempurnaan data sangat diperlukan. Kemensos dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) menjadi acuan data.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Sosial didukung oleh pemerintahan daerah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Jangan Lagi Impor Garam
Jangan Lagi Impor Garam

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut Asap Sudah Menyebar ke Thailand dan Filipina

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia dan Malaysia dilaporkan juga menyelimuti Thailand bagian selatan.


Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


ICW Minta Bantuan PBB

ICW Minta Bantuan PBB

Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut.


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!