Nasional
Share this on:

Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

  • Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan
  • Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

**JAKARTA ** - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet periode 2019-2024 mendatang. Komposisinya antara kalangan profesional dan politisi. Figur muda dipastikan ada. Bahkan, partai politik (parpol) koalisi sudah diminta mengajukan nama calon menteri. Sejumlah menteri lama juga masih akan dipertahankan.

"Sudah, sudah di saku saya. Komposisinya kira-kira 60:40 atau 50:50. Kira-kira itulah," ujar Jokowi di gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Mantan Walikota Solo ini menegaskan telah meminta parpol koalisi mengajukan nama calon. Termasuk figur-figur muda sebagai calon menteri. "Nanti kita lihat dan pertimbangkan. Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada juga dari profesional. Kalau nggak ada dari partai, ya kita cari sendiri dari kalangan profesional. Profesional muda kan banyak banget," imbuhnya.

Meski begitu, Jokowi masih akan mempertahankan sejumlah menteri lama di jajaran kabinetnya. "Ada banyak yang dipertahankan," ucapnya. Pengumuman susunan kabinet baru nanti akan dilakukan bersama wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin. Namun, Jokowi belum menyebut kapan waktu pengumuman kabinet tersebut. "Ya nanti secepatnya," jelas Jokowi.

Terkait ada parpol yang minta jatah menteri, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurut Jokowi permintaaan tersebut dinilai wajar. "Boleh boleh saja. Mau minta 10, minta 11, nggak apa-apa. Wong minta saja kok," terangnya.

Saat ditanya apakah dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle, Jokowi enggan menjawab. Pertanyaan ini dilontarkan sejumlah terkait sejumlah menteri yang namanya disebut terkait kasus hukum. Seperti Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

"Nanti dilihat bagaimana perkembangannya. Semua hal harus dipertimbangkan dengan baik," papar Jokowi.

Seperti diketahui, pada periode 2014-2019, Jokowi sudah empat kali merombak kabinetnya. Secara berturut-turut, reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Ini belum termasuk pelantikan Ignasius Jonan jadi Menteri ESDM (14 Oktober 2016) dan pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos menggantikan Idrus Marham (24 Agustus 2018).

Pada 2019, isu reshuffle tersebut kembali mencuat. Pergantian kabinet itu disebut-sebut akan terjadi setelah lebaran. Kabarnya, reshuffle terkait menteri yang diduga terlibat kasus hukum. Namun, hingga saat ini, belum ada menteri yang diganti.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Jokowi mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik dalam menyusun kabinetnya. Menurut JK, parpol yang kursinya sedikit tidak bisa mendapat jatah lebih banyak.

PDIP sepakat dengan saran JK. "Tentu PDIP sepakat. Ini sesuai arahan Pak Jokowi sebelumnya. Pembagian menteri untuk parpol menggunakan logika proporsional," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Jumat (12/7).

Jika pertimbangan menteri ditambahkan dengan etnis dan geografis sesuai saran JK, Eva berpendapat justru lebih baik. Namun, Eva mengusulkan penyusunan kabinet juga mempertimbangkan kapasitas gender. "Saya sih lebih mengusulkan pertimbangan gender. Karena dalam RPJMN maupun RPK pendekatan pembangunan nawacita mengintegrasikan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP politisi Partai NasDem, Johnny G Plate. Dia mendukung saran JK agar partai yang kursinya sedikit tak mendapat jatah lebih banyak. Menurut NasDem, profesionalitas menjadi syarat terpenting.

"Warna kebangsaan dan keterwakilan wilayah serta antargenerasi menjadi masukan penting bagi Pak Jokowi. Tentu di atas syarat tersebut, profesionalisme calon anggota kabinet menjadi titik temu dan titik simpul semua persyaratan di atas," tegas Johnny.

Dia menilai usulan JK layak menjadi pertimbangan Jokowi. Menurutnya, asas proporsional juga harus mempertimbangkan kompetensi calon anggota kabinet. "Jumlah kursi kabinet dan anggota kabinet diserahkan pada Pak Jokowi. Kami mendukung saran Pak JK sebagai masukan dan pertimbangan Pak Jokowi. Asas proporsionalitas baik dan tentu tetap memperhatikan kompetensi calon anggota kabinet," terangnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang kian ramai diperbincangkan. Demi mewakili semua partai di parlemen, posisi pimpinan ditempatkan setara.


50 Persen ASN Belum Sarjana

50 Persen ASN Belum Sarjana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia banyak yang mengantongi pendidikan sarjana.


Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

Cuaca Panas Tewaskan 101 Orang di Tokyo

101 orang meninggal dunia dan pulahan lainnya masih dalam perwatan rumah sakit, akibat cuaca panas yang melanda Tokyo, Jepang, sejak 1 Juli hingga 19 Agustus la


259 Jamaah Haji Wafat, 386 Dirawat, Sebagian Besar karena Serangan Jantung

259 Jamaah Haji Wafat, 386 Dirawat, Sebagian Besar karena Serangan Jantung

Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal saat menunaikan ibadah haji pada musim 2019 mencapai 200 orang lebih.


Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Posisi Pimpinan MPR untuk Lobi

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin membuka peluang wacana pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.


Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.


10 Menteri Paling Sering Diberitakan

10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Ada 10 menteri kabinet Jokowi-JK paling yang banyak diberitakan oleh media massa.


Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!