Nasional
Share this on:

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas
  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

JAKARTA - Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut. Bahkan, Polri menilai Perppu tersebut akan lebih menjamin situasi keamanan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, sebagai bagian dari aparatur pemerintah tentu Polri mendukung penuh peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut akan lebih membantu operasional Polri bila menghadapi adanya gangguan dari ormas.

?Polisi harus memiliki dasar hukum yang tepat untuk melakukan penegakan hukum,? ujarnya.

Perppu tersebut akan lebih menjamin kebhinekaan dan berkerjanya pancasila. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat akan lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan mendapatkan keamanan dan ketertiban.

?Masyarakat jadi tidak terganggu dengan ormas,? jelasnya.

Ormas-ormas yang asaz dan tujuannya melanggar perppu tersebut tentu akan bisa dipidana. Sehingga, Polri bisa memastikan dalam melindungi kedaulatan NKRI. ?Kita kan mengakui kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,? ujarnya mantan kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak yang mengira Perppu Ormas itu adalah sesuatu yang baru. Padahal menurutnya Perppu Ormas itu adalah UU 17/2013 tentang Ormas.

"Karena penanganan di UU 17/2013 itu terlalu lama, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian," kata dia usai mengikuti Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad Bandung kemarin.

Rudiantara mengatakan di aturan yang sebelumnya, membutuhkan waktu lima sampai enam bulan. Waktu sepanjang itu, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila secara lebih kuat.

Dia menegaskan Perppu Ormas itu sama sekali tidak melanggar semangat demokrasi. Sebab tetap melalui proses pengadilan juga. Perbedaan yang mencolok hanya waktu untuk penindakannya. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi tujuh hari saja.

Kemudian soal pemblokiran website dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau website negatif lainnya, kini semakin mudah. Rudiantara mengatakan sudah memberikan "kartu merah" kepada tiga lembaga. Yakni Kepala BNPT, Kapolri, dan Kepala BIN. "Ketiga kepala lembaga itu tinggal bilang ke staf saya, website sudah bisa diblokir," pungkasnya. (idr/wan/jun/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Terduga Provokator Kerusuhan, Aktif Serukan Teror ke Polisi

Terduga Provokator Kerusuhan, Aktif Serukan Teror ke Polisi

Sekitar pukul 09.00 kemarin (10/5), beberapa polisi tampak memasang garis polisi di sekitar kamar jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.


Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Kelompok teroris masih menggeliat. Kemarin (7/5) Polri mengungkapkan penangkapan tiga terduga teroris di jalan Veteran III, Bogor, Jawa Barat.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Siap-siap Nilai Penyebar Soal UN Dibatalkan

Aksi membocorkan soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) ditanggapi serius oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.


Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP di beberapa daerah molor. Peserta ujian tak bisa mengakses soal.


May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

May Day, Polri Antisipasi Demo Perpres TKA

Peringatan hari buruh (May Day) pada 2 Mei diprediksi bakal diwarnai demo menolak Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang perkawinan.


Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Tol Jakarta-Surabaya Siap Digunakan untuk Mudik

Mudik lebaran memang masih lama. Namun kementerian terkait telah melakukan berbagai persiapan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!