Nasional
Share this on:

Banyak Dikritik, KPU Bantah Lakukan Kecurangan

  • Banyak Dikritik, KPU Bantah Lakukan Kecurangan
  • Banyak Dikritik, KPU Bantah Lakukan Kecurangan

Foto: bbc.com

**JAKARTA - ** - Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan. Permasalahan, mulai dari kesalahan input data dalam aplikasi Situng, sampai dugaan kecurangan KPPS di sejumlah daerah juga disoal.

Komisioner KPU, Viryan Azis menjelaskan bahwa pihaknya sangat sadar jika pemilu ini soal kepercayaan dan menjadi pemilihan terbesar di dunia, karena melibatkan jutaan orang penyelenggara dan ratusan juta pemilih. Kata Viryan, prinsip keterbukaan dalam aspek sumber daya manusia sudah terjamin tidak mungkin. Misalnya ada tudingan KPU curang.

"Loh gimana curang, orang jajaran di KPPS itu ada 810ribu. Tidak mungkin itu bisa melakukan kecurangan secara sistematis oleh KPU RI. Nggak mungkin," tegas Viryan di Jakarta, Senin (22/4) kemarin.

Viryan pun mempersilahkan kepada pihak yang menduga bahwa ada kecurangan sistematis yang dilakukan oleh KPU untuk dikroscek langsung. Soal kepercayaan, Viryan pun mengatakan, kondisi di lapangan itu beragam.

Mulai dari tersebar di 810ribu TPS dan tujuh ribu kecamatan. KPU sadar, sejak awal sumber daya manusia yang direkerut beragam. "Yang jelas sebagian teman-teman kami meninggal, sakit. Kan menunjukan makna lain dari kompleksitas pemilu. Itu beban kerjanya luar biasa berat. Dan ini jadi perhatian kita. Kalau isu kepercayaan publik hanya bisa dijawab dengan kondisi tersebut, membuat desain pemilu ini transparan," terangnya.

Ia menegaskan, KPU sejak awal berupaya untuk terus transaparan. Namun transparan KPU ini memang pada beberapa waktu dilihat sejumlah kalangan, justru sebagai kesalahan yang sangat fatal. Misalnya mengenai keliru mengentry data C1. Sebagian masyarakat yang mengkritisi situng C1, menurut Viryan, masyarakat mengetahuinya setelah melihat hasil scan C1.

"Artinya kalo misalnya itu teman-teman kami di bawah mau melakukan kecurangan, ya scan C1 nya di ubah. Inikan tidak, scan C1 nya tetap, entry nya terjadi kekeliruan. Kenapa terjadi kekeliruan? Karena KPU RI meminta supaya di scan semuanya. Namun ternyata sangat kompleks, akhirnya kemarin diminta untuk fokus kepada pilpres," paparnya.

Menurutnya, justru kekeliruan yang diketahui oleh masyarakat karena KPU bekerja transparan. "Dan tidak mudah memantau 810ribu hasil pemilu di TPS," tuturnya. "Silahkan publik mengkritisi. Makanya kita buka layanan buat call center," tukasnya lagi.

Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, segala bentuk permasalahan dari pra sampai pasca pemungutan suara merupakan dinamika dalam berdemokrasi. Tidak ada penyelenggaraan apapun yang bisa dikatakan sempurna tanpa ada kesalahan.

Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta ini mengatakan, jika ada permasalahan, lembaga penyelenggara pemilu harus segera menyikapi. "Harus diselesaikan, jangan sampai ada indikasi kecurangan nyata. Semua mata melihat," kata Ujang yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Ia memastikan, sejak Pemilu pada 2004 lalu, KPU sebagai lembaga penyelenggara kerap mendapat kritik pedas. Tak jarang ada yang mencoba mendelegitimasikannya. Menurutnya, setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama penyelenggaraan.

"Karena saya yakin, tidak mungkin bisa sempurna. Jadi bisa dibilang wajar jika ada permasalahan yang kemudian muncul ke permukaan. Hanya saja, KPU dalam hal ini harus siap dan sigap dalam merepon permasaahan tersebut," tandasnya. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan.


Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Banyak karya yang telah disumbangkan oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, sehingga putra bangsa itu tidak hanya dikenal di Tanah Air, melainkan di dunia.


Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Mantan Kapolres Brebes Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri.


Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah pernah melobi Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa.


Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Kritik tajam yang kerap dilontarkan banyak pihak terkait kapan mobil esemka diproduksi, akhirnya terjawab sudah.


Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat regulasi baru terkait penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN).


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang


Orang Lama Masih Dominasi DPR

Orang Lama Masih Dominasi DPR

Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat hampir setengah anggota DPR RI terpilih merupakan pendatang baru.


85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Ne



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!