Nasional
Share this on:

BKN Harus Tuntaskan 990 Kasus Netralitas ASN saat Pilpres

  • BKN Harus Tuntaskan 990 Kasus Netralitas ASN saat Pilpres
  • BKN Harus Tuntaskan 990 Kasus Netralitas ASN saat Pilpres

**JAKARTA ** - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendata bahwa 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota sejumlah 990 kasus. Data ini terhitung per Januari 2018 Maret 2019. Ratusan kasus tersebut pun harus segera dirampungkan.

"Pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media sosial, mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu," terang Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, kemarin (5/6).

Selain aktivitas medsos, menurut Karo Humas BKN, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung data pelanggaran ini akan terus bergerak seiring berjalannya rekapitulasi. Menindaklanjuti penyelesaian kasus netralitas tersebut, BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mengajak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkolaborasi menuntaskan kasus netralitas ASN pasca pemilihan umum.

"Kelima institusi ini akan bekerja sama merekapitulasi laporan netralitas ASN dan mengambil langkah penindakan terhadap ASN yang terbukti melanggar," ujarnya.

Mengawali kerja sama tersebut, BKN mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas antara laporan yang diterima oleh BKN dengan data pelanggaran yang dimiliki instansi masing-masing, khususnya pada aspek kesesuaian dengan database kepegawaian yang dikelola BKN.

Rekapitulasi data pelanggaran netralitas ini berlangsung sejak 4 Juli 2019 hingga minggu kedua bulan Juli di Kantor Pusat BKN Jakarta. Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran dengan KemenPANRB, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu melalui sistem SIPENETRAL yang diluncurkan BKN untuk mempermudah sinergi kelima institusi.

Kasus netralitas ASN merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Penuntasan kasus pelanggaran netralitas ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diemban Kedeputian Wasdalpeg BKN untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan kode etiknya dan menjaga netralitas dalam menjalankan perannya di pemerintahan.

"Untuk memastikan tujuan itu BKN tidak bekerja sendiri tetapi akan bersinergi dengan institusi terkait, baik di Pusat dan Daerah," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin telah menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk membahas kinerja aparat negara setelah konstelasi politik pasca-pemilu. "Setelah ada keputusan MK dan KPU, jadi tentu KSP dan kami perlu berbicara tentang bagaimana seluruh aparat negara kembali ke aktivitas rutin," kata Syafruddin di Kantor KSP.

Menurut dia, pengawasan aparat negara terutama aparat sipil negara berada di tangan KSP dan kementeriannya. Sehingga, lanjut dia, kedua lembaga tersebut saling berkoordinasi terkait kinerja ASN setelah ajang demokrasi lima tahunan itu.

Mantan Wakil Kepala Polri itu menambahkan kini setelah perjalanan panjang konstelasi politik Tanah Air, aparatur negara diminta kembali aktif bertugas untuk bangsa dan negara. "Kami imbau kepada aparat sipil negara dan seluruh pejabat level apa pun dan kawan TNI/Polri kembali, karena lelah sekali. TNI dan Polri terutama itu dalam menjaga keamanan selama ini untuk kembali aktivitas rutin," katanya.

Syafruddin juga mengharapkan para ASN bisa fokus untuk menghadapi tantangan baru di tengah situasi global yang semakin dinamis. "Kami harus sampaikan kepada seluruh elemen termasuk seluruh anak bangsa di luar aparat negara dan pemerintah," katanya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.


168 ASN Koruptor Belum Dipecat

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna) memastikan kondisi di tenda jemaah haji Indonesia saat ini aman terkendali.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.


Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Sembilan Ruas Tol Harus Tuntas Akhir Tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap menyelesaikan pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.852 Km.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!