Nasional
Share this on:

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

  • Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta
  • Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

JAKARTA - Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, usulan awal dari pemerintah, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 lebih mahal dibandingkan tahun ini.

Usulan BPIH 2019 itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kepada Komisi VIII DPR kemarin (26/11). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong itu berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Tidak banyak pertanyaan dari anggota DPR. Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan panitia kerja (panja) BPIH 2019.

Panja bakal bekerja secara maraton mulai hari ini (27/11). Ditemui setelah rapat, Lukman berharap pembahasan BPIH 2019 bisa berlangsung cepat. ’’Mudah-mudahan estimasi kami akhir Januari 2019 bisa ditetapkan,’’ kata politikus PPP itu. Selama Desember, pembahasan BPIH 2019 diupayakan berlangsung secara intensif.

Besaran BPIH tahun depan lebih mahal ketimbang tahun ini. Dari nilai dolar AS, rata-rata BPIH 2018 adalah USD 2.638/jamaah. Sedangkan tahun depan USD 2.675/jamaah. Sementara itu, dari nilai Rupiah, besaran BPIH 2018 rata-rata Rp 35,2 juta/jamaah dan tahun depan Rp 37,7 juta/jamaah (kurs Rp 14.473).

Meski begitu, dalam rapat kemarin Lukman menggunakan acuan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp14.586. Karena itu, usulan besaran BPIH 2019 yang mencapai USD 2.675/jamaah itu setara dengan Rp 39 juta. Kondisi riil BPIH dalam Rupiah tentu akan fluktuatif. Sebab, acuan kurs yang dipakai adalah saat jamaah menyetor uang pelunasan.

Jadi, CJH sebaiknya berdoa supaya tahun depan kurs Rupiah menguat terhadap dolar AS. ’’Tetapi sekali lagi ini baru usulan pemerintah,’’ kata Lukman.

Dia menjelaskan, tahun depan pemerintah mengusulkan supaya pembayaran BPIH tidak lagi ditetapkan dalam mata uang rupiah. Melainkan dolar AS. Sebab, hanya 5 persen pembiayaan haji yang menggunakan rupiah. Selebihnya menggunakan mata uang dolar AS dan riyal.

Lukman menceritakan pengalaman tahun ini, dimana BPIH ditetapkan dalam kurs Rupiah. Ternyata ada beban biaya menutup selisih BPIH yang dibayarkan jamaah dengan dolar AS. Dana talangan untuk membayar selisih itu diambil dari dana darurat atau safe guarding. Jumlahnya mencapai Rp550 miliar. Lukman berharap dengan menggunakan patokan dolar AS, kejadian menomboki selisih dolar AS tersebut tidak terjadi lagi.

Dia menjelaskan penyebab kenaikan BPIH tahun depan. Antara lain, biaya sewa pesawat maupun avtur yang diasumsikan sebesar USD 43/jamaah. Kemudian, ada kenaikan transportasi antarkota di Arab Saudi (naqabah) dari semula 555 riyal/jamaah menjadi 896 riyal/jamaah.

’’(Kenaikan transportasi, Red) Karena mereka (naqabah, Red) ingin meremajakan bus yang digunakan,’’ tuturnya.

Selain itu, ada kenaikan biaya tenda di Arafah. Menurut Lukman, biaya tenda di Arafah mengalami kenaikan 50 riyal dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, total biaya tenda menjadi 250 riyal/jamaah. Kenaikan biaya tenda ini merupakan konsekuensi dari adanya peningkatan fasilitas. Lukman mengatakan, dengan kenaikan ini, seluruh tenda di Arafah bakal dilengkapi AC atau pendingin udara.

Fasilitas AC itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas di Arafah. Sehingga, diharapkan bisa menambah kenyamanan bagi jamaah. Khususnya jamaah lansia atau berisiko tinggi. Sementara itu, layanan katering tidak ada perubahan. Selama di Makkah, jamaah bakal mendapatkan layanan katering sebanyak 40 kali.

Terkait dengan kuota haji, Lukman mengatakan tidak ada perubahan. Dia mejelaskan, total kuota jamaah haji Indonesia tahun depan tetap 221 ribu. Kuota itu terbagi menjadi dua. Untuk jamaah reguler sebanyak 204 ribu jamaah dan haji khusus 17 ribu jamaah.

Terkait dengan skema pengisian kuota, Kemenag juga tidak melakukan perubahan. Skemanya tetap seperti tahun ini. Begitu pula dengan pelunasan BPIH 2019 juga tetap dibuka dalam dua tahap seperti tahun ini. Pelunasan tahap pertama diberikan kepada jamaah lunas tunda tahun sebelumnya dan jamaah masuk kuota berangkat 2019. Ditambah jamaah cadangan yang diambil dari porsi berangkat 2020 sebanyak 5 persen.

Kemudian, pelunasan tahap kedua dibuka untuk jamaah yang sudah pernah berhaji dan masuk porsi berangkat pada 2019. Selain itu, penggabungan mahram, suami-istri, atau anak dengan orangtuanya. Lalu diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami gagal sistem pelunasan pada tahap pertama, jamaah lansia minimal berumur 75 tahun dan pendampingnya. Serta untuk penggantian jamaah haji yang sudah melunasi BPIH 2019 namun meninggal dunia sebelum keberangkatan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengomentari pembayaran BPIH yang kembali menggunakan mata uang dolar AS. Dia mengatakan, kebijakan itu tidak melanggar aturan. Dia juga menyinggung besaran BPIH tahun depan yang diusulkan ada kenaikan.

’’Ini baru pembahasan awal,’’ kata politikus Gerindra itu. Dia mengatakan, setelah penyampaian usulan ini, akan disusul dengan pembahasan-pembahasan lebih lanjut di tingkat panja.

Sodik mengatakan, jika dilihat dari mata uang dolar, usulan BPIH tahun depan ada kenaikan sekitar USD 40/jamaah. Tetapi jika dilihat dari mata uang rupiah, BPIH tahun depan lebih mahal sekitar Rp 5 juta dibandingkan tahun ini. ’’Harapan kami BPIH 2019 maksimal (paling mahal, Red) sama dengan BPIH 2018,’’ katanya. (wan/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara
Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

”Awalnya suara keretek-keretek kayak hujan. Tapi, saat dicek di depan rumah, tidak ada hujan.


Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Unsur SARA Vonis Dhani Diragukan

Vonis 1,5 tahun untuk Ahmad Dhani masih menimbulkan pro kontra.


Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dhani Ahmad Divonis 1,5 Tahun Penjara

Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani harus merasakan dinginnya hotel prodeo.


Enam Ruas Tol Dijual

Enam Ruas Tol Dijual

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2019 berencana untuk melakukan divestasi atas 18 ruas jalan tol yang dimiliki saat ini.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!