Nasional
Share this on:

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

  • BPIP Bisa Merambah ke Daerah
  • BPIP Bisa Merambah ke Daerah

KARANGANYAR - Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS). Sebut saja, Dewan Gula Indonesia, Badan Benih Nasional, dan Dewan Kelautan Indonesia.

Yang menarik, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Februari lalu. Lembaga baru dibawah komando Megawati Soekarno Putri dan kawan-kawan itu harapannya mampu meredam hadirnya paham-paham radikal.

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Aris Heru Utomo mengatakan, setelah diterbitkannya Perpres, sejalan dengan itu aktivitas BPIP kiat padat. Banyak persoalan yang melibatkan BPIP dan harus terakomodir secara kelembagaan.

Dorongan untuk membuat skema baru terkait pembentukan BPIP di masing-masing daerah pun muncul. "Besar kemungkinan BPIP memiliki sub lembaga tersendiri di masing-masing provinsi. Dorongan dan harapan itu muncul," terang Aris, kepada Fajar Indonesia Network ketika ditemui di tengah persiapan malam pemberian anugrah bagi 74 icon prestasi Pancasila di Museum Tjoelomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin (18/8).

Kemungkinan tersebut, sambung Arief sangat terbuka. Ini sejalan dengan pencegahan radikalisme, yang ke depan melibatkan organisasi masyarakat di daerah dalam memberangus paham-paham menyimpang."Contoh saja, poin-poin yang disampaikan Keumatan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan menggagas NKRI Syariah. Ini menjadi problem tersendiri. NKRI bukan untuk satu agama apalagi golongan. NKRI sangat menghargai keberadaan agama, termasuk budaya," terangnya.

Maka, lanjut dia, hal-hal yang kirangan menyimpang terhadap idiologi Pancasila, harus segera diluruskan. Agar tidak ada pembelahan yang berujung situasi dan kondisi tidak kondusif. "Sudah tegas ya bahwa, paham-paham di luar idiologi Pancasila tidak bisa ditoleris," tegasnya.

Untuk diketahui, selain BPIP, Presiden Jokowi juga telah mendirikan sembilan lembaga baru. Yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Badan Restorasi Gambut (BRG), Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Satgas Saber Pungli.

Kemudian, ada juga Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Komite Nasional Keuangan Syariah, Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Semua itu belum terhitung adanya kementerian baru, sepertiKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Nah, pada periode kedua kepemimpinannya, lembaga atau bahkan kementerian baru, besar kemungkinan juga masih akan terus bermunculan. Sebab, di pidato yang sama dia juga telah menyampaikan rencana untuk membangun lembaga-lembaga baru yang lebih relevan dengan tantangan saat ini, seperti lembaga manajemen talenta Indonesia.

Arif menambahkan, sejak kemerdekaan, Indonesia didirikan bukan atas dasar negara agama. Indonesia adalah negara semua rakyat yang memiliki keberagaman suku, agama dan budaya. "Lagi-lagi BPIP harus mengatakan bahawa, para pendiri bangsa kita menyatakan kita bukan negara agama, tapi bukan negara yang sekuler atau yang antiagama tetapi negara yang berketuhanan. Negara yang menjadi milik semua. Jadi kita harus tegaskan bahwa negara kita adalah negara Pancasila," papar Arif.

Terpisah Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria misalnya. Ia mengingatkan, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu, sebelum membongkar pasang lembaga negara. Evaluasi ini tak terkecuali perludilakukan pada belasan lembaga baru bentukan Jokowi.

Riza menekankan pentingnya evaluasi, guna melihat sejauh mana tujuan awal pembentukan lembaga-lembaga tersebut sudah tercapai. Untuk selanjutnya, pemerintah pun perlu mengidentifikasi urgensi pembubaran atau pembentukan lembaga baru. "Ya kalau tak ada urgensi, maka pembentukan sebuah lembaga baru tak ada artinya," tandas Riza.

