Nasional
Share this on:

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

  • Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK
  • Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

JAKARTA - Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi. Besarnya biaya serta politik uang dalam pemilu, yang sudah menjadi rahasia umum, menjadi salah satu penyebabnya. Perlu ada terobosan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sejumlah pengamat menilai jika hal tersebut tak pantas ditiru. Setelah menjabat, kemudian menggadaikan SK untuk utang ke bank dinilai hanya mencari keuntungan semata. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, mereka yang menggadai dipastikan karena keterpaksaan.

Menurutnya, sistem politik yang masih liberal serta money politic yang sulit dihindari menjadi salah satu penyebabnya. "Utang selama masa kampanye perlu dibayar secepatnya. Salah satu jalan pintasnya menggadaikan SK. Tujuannya mendapatkan kucuran dana segar yang cepat. Ini fenomena yang sangat miris. Seharusnya mereka yang mencalonkan dan terpilih sudah selesai dengan urusan finansial," kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar ini menambahkan, rangkaian yang selalu terulang dan dinilai wajar ini perlu diperbaiki. Terlebih, tak ada larangan dari partai. Alasannya, peminjaman bersifat individual. Ke depan, partai politik diharapkan tidak pragmatis. "Selama ini partai juga pragmatis. Caleg jika tidak punya uang jangan maju. Seharusnya jangan seperti itu. Harus ada solusi dari partai agar dewan gadai SK tak terulang," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Menurutnya fenomena tersebut bisa terjadi karena tidak adanya sistem gotong royong dalam partai. Di partai pasti ada pengusaha, profesional, dan orang kaya. "Seharusnya mereka gotong royong dalam membantu kader yang dinilai kompeten tetapi tidak memiliki modal," jelas Emrus.

Faktanya, caleg memilih utang agar memiliki modal maju dalam pemilu. Hal ini dinilai akan menjadi beban tersendiri setelah terpilih. Bukannya fokus menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi fokus membayar utang.

Pria yang menjabat Direktur Eksekutif Emrus Corner ini sepakat, jika biaya politik yang mahal serta penggunaan money politic menjadi penyebab wakil rakyat menggadaikan SK. Meskipun tidak menggunakan money politic, tetapi biaya politik saat kampanye sangat tinggi.

Dia menyarankan mereka yang nantinya maju dalam pemilu bisa memaksimalkan sosial media dalam berkampanye. Yang terpenting menghindari politik uang. Selain itu, partai politik juga harus terbuka dengan mereka yang kompeten, tetapi tidak punya modal politik.

Terpisah, anggota DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam yang belum lama dilantik mengatakan, tidak ada aturan spesifik dari partai yang mengatur hal tersebut. Menurutnya menggadaikan SK adalah hak pribadi. Hanya saja, dia menilai perlu ada pembagian. Mereka yang konsumtif ataupun mereka yang berinvestasi.

"Jika gadai SK untuk membeli mobil baru itu konsumtif. Berbeda jika memang tujuannya investasi. Membeli tanah atau rumah. Setiap tahunnya, selalu ada kenaikan harga. Tentu saja investasi yang baik," ujar kata Rusdi. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Daftar Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Tiga Negara

Indonesia akan bersaing dengan tiga negara dalam emungutan suara pencalonan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Safari Politik Prabowo untuk Hindari Resistensi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melakukan safari politik. Selasa (15/10) kemarin, Prabowo menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangg


Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Bertemu Jokowi, Koalisi Dibanderol Silaturahmi

Tahap pertemuan telah dilakukan oleh sejumlah partai politik pasca Pemilihan Presiden 17 April lalu.


Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!