Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

  • BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun
  • BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

JAKARTA - Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9). Rapat tersebut berlangsung tujuh jam, mulai pukul 14.00 sampai 21.30 tadi malam. Itupun ujungnya rapat ditunda dan hanya menghasilkan keputusan sementara.

Di antara poin keputusan sementara itu adalah parlemen meminta supaya Kemenkeu segera membayarkan dana talangan kepada BPJS Kesehatan. Nah saat pengambilan keputusan ini, rapat sempat diskors sementara. Penyebabnya adalah dana talangan jauh lebih kecil dibandingkan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Dikhawatirkan saat dana itu dikucurkan, hari itu juga akan habis seketika itu pula. Sebab versi review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS Kesehatan sampai Desember nanti adalah Rp8 triliun lebih. Sementara versi BPJS Kesehatan defisit mereka sampai 17 September adalah Rp7,05 triliun.

Terkait perbedaan angka antara ketersediaan dana talangan dan kebutuhan riil tersebut, Wamenkeu Mardiasmo mengatakan mereka hanya membayar sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan. Dia mengungkapkan bahwa sesuai permintaan BPJS Kesehatan yang dilayangkan akhir Agustus lalu, nominalnya Rp5 triliunan.

Selain itu Mardiasmo mengatakan angka yang keluar dari BPKP itu adalah review defisit sampai Desember nanti. Alias masih angka proyeksi. "Pemerintah tidak membayar angka yang masih proyeksi," katanya.

Akhirnya rapat memutuskan bahwa kucuran dana talangan untuk BPJS Kesehatan tetap Rp4,993 triliun itu. Namun pemerintah berkomitmen jika nanti sampai Desember 2018 ada defisit lagi, siap mengucurkan dana talangan kembali. Mardiasmo mengatakan dana talangan itu resminya bernama dana cadangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sifatnya diberikan begitu saja ke BPJS Kesehatan tanpa meminta dikembalikan layaknya hutang.

Dalam rapat tersebut Mardiasmo juga mengungkap bahwa yang membuat BPJS Kesehatan tekor itu bukan dari kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI). Data yang dihimpun Kemenkeu menunjukkan pada 2017 iuran PBI mencapai Rp25 triliunan. Sementara pembiayaan klaim untuk kelompok PBI hanya Rp20,6 triliun.

Ternyata yang membuat defisit BPJS Kesehatan adalah di kelompok peserta yang didaftarkan pemerintah daerah, pekerja informal, dan bukan pekerja. Kelompok bukan pekerja ini umumnya pensiunan polisi, PNS, dan TNI.

Data Kemenkeu menyebutkan pada periode 2017 iuran untuk kelompok peserta yang didaftarkan pemdaencapai Rp5,2 triliun. Tetapi biaya klaim mereka mencapai Rp6,8 triliun. Kemudian untuk kelompok iuran informasi pada 2017 iurannya mencapai Rp6,7 triliun. Tetapi biaya klaimnya jauh melampaui di angka Rp23,33 triliun.

Atas dasar data tersebut, Mardiasmo mengungkapkan fenomena yang harus dicarikan solusinya. Diantaranya adalah tingkat rutinitas pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelompok informal hanya 54 persen. Dia berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan penarikan iuran tersebut.

Kemudian Mardiasmo mengatakan penduduk yang didaftarkan pemda umumnya memiliki resiko tinggi. Kondisi serupa juga dialami oleh pensiunan PNS, polisi, dan TNI yang memiliki resiko tinggi. Bahkan lebih dari 93 persen peserta BPJS Kesehatan kelompok pensiunan ini beresiko tinggi.

Lantas terkait kapan dana talangan itu bisa dicairkan, Mardiasmo mengatakan bisa secepatnya. "Minggu depan bisa dibayarkan," kata dia.

Namun Mardiasmo menegaskan BPJS Kesehatan juga bisa melakukan upaya-upaya bauran. Supaya defisit berikutnya tidak terus membesar. Upaya pembauran tersebut diantaranya meningkatkan persentase kedisiplinan dan rutinitas membayar iuran untuk peserta informal.

Selain itu juga bisa menggunakan uang dari cukai rokok sebesar Rp1,1 triliun. Selain itu juga bisa mereview keberadaan dana kapitasi yang mengendap di fasilitas kesehatan (faskes). Versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana yang mengendap di faskes, seperti puskesmas, mencapai Rp3 triliun.