Merujuk data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), tercatat baru 4 lembaga baru yang telah melalui evaluasi kinerja. Mereka adalah Kemenko Kemaritiman, Bekraf, Bakamla, dan BSSN dengan predikat masing-masing B, B, C, dan B pada 2018. Predikat B menandakan nilai evaluasi berada pada kisaran 60-70, sedangkan predikat C memiliki nilai kisaran 30-50.

Kemenpan RB belum melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintahan terhadap lembaga-lembaga baru lainnya. Pasalnya, lembaga tersebut secara anggaran melekat pada instansi lain. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, lembaga tersebut tidak menjadi entitas pelaporan.

Menurut Riza, setiap presiden memang punya kecenderungan membubarkan dan membentuk lembaga baru. Hal ini dapat dimaklumi sebagai upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih mapan. Sebagaimana negara berkembang, Indonesia punya masalah terkait sistem pemerintahan yang belum berjalan sempurna.

Tapi, yang patut diingat pemerintah, strategi bongkar pasang lembaga baru ini juga menyimpan konsekuensi yang tak selalu positif. Upaya membongkar pasang lembaga negara ini berdampak pada mekanisme anggaran dan pembebanan tugas yang turut berubah. Ada kementerian atau lembaga (K/L) yang bobot kerjanya bertambah, ada pula yang berkurang.

Pada praktiknya, tutur Riza, pembebanan tugas antarlembaga kerap kali terjadi tak seimbang. Padahal, demi kelancaran pengawasan, pembobotan tugas lembaga mesti dibagi serata mungkin. Apabila bobot kerja terlalu besar, maka anggaran pun dinilainya akan semakin besar, sehingga sulit dikontrol serta rentan penyalahgunaan. "Untuk lembaga yang bobot tugasnya ringan, juga rentan pemborosan anggaran," imbuhnya.

Terpisah, koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, Perpres nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo terlalu terburu-buru. Pasalnya, terdapat beberapa peraturan yang tidak dipersiapkan dengan matang. "Kalau saya melihat ini tidak dipersiapkan matang," kata Boyamin.

Ada beberapa pasal yang dinilai belum ada dasar pembentukan berdasarkan suatu undang-undang. Pasal tersebut yaitu 1,2 dan 3 terkait memberikan hak keuangan kepada dewan pengarah. Dia menjelaskan, menyangkut struktur di luar pejabat seperti dewan pengarah seharusnya masuk Undang-undang. "Dan kalau dipersipkan matang dan demi menghormati negarawan ini disusun peraturan pemerintah disusun peraturan Presiden hak keuangannya baru dibentuk orangnya," kata dia.

Kemudian, menurut dia, anggota dewan pengarah dan kepala BPIP yang mendapatkan hak keuangan pengangkatannya tidak melalui seleksi. Dia menilai hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Ya, kalau perlu bicara badan-badan itu kan ini eselonisasi kan ini seperti pejabat tinggi utama harus ada seleksi, ini dan juga ditentukan dewan pengarah itu apakah MPRnya, BPIP dibentuk ngambil keputusannya itu enggak ada semua. Hanya mengarahkan seperti apa?" pungkasnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945
Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Berita Sejenis

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.


Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Bukan Mandataris, KPK Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab ke Presiden

Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah.


Kabut Asap Tak Boleh Ganggu Proses Belajar Terhenti

Kabut Asap Tak Boleh Ganggu Proses Belajar Terhenti

Mendikbud Muhadjir Effendy meminta para guru di daerah yang terpapar kabut asap tetap memberikan bimbingan belajar kepada siswa selama sekolah diliburkan.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Kekuatan DPR bisa tak berfungsi, jika Presiden Joko Widodo tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengeluarkan surat pr


Di Tangan DPR, KPK Bisa Benar-benar Mati

Di Tangan DPR, KPK Bisa Benar-benar Mati

Manuver DPR memberangus kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal baru.


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang


Kekayaan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Rp3 Miliar

Kekayaan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Rp3 Miliar

Untuk kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kepala daerah. Terbaru, Bupati Bengkayang Kalimantan Barat (Kalbar) Suryadman Gidot.


Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Ancaman politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih terasa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!