Nasional
Share this on:

Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

  • Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal
  • Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatasi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dari masing-masing pihak berperkara. Pembatasan karena keterbatasan waktu dalam menyidangkan perkara.

Menurut juru bicara MK Fajar Laksono, jumlah saksi yang diputuskan MK untuk tim Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 17 orang. Saksi ini dibagi menjadi 15 saksi dan dua ahli. "Majelis hakim memutuskan saksi yang dihadirkan 15 saksi dan dua saksi ahli," ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).

Demikian juga dengan saksi untuk KPU selaku termohon dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait, serta Bawaslu.

"Jadi masing-masing pihak sebanyak 17 saksi," katanya.

Seandainya, jumlah saksi yang diajukan melebihi kuota, maka masing-masing pihak dapat menyampaikan pada majelis hakim di persidangan. "Silakan sampaikan ke majelis hakim di persidangan, tergantung hakim yang nanti memutusnya seperti apa," kata dia.

Dijelaskan Fajar, proses pemeriksaan saksi nantinya akan dilakukan secara berurutan dari masing-masing tim Prabowo, KPU, tim Jokowi, dan Bawaslu. "Nanti akan diselesaikan dari pemohon, termohon, pihak terkait kalau ada, Bawaslu kalau ada," ucap Fajar.

Fajar mengatakan penetapan jumlah saksi telah diputuskan sebelum sidang pendahuluan pada 14 Juni lalu. Keputusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat memutuskan, masing-masing pihak baik pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno), termohon (KPU), dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) bisa menghadirkan 15 saksi dan dua ahli.

"Saksi untuk masing-masing pihak sudah diputuskan oleh Majelis Hakim kemarin. Untuk saksi 15 orang dan ahli dua orang," ungkap Fajar.

Menanggapi pembatasan jumlah saksi juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku kurang puas. Karenanya, BPN telah mengirimkan surat ke MK untuk memberikan ruang agar pihak Prabowo-Sandiaga bisa menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya.

"Kami sudah mempersiapkan rencananya 30 saksi," kata Andre, Jakarta, Senin (17/6).

Alasan Andre menyiapkan banyaknya jumlah saksi lantaran dugaan yang disampaikan dalam gugatannya adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Tidak mungkin kami bisa membuktikan dugaan TSM kalau hanya saksi ahlinya dua, atau saksi faktanya 15," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani mengatakan permintaan yang dilontarkan BPN sama saja mengacak-acak aturan yang berlaku. Menurut Arsul harusnya pihak Prabowo-Sandiaga bisa memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan.

"Jangan kemudian karena baru kepikiran sekarang saksinya banyak, kemudian mau mengobrak abrik semua ketentuan beracara," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6).

Arsul mengatakan harusnya kubu Prabowo-Sandiaga sudah menyiapkan saksi sejak awal dengan jumlah yang sudah ditentukan MK. Bukan baru diungkapkan di tengah-tengah rangkaian agenda sidang. "Kalau dari awal mereka well plan, well organize, direncanakan baik, bukan hanya pikiran sesaat dalam artian 'kira butuh saksi banyak' maka kemudian (meminta) banyak (jumlahnya)," tandasnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY
Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Baru 118 Penderita HIV Patuh Minum Obat

Baru 118 Penderita HIV Patuh Minum Obat

Kementerian Kesehatan mencatat dari 338 penderita HIV, baru 118 ribu orang di antaranya yang patuh minum obat.


Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan

Posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024 sedang jadi incaran. Tak hanya PKB, Golkar juga menginginkan kursi tersebut.


Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

Jumlah penduduk miskin Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang, atau menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 201


Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Jokowi-Prabowo Baru Permulaan

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dimaknai hanya sebatas pertemuan pendahuluan.


Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet periode 2019-2024 mendatang.


Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha maskapai penerbangan, mulai memberlakukan penerbangan murah.


Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Kebijakan Kemendikbud terkait PPDB dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah.


2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sedang digodok. Bukan hanya penyelenggara pemilu.


Kominfo Segera Batasi Iklan Rokok di Media

Kominfo Segera Batasi Iklan Rokok di Media

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membatasi iklan rokok di media, termasuk media daring (online).


Ini Dua Penyebab Wabah Hepatitis A Meluas di Pacitan

Ini Dua Penyebab Wabah Hepatitis A Meluas di Pacitan

Kemenkes mencatat 957 orang terdiagonsa mengalami hepatitis A di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur hingga, Minggu (30/6) lalu.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!