Nasional
Share this on:

Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

  • Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos
  • Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

JAKARTA - Isu warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bukan sesuatu yang baru. Penegasan itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah.

Itupun, papar Zudan, formatnya berbeda dengan keterangan asal negara yang bersangkutan di KTP elektroniknya. Zudan menambahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut, WNA bisa mendapatkan KTP selama memenuhi persyaratan.

"WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap bisa memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, seperi dikutip dari jpnn.com.

Zudan menjelaskan syaratnya pun ketat, seperti harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari imigrasi. Selain itu, jangka waktunya bukan seumur hidup, melainkan menyesuaikan masa tinggalnya. "Bisa satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun," imbuhnya.

Zudan juga menegaskan, KTP WNA tidak bisa digunakan untuk mengikuti coblosan pemilu. "Karena syarat untuk mencoblos adalah WNI. Kalau dibawa ke TPS orang langsung tahu dibaca KTP-nya, 'Oh, ini warga negara asing."

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial terkait adanya WNA yang memiliki KTP di daerah Jawa Barat. (zul/jpc/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Calon Jamaah Haji Bisa Berangkat Lebih Awal

Calon Jamaah Haji Bisa Berangkat Lebih Awal

Penambahan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10 ribu ternyata berefek pada jadwal pemberangkatan.


Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Jokowi-Prabowo Bisa Jadi Bertemu Sebelum 28 Juni

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan bisa terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.


Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko disebut dalam persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).


Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Isu tentang jatah kursi pimpinan DPR selesai dibahas. Parpol peraih suara terbanyak berhak menduduki kursi ketua.


Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi yang dihadirkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan LPSK.


Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Gagasan e-voting atau pemungutan suara secara elektronik pada pilkada serentak 2020 kembali mengemuka.


Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!