Nasional
Share this on:

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas
  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

JAKARTA - Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut. Bahkan, Polri menilai Perppu tersebut akan lebih menjamin situasi keamanan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, sebagai bagian dari aparatur pemerintah tentu Polri mendukung penuh peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut akan lebih membantu operasional Polri bila menghadapi adanya gangguan dari ormas.

?Polisi harus memiliki dasar hukum yang tepat untuk melakukan penegakan hukum,? ujarnya.

Perppu tersebut akan lebih menjamin kebhinekaan dan berkerjanya pancasila. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat akan lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan mendapatkan keamanan dan ketertiban.

?Masyarakat jadi tidak terganggu dengan ormas,? jelasnya.

Ormas-ormas yang asaz dan tujuannya melanggar perppu tersebut tentu akan bisa dipidana. Sehingga, Polri bisa memastikan dalam melindungi kedaulatan NKRI. ?Kita kan mengakui kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,? ujarnya mantan kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak yang mengira Perppu Ormas itu adalah sesuatu yang baru. Padahal menurutnya Perppu Ormas itu adalah UU 17/2013 tentang Ormas.

"Karena penanganan di UU 17/2013 itu terlalu lama, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian," kata dia usai mengikuti Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad Bandung kemarin.

Rudiantara mengatakan di aturan yang sebelumnya, membutuhkan waktu lima sampai enam bulan. Waktu sepanjang itu, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila secara lebih kuat.

Dia menegaskan Perppu Ormas itu sama sekali tidak melanggar semangat demokrasi. Sebab tetap melalui proses pengadilan juga. Perbedaan yang mencolok hanya waktu untuk penindakannya. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi tujuh hari saja.

Kemudian soal pemblokiran website dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau website negatif lainnya, kini semakin mudah. Rudiantara mengatakan sudah memberikan "kartu merah" kepada tiga lembaga. Yakni Kepala BNPT, Kapolri, dan Kepala BIN. "Ketiga kepala lembaga itu tinggal bilang ke staf saya, website sudah bisa diblokir," pungkasnya. (idr/wan/jun/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri Benarkan Ada Pontensi Rusuh 22 Mei

Polri menyebut adanya potensi kerusuhan saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Masih banyak penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


1.488 Kilometer Jalur Tol Siap Dilewati Pemudik

1.488 Kilometer Jalur Tol Siap Dilewati Pemudik

Menteri Basuki Hadimuljono memastikan, jalur tol sepanjang 1.488 kilometer di Pulau Jawa dan Sumatera siap dilewati pemudik.


Skenario Teroris Kacaukan Hasil Pemilu

Skenario Teroris Kacaukan Hasil Pemilu

Polri menyatakan kelompok terduga teroris SL (34) jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ditangkap di Bekasi pada akhir pekan kemarin.


Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat Gubernur Tawarkan Lahan Ibukota Baru

Empat provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur siap jika daerahnya dipilih sebagai ibukota baru Indon



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!