Nasional
Share this on:

Berstatus ASN, Pegawai KPK Terima Pensiun

  • Berstatus ASN, Pegawai KPK Terima Pensiun
  • Berstatus ASN, Pegawai KPK Terima Pensiun

JAKARTA - Salah satu poin dalam UU KPK yang telah disahkan adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Masih ada waktu dua tahun untuk implementasi ke dalam peraturan pemerintah. Pengaturan pegawai KPK sebagai ASN tercantum dalam pasal 24 Revisi UU KPK.

Dalam pasal itu disebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. MenPAN-RB Syafruddin mengatakan saat ini 70 persen pegawai KPK sudah berstatus ASN. Bagi yang belum, akan ditetapkan melalui mekanisme afirmasi. Penetapan pegawai KPK sebagai ASN dengan harapan setelah purna tugas, pegawai KPK dapat menerima pensiun.

"Sehingga pegawai yang bekerja untuk negara memiliki harapan hidup di masa tua. Ini bagian dari perlindungan. Karena itu, ketentuan tata cara pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Syafruddin di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.

Dia menjelaskan masih ada waktu dua tahun untuk implementasi status ASN pada pegawai KPK. "Tinggal diimplementasikan, tapi kan masih panjang. Jadi pegawai KPK yang ada, tidak serta-merta menjadi ASN," jelas mantan Wakapolri ini.

Pemerintah, lanjut Syafruddin, menilai status ASN untuk pegawai KPK diperlukan. Karena ini hal itu sudah diatur dalam UU. "Kan UU-nya ada. Dulu tidak ada UU-nya. UU ASN baru diberlakukan 2015, jadi relatif muda. Semua yang menyangkut aparatur diatur oleh tiga UU. Yakni UU Aparatur Negara dan UU Aparatur Sipil Negara. Aparatur Negara itu TNI/Polri, itu aparatur negara. Di luar dari itu adalah aparatur sipil negara," paparnya.

Sementara itu, anggota F-PPP Arsul Sani memberikan catatan atas status ASN ini. PPP bisa menerima namun dengan catatan. Arsul menyebut hak keuangan dan tunjangan pegawai KPK seharusnya tidak berkurang. Tunjangan dan hak tersebut harus sama dengan jumlah yang diterima sebelumnya.

"Supaya hak-hak keuangan dan tunjangan yang selama ini telah diterima oleh teman-teman pegawai KPK itu tetap. Tidak boleh berkurang dengan berlakunya undang-undang ini," tegas Arsul.

Terpisah, Pimpinan KPK membahas dampak pengesahan revisi UU KPK. Terutama yang mengharuskan semua pegawai KPK berstatus ASN. Ada tiga jenis pegawai di KPK. Yakni pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap. "Jadi perlu penyesuaian nomenklatur. Tentu agak rumit. Ini harus dibicarakan khusus dengan Menpan RB," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (17/9).

Kondisi ini terkait dengan implikasi pekerjaan hari per hari pegawai KPK. Dia mengaku hingga saat ini KPK memang tidak pernah diikutkan dalam pembahasan revisi UU KPK. "Banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK. Di antaranya Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum," papar Laode.

Selanjutnya Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK. Menurutnya, hal itu berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus. Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti. Semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," pungkas Laode. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan membuka 197.117 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!