Nasional
Share this on:

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

  • BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar
  • BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

JAKARTA - Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar. Belum lama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana Rp 560 miliar untuk penanganan Palu dan Donggala. Kemarin (8/10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengajukan dana serupa ke Kemenkeu.

Kabar permintaan dana siap pakai ke Kemenkeu itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei di kantornya kemarin (8/10). Willem menjelaskan dana siap pakai yang sudah cair sebelumnya, telah digunaan untuk misi tanggap darurat di Palu dan daerah lain yang terdampak.

’’Tambahan anggaran kami sudah mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Kami mengusulkan anggaran Rp 500 miliar untuk tahap awal,’’ jelasnya. Dia berharap suntikan dana setengah triliun tersebut bisa merampungkan proses tanggap darurat. Willem juga menjelaskan proses tanggap darurat di Sulteng sudah menuju masa peralihan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dia menjelaskan tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober. Sehingga pada 10 Oktober besok, BNPB bersama jajaran pemda setempat bakal melakukan rapat koordinasi dan evaluasi. Inti dalam rapat tersebut adalah, apakah masa tanggap darurat diperpanjang atau tidak.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan fase tanggap darurat diperpanjang melebihi jadwal. Diantaranya adalah kondisi kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanganan pengungsi. Kemudian juga terkait perbaikan-perbaikan yang bersifat darurat.

’’Yang berhap menetapkan (status tanggap darurat diperpanjang atau tidak, Red) adalah pemda,’’ tutur dia.

Ketua Sub Satgas Luar Negeri Pendampingan Pusat Bencana Gempa Sulteng Kemenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono mengatakan untuk bantuan uang tunai dari luar negeri, skemanya ada dua. Kucuran sumbangan atau bantuan dana dari pemerintah, maka masuknya ke rekening BNPB. Sedangkan bantuan dana dari LSM atau NGO asing, masuknya ke rekening PMI.

Diantara negara yang sudah berkomitmen membantu Indonesi adalah Korea Selatan sebesar USD 1 juta. Kemudian dari Uni Eropa sebesar 1,5 juta Euro dan dari Jerman sebesar 1,5 juta Euro juga. Sumbangan dana yang masuk ini tidak hanya digunakan pada masa tanggap darurat saja. Tetapi juga untuk fase rehabilitasi atau rekonstruksi.

’’Tentunya penggunaan (dana, Red) dilakukan dengan pendampingan,’’ jelasnya. (wan/rin)jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Diputus Situng Salah Input, KPU Harus Minta Maaf

Kesalahan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan masalah klasik.


17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

17 Mei, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tak Gratis Lagi

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km telah beroperasi sejak 8 Maret 2019 lalu.


Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Data Kependudukan Bocor, Kemendagri Kecolongan Lagi

Bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namanya jika tak selalu muncul masalah. Baru-baru ini, kasus terbukanya database kependudukan kembali terjadi.


Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan mengimbau semua pihak untuk menahan diri


Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Mudik, Ada Opsi Ganjil-Genap di Tol

Untuk memperlancar Angkutan Lebaran Tahun 2019 Pemerintah telah menyiapkan manajemen lalu lintas yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.


Dana Kampanye TKN Rp606 Miliar, BPN Tak Ada Setengahnya

Dana Kampanye TKN Rp606 Miliar, BPN Tak Ada Setengahnya

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengirimkan laporan dana kampanye ke KPU, kemarin (2/5).


Baru Tiga Partai yang Setorkan LPPDK

Baru Tiga Partai yang Setorkan LPPDK

Partai peserta Pemiu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).


ICW Minta Presiden Pecat Menteri Enggartiasto Lukita

ICW Minta Presiden Pecat Menteri Enggartiasto Lukita

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo segera memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.


Suara Hanura Drop, Wiranto Minta Jangan Salah Menyalahkan

Suara Hanura Drop, Wiranto Minta Jangan Salah Menyalahkan

Perolehan suara Partai Hanura tidak melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold Pemilu 2019.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!