Nasional
Share this on:

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

  • Banyak UU Benturan dengan UUD 1945
  • Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Foto: ilustrasi

JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. "Karena itu UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema "Evaluasi Pelaksanaan UUD 45", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin (18/8).

Ketua Umum PAN ini menyebutkan bahwa DPR juga membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali atau over regulation. "Sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali, sehingga produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945," jelasnya.

Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, wakil ketua MPR, dan anggota MPR serta sejumlah pejabat negara lainnya. Di sisi lain, jika merujuk pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, maka menyebabkan obesitas terhadap regulasi menjadi semakin besar.

Selain itu, lanjut Zulkifli, ada pula beberapa isu hukum yang terjadi pada era kekinian. Misalnya saja seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kemudian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan yang baik.

Lalu peraturan perundang-undangan yang tidak menjanjikan kepastian hukum, banyaknya lembaga negara yang menuntut penambahan terhadap kewenangan yang ingin dimilikinya, serta sengketa antar lembaga negara. "Jelas ini merupakan beberapa bukti konkret dari problematika terkait dengan sistem hukum Indonesia pascareformasi," jelas Zulkifli.

Sementara itu Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay lebih menyoroti soal komposisi penambahan kursi MPR. Ia secara tegas meminta partai politik yang setuju penambahan kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 untuk ikut dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan pimpinan MPR. "Partai-partai yang memiliki ide yang sama (mendukung 10 kursi pimpinan MPR) diharapkan untuk ikut memikirkan agar revisi UU MD3 bisa dilaksanakan sebelum akhir periode ini," kata Saleh.

Menurut dia, revisi itu dilakukan secara terbatas, yaitu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pimpinan MPR. Komposisi pimpinan DPR dan DPD, kata Saleh, tidak boleh diungkit-ungkit. Hal ini penting agar semua pihak tidak ada yang khawatir bahwa revisi UU MD3 akan melebar ke mana-mana. "Revisi itu harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat serta potensi kegaduhan dan kebisingan harus dihindari sejak awal," ujarnya.

Kalau sudah ada kesepahaman dan kesepakatan terhadap revisi UU MD3 itu, menurut Saleh, tidak sulit sehingga tidak perlu waktu lama. Dalam masa persidangan ini, sudah sangat cukup untuk merevisi.

Saleh juga mengapresiasi partai-partai politik yang menyambut baik usulan 10 orang komposisi pimpinan MPR. Hal itu pertanda baik adanya keinginan untuk meneguhkan persatuan dan kebersamaan melalui lembaga MPR. "Untuk itu, partai-partai yang menyatakan persetujuan itu diharapkan dapat memperkuat landasan konseptual dan argumen rasional terkait dengan jumlah pimpinan MPR tersebut," katanya.

Ia menilai persetujuan itu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan sehingga perlu penguatan konsepsi dan argumen. Selain itu, menurut dia, partai-partai tersebut diharapkan ikut menyosialisasikan gagasan ini kepada partai lain dan juga kepada masyarakat luas. "Aspek yang masih perlu ditekankan adalah penambahan pimpinan MPR tidak ada sangkut pautnya dengan rencana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Rencana amendemen itu telah lama diwacanakan, bahkan wacana itu menjadi salah satu fokus kajian MPR pada periode ini. Menurut dua, ada atau tidak ada penambahan pimpinan MPR, rencana amendemen itu tetap akan diajukan oleh fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI. "Apakah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak? Itu terserah pada MPR periode 2019 sampai dengan 2024," kata Saleh. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

BPIP Bisa Merambah ke Daerah
BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 mengeluhkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Pegawai Sambut UU KPK yang Baru dengan tangisan

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasi


Guru Wajib Melek Teknologi

Guru Wajib Melek Teknologi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, siap menerapkan sistem pendidikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau


Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Setelah melakukan rangkai pertemuan dengan sejumlah pengusaha tekstil di Istana Negara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Pekanbaru, Riau.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.


Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Banyak karya yang telah disumbangkan oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, sehingga putra bangsa itu tidak hanya dikenal di Tanah Air, melainkan di dunia.


Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada d


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!