Nasional
Share this on:

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas
  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

JAKARTA - Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut. Bahkan, Polri menilai Perppu tersebut akan lebih menjamin situasi keamanan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, sebagai bagian dari aparatur pemerintah tentu Polri mendukung penuh peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut akan lebih membantu operasional Polri bila menghadapi adanya gangguan dari ormas.

?Polisi harus memiliki dasar hukum yang tepat untuk melakukan penegakan hukum,? ujarnya.

Perppu tersebut akan lebih menjamin kebhinekaan dan berkerjanya pancasila. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat akan lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan mendapatkan keamanan dan ketertiban.

?Masyarakat jadi tidak terganggu dengan ormas,? jelasnya.

Ormas-ormas yang asaz dan tujuannya melanggar perppu tersebut tentu akan bisa dipidana. Sehingga, Polri bisa memastikan dalam melindungi kedaulatan NKRI. ?Kita kan mengakui kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,? ujarnya mantan kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak yang mengira Perppu Ormas itu adalah sesuatu yang baru. Padahal menurutnya Perppu Ormas itu adalah UU 17/2013 tentang Ormas.

"Karena penanganan di UU 17/2013 itu terlalu lama, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian," kata dia usai mengikuti Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad Bandung kemarin.

Rudiantara mengatakan di aturan yang sebelumnya, membutuhkan waktu lima sampai enam bulan. Waktu sepanjang itu, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila secara lebih kuat.

Dia menegaskan Perppu Ormas itu sama sekali tidak melanggar semangat demokrasi. Sebab tetap melalui proses pengadilan juga. Perbedaan yang mencolok hanya waktu untuk penindakannya. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi tujuh hari saja.

Kemudian soal pemblokiran website dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau website negatif lainnya, kini semakin mudah. Rudiantara mengatakan sudah memberikan "kartu merah" kepada tiga lembaga. Yakni Kepala BNPT, Kapolri, dan Kepala BIN. "Ketiga kepala lembaga itu tinggal bilang ke staf saya, website sudah bisa diblokir," pungkasnya. (idr/wan/jun/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Kasus match fixing bakal menjerat banyak orang. Pasalnya, Polri mengisyaratkah akan semakin banyak kasus match fixing yang naik status dari penyelidikan ke peny


Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Target Pemberkasan NIP Tuntas Desember

Karena banyak sebab, jadwal rangkaian rekrutmen CPNS 2018 molor dari yang ditetapkan semula.


Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka

Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka

Kontak senjata antara Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dengan petugas gabungan TNI – Polri kembali terjadi Selasa pagi (11/2).


Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Empat Pekerja Masih Belum Ditemukan

Petugas gabungan TNI–Polri berhasil mengevakuasi satu jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi ke Wamena.


TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati

TNI-Polri Kejar KKSB Hidup atau Mati

Evakuasi 16 jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua selesai.


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Denda E-Tilang Pencabutan Listrik-Air Perlu Kajian

Di tengah upaya Polri menerapkan elektronik tilang (e-tilang), muncul usulan adanya sanksi denda berupa pencabutan aliran listrik PLN dan air PDAM.


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.


Dituding Terlibat Pembunuhan Khashoggi, Adik Pangeran Protes CIA

Dituding Terlibat Pembunuhan Khashoggi, Adik Pangeran Protes CIA

Pangeran Khalid bin Salman berang. Dia tak terima dituding terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!