Nasional
Share this on:

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas
  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

JAKARTA - Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut. Bahkan, Polri menilai Perppu tersebut akan lebih menjamin situasi keamanan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, sebagai bagian dari aparatur pemerintah tentu Polri mendukung penuh peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut akan lebih membantu operasional Polri bila menghadapi adanya gangguan dari ormas.

?Polisi harus memiliki dasar hukum yang tepat untuk melakukan penegakan hukum,? ujarnya.

Perppu tersebut akan lebih menjamin kebhinekaan dan berkerjanya pancasila. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat akan lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan mendapatkan keamanan dan ketertiban.

?Masyarakat jadi tidak terganggu dengan ormas,? jelasnya.

Ormas-ormas yang asaz dan tujuannya melanggar perppu tersebut tentu akan bisa dipidana. Sehingga, Polri bisa memastikan dalam melindungi kedaulatan NKRI. ?Kita kan mengakui kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,? ujarnya mantan kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak yang mengira Perppu Ormas itu adalah sesuatu yang baru. Padahal menurutnya Perppu Ormas itu adalah UU 17/2013 tentang Ormas.

"Karena penanganan di UU 17/2013 itu terlalu lama, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian," kata dia usai mengikuti Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad Bandung kemarin.

Rudiantara mengatakan di aturan yang sebelumnya, membutuhkan waktu lima sampai enam bulan. Waktu sepanjang itu, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila secara lebih kuat.

Dia menegaskan Perppu Ormas itu sama sekali tidak melanggar semangat demokrasi. Sebab tetap melalui proses pengadilan juga. Perbedaan yang mencolok hanya waktu untuk penindakannya. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi tujuh hari saja.

Kemudian soal pemblokiran website dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau website negatif lainnya, kini semakin mudah. Rudiantara mengatakan sudah memberikan "kartu merah" kepada tiga lembaga. Yakni Kepala BNPT, Kapolri, dan Kepala BIN. "Ketiga kepala lembaga itu tinggal bilang ke staf saya, website sudah bisa diblokir," pungkasnya. (idr/wan/jun/syn/jpg)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!