Nasional
Share this on:

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

  • Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin
  • Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang satu hari. Fenomena ini perlu direfleksikan dalam mendesain Pilkada 2020 mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus OTT Kepala Daerah yang terkesan tidak ada habisnya. "Kepala daerah itu semua regulasi, aturan, dia harusnya tahu. Mana yang melanggar mana yang tidak," ujarnya di Kantor Lemhannas, Jakarta, kemarin (5/9).

Menurutnya, rambu-rambu untuk menghindari tindakan melanggar sudah jelas. Di sisi lain, Kemendagri selalu melakukan pembinaan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi. Termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.

"Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri," imbuhnya.

Lebih dari itu, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah turun. Namun jika masih tidak dihiraukan, pihaknya mendukung langkah KPK yang melakukan penindakan dengan OTT. "Gak ada masalah kalau memang ditemukan alat bukti yang cukup," pungkasnya.

Sementara soal desakan untuk melarang napi eks koruptor maju di pilkada demi proses yang lebih berintegritas, pria asal Jawa tengah itu mempersilahkannya. Namun untuk teknisnya perlu dibahas bersama dengan DPR.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan, salah satu penyebab perilaku korupsi adalah biaya politik yang masih mahal. Imbasnya, bagi kepala daerah terpilih, ada motif untuk balik modal sekaligus menyiapkan logistik untuk pemilihan selanjutnya.

Imbasnya, saat menjabat, tidak sedikit kepala daerah yang bermain ijon proyek atau meminta komisi proyek demi mengumpulkan pundi-pundi. "Para calon, kemudian incumbent berlomba menaikkan ekeltabilitas popularitas, termasuk dengan politik uang," ujarnya, kemarin (5/9).

Oleh karenanya, pemerintah bersama penyelenggara perlu mendesain pilkada yang effisien. Salah satunya dengan memanfaatkan aturan pembatasan dana kampanye. Ari menilai, pembatasan dana kampanye yang dibuktikan dengan laporan dana kampanye baru bersifat administratif.

Sementara audit atas laporan tersebut belum maksimal, sehingga banyak pengeluaran yang tidak tercacat. "Ini harus transparan, laporan dana kampanye, diaudit, penggunaan harus jelas. Selama ini hanya sebatas aturan tapi kurang tegas," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Ari, masyarakat juga harus mau berubah dalam melihat Pilkada. Di mana pemilihan calon jangan didasarkan pada kekuatan finansial saat berkampanye, melainkan pada jejak rekam prestasinya. Jika pemilih mau menghindari politik uang, biaya kampanye yang besar bisa dihindari. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Mekopolhukam Wiranto terkena dua tusukan di bagian perutnya saat diserang dua orang, Kamis (10/10).


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Buzzer Nakal Mudah Dikenali Keberadaannya

Pemerintah diharapkan bisa secepatnya menertibkan buzzer (pendengung) yang kerap memanipulasi fakta dan opini publik.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


OTT di Lampung, KPK Amankan Empat Orang

OTT di Lampung, KPK Amankan Empat Orang

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung sejak, Minggu (6/10) sore, hingga mala


Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Kementerian PANRB meminta seluruh lembaga baik di pemerintah, pusat, daerah dan kementerian maupun lembaga, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).


Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

Terbitkan Perppu Presiden Bisa Diimpeach

Sejumlah pihak mendesak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir hasil revisi UU KPK.


KPK Warning BUMN

KPK Warning BUMN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning kepada petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!