Nasional
Share this on:

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

  • Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik
  • Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

JAKARTA - Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) misalnya masih melakukan penyelesaian laporan hasil pengawasan yang menjadi tugas utama.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan setelah Pemilu. Dirinya mengingatkan, penyelesaian laporan hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab jajaran Bawaslu. Tujuannyamenjaga kepercayaan publik.

"Ini adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik kepada Bawaslu dalam pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Maka harus kita jaga dan sajikan. Ini hasil akhir dari kerja Bawaslu," kata Abhan di Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menjelaskan, laporan Bawaslu tingkat kabupaten/kota sudah melalui berbagai tahapan dan sudah mendapatkan review dari Bawaslu tingkat provinsi. Menurutnya, bila masih ada kekurangan bisa diperbaiki dan kembali di-review untuk penentuan mendapatkan skor atau nilai.

"Dari kegiatan yang pertama, kita sudah bisa melihat dan menilai sekitar 70 persen dari yang sudah masuk penilaian di atas 60. Yang di bawah 50 itu sekitar 30 persen," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus memunculkan eksistensi Bawaslu sebagai pemutus dugaan pelanggaran pemilu. Dia menilai, hal ini sangat penting karena ada beberapa putusan Bawaslu yang diabaikan langsung oleh KPU serta secara tidak langsung oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dewi ingin memperkuat marwah Bawaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memutus dugaan pelanggaran pemilu. "Nah disitu kita tampilkan berapa putusan yang sudah dikeluarkan, yang ditindaklanjuti dan berapa yang tidak ditindaklanjuti," ungkapnya.

Dewi mengatakan, dalam laporan tersebut selanjutnya dianalisa guna mencari kesimpulan sehingga akan menghasilkan saran-saran perbaikan. Dia memandang, pengabaian putusan Bawaslu ini seolah-olah memunculkan masalah kewenangan secara kelembagaan.

Padahal, Bawaslu dan MK punya kewenangan yang berbeda antara subjek dan objek dalam persidangan. Dia mengutarakan, penanganan Bawaslu lebih ke proses pemilu. Sementara MK pada hasil pemilu.

"Nanti ada saran perbaikan terhadap penanganan pelanggaran berkaitan dengan proses itu tidak boleh dianulir lembaga manapun. Proses kita sudah punya kewenangan. Apalagi diperkuat dengan UU 7/2017," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

BPIP Bisa Merambah ke Daerah
BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Berita Sejenis

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan.


Rekonstruksi Papua Dianggarkan Rp100 Miliar

Rekonstruksi Papua Dianggarkan Rp100 Miliar

Rekonstruksi dan perbaikan bangunan pemerintah maupun fasilitas publik yang rusak pada masa demonstrasi di Papua diperkirakan akan menelan biaya ratusan miliar


45,3 Persen Publik Tak Setuju Ibu Kota Dipindah

45,3 Persen Publik Tak Setuju Ibu Kota Dipindah

Pro dan kontra atas rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), terus bergulir.


Jakarta Masih Layak sebagai Ibu Kota Negara

Jakarta Masih Layak sebagai Ibu Kota Negara

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) masih ramai diperbincangkan publik.


Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Iuran BPJS Naik, Kelas I Jadi Rp160, Kelas II Rp110

Jajaran orang-orang penting di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kembali dibuat pusing dengan munculnya desakan uji publik rencana kenaikan iuran BPJS.


Koreksi Hasil Pansel Capim KPK, Jokowi Minta Masukan Publik

Koreksi Hasil Pansel Capim KPK, Jokowi Minta Masukan Publik

Presiden Joko Widodo sudah menerima 10 nama calon pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi Pansel. Kepala negara meminta masukan dari publik terkait nama-nama tersebu


Jokowi-JK Respon Larangan Mantan Koruptor

Jokowi-JK Respon Larangan Mantan Koruptor

Setelah KPU melaporkan kesiapan Pilkada kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemarin giliran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lapor ke Presiden Jokowi.


Bawaslu Ngotot Revisi UU Pilkada

Bawaslu Ngotot Revisi UU Pilkada

Polemik wacana larangan koruptor untuk ikut dalam Pilkada 2020 mendatang terus bergulir.


Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai loka


Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Bidik Dalang Kerusuhan, Layanan Publik di Papua Tak Boleh Terhenti

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!