Nasional
Share this on:

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

  • Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla
  • Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

JAKARTA - Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Namun hingga saat ini Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto belum melakukan pencopotan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sampai saat ini masih fokus melakukan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan maupun lahan. Sehingga hingga saat ini belum ada pencopotan jabatan Kapolda atau Kapolres di daerah yang terjadi karhutla.

"Untuk hal itu belum dilakukan dan masih dievaluasi, karena jajaran di sana jugakan sudah berupaya sangat maksimal. Dan untuk saat ini perintahnya masih tahap evaluasi," ujarnya, Senin (16/9) kemarin.

Pada Intinya, Dedi menyebut, sesuai perintah pimpinan memang para kapolda dan kapolres telah diminta agar harus mampu mengungkap kasus karhutla di wilayahnya dengan melakukan penegakan hukum, sehingga bisa membuat efek jera bagi pelaku.

"Memang sudah diperintahkan kepada jajaran tingkat polda dan polres untuk mampu mengungkap itu, harus mampu. Pengungkapan dalam rangka memitigasi, jangan sampai pelaku ini mengulangi perbuatannya. Karena ini merugikan semua pihak," tegasnya.

Sementara Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Sisriadi saat dikonfirmasi enggan memberikan komentarnya terkait pencoptan Pandam dan Danrem. "Saya belum tahu," singkatnya saat dihubungi Fajar Indonesia Network.

Dijelaskan Dedi, berdasarkan hasil peninjauan Kapolri dan Panglima TNI, Minggu (15/9), terungkap permasalahan Karhutla hampir 99 persen akibat faktor manusia. Sementara penindakan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah tersangka yang terus bertambah.

Saat ini jumlah tersangkan perorangan 185. Sedangkan untuk korporasi masih empat tersangka. "Ya, jadi untuk total tersangka sampai dengan saat ini ada sebanyak 185 orang dari perorangan, sementara korporasi masih empat," katanya.

"Dan perlu kami sampaikan, dari kasus yang ditangani oleh Polda-Polda itu ada sebanyak 95 kasus masih dalam proses sidik, lalu 41 kasus telah dilimpahkan ke JPU, kemudian dua kasus telah dinyatakan P21, dan 22 kasus sudah tahap dua," sambungnya.

Untuk penanganan karhutla sendiri, diakui Dedi, sampai saat ini upaya mitigasi terus dilakukan satgas di tiap-tiap daerah. "Mitigasi dari Satgas Karhutla dan pihak terkait masih berlangsung dalam rangka mapping areal dari titik api atau hotspot, lalu pemantauan juga selama 1x24 jam dengan satelit, patroli lapangan, dan upaya-upaya pemadaman lainnya secara maksimal. Namun memang kendalanya itu air, karena lokasi titik api dan air jauh," jelasnya.

Kesulitan yang dihadapi satgas adalah ketersedian air. Hal tersebut ditambah kemarau yang kering dan berkepanjangan. "Trend pola iklim kemarau elnino, atau kemarau kering ini yang menyebabkan kadar air langka dan kering. Apalagi untuk lahan gambut di Riau, Kalteng dan Kalbar, begitu juga Kalsel," ucapnya.

Meski demikian, Dedi menyebut, jumlah titik api terus berkurang. Artinya, dia tak sepakat apabila dikatakan semakin parah. Pasalnya, jika dibandingkan dari dua hari lalu, atau Jumat (13/9), dengan pada saat peninajauan hari Minggu (15/9) ada penurunan khususnya Riau.

"Kalau dikatakan semakin parah tidak juga, karena sebelumnya titik api atau hotspot pada Jumat lalu itu ada 600 lebih, tapi saat kunjungan turun menjadi 400-370 hotspot. Terutama di Riau. Dan kami juga ingin sampaikan petugas ditiap daerah sudah bekerja sangat luar biasa, dari pagi, siang malam, tapi sekali lagi kendalanya itu air," tuturnya.

Dedi menambahkan, semua upaya untuk menangani karhutla diakuinya sudah dilakukan sangat maksimal oleh TNI-Polri dengan melakukan rekayasa penyemaian awan atau hujan buatan, hingga Waterbooming yang sehari bisa dilakukan sampai 40-50 sorti. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan Indonesia saat ini telah miliki Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pertama.


Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Dua Penusuk Wiranto Diduga Terpapar ISIS

Kasus penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kamis (10/10), langsung diseriusi aparat kepolisian.


Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Wiranto dan Luhut Dianggap Tak Pantas Jabat Menteri Lagi

Dua menteri yang masih menjabat saat ini dianggap tak pantas lagi bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Sejumlah aturan baru yang dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memiliki payung hukum yang kuat.


Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Perppu Bikin Pemerintah Serba Salah

Presiden Joko Widodo hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan permintaan maaf secara resmi terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung korban


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!