Nasional
Share this on:

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

  • Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta
  • Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

JAKARTA - Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, usulan awal dari pemerintah, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 lebih mahal dibandingkan tahun ini.

Usulan BPIH 2019 itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kepada Komisi VIII DPR kemarin (26/11). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong itu berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Tidak banyak pertanyaan dari anggota DPR. Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan panitia kerja (panja) BPIH 2019.

Panja bakal bekerja secara maraton mulai hari ini (27/11). Ditemui setelah rapat, Lukman berharap pembahasan BPIH 2019 bisa berlangsung cepat. ’’Mudah-mudahan estimasi kami akhir Januari 2019 bisa ditetapkan,’’ kata politikus PPP itu. Selama Desember, pembahasan BPIH 2019 diupayakan berlangsung secara intensif.

Besaran BPIH tahun depan lebih mahal ketimbang tahun ini. Dari nilai dolar AS, rata-rata BPIH 2018 adalah USD 2.638/jamaah. Sedangkan tahun depan USD 2.675/jamaah. Sementara itu, dari nilai Rupiah, besaran BPIH 2018 rata-rata Rp 35,2 juta/jamaah dan tahun depan Rp 37,7 juta/jamaah (kurs Rp 14.473).

Meski begitu, dalam rapat kemarin Lukman menggunakan acuan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp14.586. Karena itu, usulan besaran BPIH 2019 yang mencapai USD 2.675/jamaah itu setara dengan Rp 39 juta. Kondisi riil BPIH dalam Rupiah tentu akan fluktuatif. Sebab, acuan kurs yang dipakai adalah saat jamaah menyetor uang pelunasan.

Jadi, CJH sebaiknya berdoa supaya tahun depan kurs Rupiah menguat terhadap dolar AS. ’’Tetapi sekali lagi ini baru usulan pemerintah,’’ kata Lukman.

Dia menjelaskan, tahun depan pemerintah mengusulkan supaya pembayaran BPIH tidak lagi ditetapkan dalam mata uang rupiah. Melainkan dolar AS. Sebab, hanya 5 persen pembiayaan haji yang menggunakan rupiah. Selebihnya menggunakan mata uang dolar AS dan riyal.

Lukman menceritakan pengalaman tahun ini, dimana BPIH ditetapkan dalam kurs Rupiah. Ternyata ada beban biaya menutup selisih BPIH yang dibayarkan jamaah dengan dolar AS. Dana talangan untuk membayar selisih itu diambil dari dana darurat atau safe guarding. Jumlahnya mencapai Rp550 miliar. Lukman berharap dengan menggunakan patokan dolar AS, kejadian menomboki selisih dolar AS tersebut tidak terjadi lagi.

Dia menjelaskan penyebab kenaikan BPIH tahun depan. Antara lain, biaya sewa pesawat maupun avtur yang diasumsikan sebesar USD 43/jamaah. Kemudian, ada kenaikan transportasi antarkota di Arab Saudi (naqabah) dari semula 555 riyal/jamaah menjadi 896 riyal/jamaah.

’’(Kenaikan transportasi, Red) Karena mereka (naqabah, Red) ingin meremajakan bus yang digunakan,’’ tuturnya.

Selain itu, ada kenaikan biaya tenda di Arafah. Menurut Lukman, biaya tenda di Arafah mengalami kenaikan 50 riyal dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, total biaya tenda menjadi 250 riyal/jamaah. Kenaikan biaya tenda ini merupakan konsekuensi dari adanya peningkatan fasilitas. Lukman mengatakan, dengan kenaikan ini, seluruh tenda di Arafah bakal dilengkapi AC atau pendingin udara.

Fasilitas AC itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas di Arafah. Sehingga, diharapkan bisa menambah kenyamanan bagi jamaah. Khususnya jamaah lansia atau berisiko tinggi. Sementara itu, layanan katering tidak ada perubahan. Selama di Makkah, jamaah bakal mendapatkan layanan katering sebanyak 40 kali.

Terkait dengan kuota haji, Lukman mengatakan tidak ada perubahan. Dia mejelaskan, total kuota jamaah haji Indonesia tahun depan tetap 221 ribu. Kuota itu terbagi menjadi dua. Untuk jamaah reguler sebanyak 204 ribu jamaah dan haji khusus 17 ribu jamaah.

Terkait dengan skema pengisian kuota, Kemenag juga tidak melakukan perubahan. Skemanya tetap seperti tahun ini. Begitu pula dengan pelunasan BPIH 2019 juga tetap dibuka dalam dua tahap seperti tahun ini. Pelunasan tahap pertama diberikan kepada jamaah lunas tunda tahun sebelumnya dan jamaah masuk kuota berangkat 2019. Ditambah jamaah cadangan yang diambil dari porsi berangkat 2020 sebanyak 5 persen.

Kemudian, pelunasan tahap kedua dibuka untuk jamaah yang sudah pernah berhaji dan masuk porsi berangkat pada 2019. Selain itu, penggabungan mahram, suami-istri, atau anak dengan orangtuanya. Lalu diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami gagal sistem pelunasan pada tahap pertama, jamaah lansia minimal berumur 75 tahun dan pendampingnya. Serta untuk penggantian jamaah haji yang sudah melunasi BPIH 2019 namun meninggal dunia sebelum keberangkatan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengomentari pembayaran BPIH yang kembali menggunakan mata uang dolar AS. Dia mengatakan, kebijakan itu tidak melanggar aturan. Dia juga menyinggung besaran BPIH tahun depan yang diusulkan ada kenaikan.

’’Ini baru pembahasan awal,’’ kata politikus Gerindra itu. Dia mengatakan, setelah penyampaian usulan ini, akan disusul dengan pembahasan-pembahasan lebih lanjut di tingkat panja.

Sodik mengatakan, jika dilihat dari mata uang dolar, usulan BPIH tahun depan ada kenaikan sekitar USD 40/jamaah. Tetapi jika dilihat dari mata uang rupiah, BPIH tahun depan lebih mahal sekitar Rp 5 juta dibandingkan tahun ini. ’’Harapan kami BPIH 2019 maksimal (paling mahal, Red) sama dengan BPIH 2018,’’ katanya. (wan/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara
Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Tahun ini jamaah haji dan umrah dari Jawa Barat bagian Timur akan dipindahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Pelunasan BPIH Ditutup Hari ini, Kursi CJH Masih Tersisa 2.158

Pelunasan BPIH Ditutup Hari ini, Kursi CJH Masih Tersisa 2.158

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua ditutup hari ini (10/5).


2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

2,7 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Masih banyak penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!