Nasional
Share this on:

Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

  • Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal
  • Batasi Saksi Hanya 17 Orang, Kebijakan MK Disoal

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatasi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dari masing-masing pihak berperkara. Pembatasan karena keterbatasan waktu dalam menyidangkan perkara.

Menurut juru bicara MK Fajar Laksono, jumlah saksi yang diputuskan MK untuk tim Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 17 orang. Saksi ini dibagi menjadi 15 saksi dan dua ahli. "Majelis hakim memutuskan saksi yang dihadirkan 15 saksi dan dua saksi ahli," ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).

Demikian juga dengan saksi untuk KPU selaku termohon dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait, serta Bawaslu.

"Jadi masing-masing pihak sebanyak 17 saksi," katanya.

Seandainya, jumlah saksi yang diajukan melebihi kuota, maka masing-masing pihak dapat menyampaikan pada majelis hakim di persidangan. "Silakan sampaikan ke majelis hakim di persidangan, tergantung hakim yang nanti memutusnya seperti apa," kata dia.

Dijelaskan Fajar, proses pemeriksaan saksi nantinya akan dilakukan secara berurutan dari masing-masing tim Prabowo, KPU, tim Jokowi, dan Bawaslu. "Nanti akan diselesaikan dari pemohon, termohon, pihak terkait kalau ada, Bawaslu kalau ada," ucap Fajar.

Fajar mengatakan penetapan jumlah saksi telah diputuskan sebelum sidang pendahuluan pada 14 Juni lalu. Keputusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat memutuskan, masing-masing pihak baik pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno), termohon (KPU), dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) bisa menghadirkan 15 saksi dan dua ahli.

"Saksi untuk masing-masing pihak sudah diputuskan oleh Majelis Hakim kemarin. Untuk saksi 15 orang dan ahli dua orang," ungkap Fajar.

Menanggapi pembatasan jumlah saksi juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku kurang puas. Karenanya, BPN telah mengirimkan surat ke MK untuk memberikan ruang agar pihak Prabowo-Sandiaga bisa menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya.

"Kami sudah mempersiapkan rencananya 30 saksi," kata Andre, Jakarta, Senin (17/6).

Alasan Andre menyiapkan banyaknya jumlah saksi lantaran dugaan yang disampaikan dalam gugatannya adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Tidak mungkin kami bisa membuktikan dugaan TSM kalau hanya saksi ahlinya dua, atau saksi faktanya 15," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani mengatakan permintaan yang dilontarkan BPN sama saja mengacak-acak aturan yang berlaku. Menurut Arsul harusnya pihak Prabowo-Sandiaga bisa memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan.

"Jangan kemudian karena baru kepikiran sekarang saksinya banyak, kemudian mau mengobrak abrik semua ketentuan beracara," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6).

Arsul mengatakan harusnya kubu Prabowo-Sandiaga sudah menyiapkan saksi sejak awal dengan jumlah yang sudah ditentukan MK. Bukan baru diungkapkan di tengah-tengah rangkaian agenda sidang. "Kalau dari awal mereka well plan, well organize, direncanakan baik, bukan hanya pikiran sesaat dalam artian 'kira butuh saksi banyak' maka kemudian (meminta) banyak (jumlahnya)," tandasnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY
Desakan KLB Diduga Upaya Jegal AHY

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

MPR Dipimpin 10 Orang, Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan dua Revisi Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU).


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara.


Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Tolak Tekanan IMF, Habibie Kuatkan Rupiah saat Krisis Ekonomi

Banyak karya yang telah disumbangkan oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, sehingga putra bangsa itu tidak hanya dikenal di Tanah Air, melainkan di dunia.


Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Kerajaan Arab Saudi resmi mencabut kebijakan visa progresif umrah melalui sebuah dekrit raja pada awal pekan ini.


Tokoh Dunia Ikut Berduka Cita Wafatnya Habibie

Tokoh Dunia Ikut Berduka Cita Wafatnya Habibie

Kabar meninggalnya Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie, tak hanya ramai diberitakan oleh media dalam negeri.


Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya mendapatkan dugaan teror ular oleh orang yang tak dikenal.


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang


Orang Lama Masih Dominasi DPR

Orang Lama Masih Dominasi DPR

Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat hampir setengah anggota DPR RI terpilih merupakan pendatang baru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!