Nasional
Share this on:

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

  • Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden
  • Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU). Ia mengatakan, ini dilakukan sambil menunggu tindakan penyelamatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap KPK yang akhir-akhir ini tengah diterpa berbagai serangan.

"Di tengah berbagai serangan pada KPK akhir-akhir ini, kami akan tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meskipun tidak mudah, tapi hal tersebut kami sadari sebagai amanat yang harus dijalankan," ujar Febri kepada wartawan, Senin (16/9) kemarin.

Febri menjelaskan, penyerahan tanggung jawab pengelolaan alias mandat yang dilakukan pimpinan KPK berangkat dari pemahaman bahwa presiden merupakan pimpinan tertinggi negara. Hal ini, kata dia, tentu masih terkait dengan konteks pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut disampaikan Febri, pemahaman tersebut perlu dijaga lantaran pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa komitmen dan tanggung jawab kepala negara. Pihaknya pun berharap, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan.

"Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada komitmen kuat kita semua. Oleh karena itu lah, rasanya tidak berlebihan jika kita menggugah kembali pemimpin dan menitipkan harapan penyelamatan pemberantasan korupsi ke depan. Dalam konteks itulah, KPK menyerahkan nasib KPK pada presiden selaku kepala negara," jelas Febri.

Kendati demikian, dijelaskan Febri, KPK menyadari pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Pelaksanaan tugas KPK, sambungnya, tidak boleh berhenti lantaran diterpa serangan di saat pelaku korupsi masih berkeliaran.

"Oleh karena itu, sembari menunggu tindakan penyelamatan KPK dari Presiden, terutama terkait revisi UU KPK yang semakin mencemaskan, maka KPK terus menjalankan tugas dan amanat UU," tuturnya.

Ia juga menyampaikan, KPK menyakini Presiden Jokowi akan mengambil tindakan penyelamatan. Presiden, menurutnya, tidak akan membiarkan KPK lumpuh. Apalagi, mati.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan akan tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan KPK hingga akhir masa jabatan pada Desember 2019. Ia mengaku tidak akan terpengaruh dengan sikap Ketua KPK Agus Rahardjo, serta dua Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan Saut Situmorang yang menyerahkan mandat kepemimpinan kepada presiden beberapa waktu lalu.

"Ya tidak. Harus meneruskan tanggung jawab sampai Desember nanti," tegas Basaria.

Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Pernyataan ini ia lontarkan terkait seleksi capim KPK dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang tengah digodok pemerintah.

Agus menambahkan, pernyataan sikap yang ia lontarkan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan sebagian besar pimpinan KPK. Ia menegaskan, tidak ada indikasi personal terkait hal itu. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c


Ihwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Kuasai BEM

Ihwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Kuasai BEM

Penolakan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) atas undangan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9) lalu, dian


Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK Haters Jokowi

Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK Haters Jokowi

Aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa sepekan lebih sejak 19-26 September lalu menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK, diangap bermuatan politis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!