Sementara itu Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono memaparkan, mekanisme pencairan dana cadangan untuk bantuan deficit pada program JKN dilakukan dalam beberapa tahap. “Yang pertama, Kemenkeu menerima usulan BPJS Kesehatan untuk pengalokasian dana penanggulangan defisit,” katanya. Dalam hal ini, Kemenkeu juga meminta BPKP untuk melakukan review, kemudian menerima hasil review BPKP atas kondisi defisit pada BPJS Kesehatan.

Kedua, Kemenkeu meminta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rencana penggunaan dana talangan tersebut. Dana itu didasarkan pada hasil review BPKP atas realisasi dan proyeksi defisit BPJS Kesehatan. Ketiga, Kemenkeu menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) yang mengalokasikan dana bantuan defisit BPJS Kesehatan.

Setelah itu, BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Kemenkeu untuk pencairan dana bantuan JKN berdasarkan defisit yang jatuh tempo. “Kemudian, Kemenkeu mencairkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan menggunakan dana tersebut untuk menanggulangi defisit cashflow BPJS Kesehatan,” lanjut Marwanto.

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, proses pencairan dana talangan ini tengah berlangsung. “Yang jelas sudah diproses,” tuturnya.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan untuk urusan defisit harus harus hati-hati mendefinisikannya. Sebab ada hutang juga yang jatuh tempo Januari 2019. Sehingga perlu ada solusi-solusi yang harus dipersiapkan.

Untuk jangka sangat pendek, dia mengungkapkan bahwa per 17 September 2018 defisit BPJS Kesehatan sudah berada di angka Rp7,05 triliun. Jadi uang talangan atau suntikan Rp4,993 triliun akan langsung terserap begitu dicairkan. Kucuran uang tersebut belum menurut defisit BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

Nah karena dana talangan di bawah defisit sesungguhnya, maka jika sudah cair nanti BPJS Kesehatan akan melakukan pengaturan pencairannya. Rumah sakit yang mengajukan klaim lebih dulu, maka akan dibayar lebih awal. Dia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap bakal membayar denda keterlambatan pembayaran untuk RS sebesar 1 persen/bulan.

Rapat yang semula membahas soal dana talangan itu sempat berbelok ke urusan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan. Ketiga peraturan itu terkait terkait layanan katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan fisioterapi.

Rapat sempat dihentikan selama 15 menit karena BPJS Kesehatan masih ngeyel tidak bersedia mencabutnya. Padahal DPR dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah meminta untuk dicabut. Sementara itu Kemenkes juga tegas meminta supaya tiga peraturan itu ditunda.

Dalam rapat tadi malam awalnya Fachmi Idris meminta waktu sepuluh hari untuk membahas internal usulan pencabutan. Namun di dalam rapat tersebut desakan supaya tiga perdirjampelkes itu untuk dicabut. Minimal tidak diberlakukan sementara atau dipending. Mendapat desakan untuk dipending itu, Fachmi tidak bisa menolaknya.

Sebelum memutuskannya Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan akan berkirim surat terlebih dahulu ke Kemenkes. BPJS Kesehatan rencananya hari ini akan berkirim surat ke Kemenkes. Nantinya akan ada balasan dari Kemenkes apakah tiga perdirjampelkes tersebut bakal dicabut.

Fachmi juga mengatakan baru diterbitkan sebuah Perpres terkait layanan JKN di BPJS Kesehatan. Informasi yang dia dapatkan, di dalam Perpres tersebut BPJS Kesehatan tidak bisa lagi menetapkan peraturan terkait layanan medis. Ke depan setiap peraturan harus diusulkan ke Kemenkes. Kemudian Kemenkes yang menetapkannya untuk bisa diterapkan atau tidak. (wan/rin)

Berita Sebelumnya

TKW Dijual Online
TKW Dijual Online

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemindahan Ibu Kota Baru Sedot Rp466 Triliun

Pemindahan Ibu Kota Baru Sedot Rp466 Triliun

Wacana pemindahan ibu kota terus dipersiapkan. Meski lokasinya belum ditetapkan, konstruksi pembangunan direncanakan dilakukan pada 2021.


Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

Kementerian Perindustrian akhirnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun.


Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020.


KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja.


Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Kementerian Kesehatan mengirimkan surat permintaan kepada Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet.


BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2018.


THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta, masyarakat mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet.


Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Kementerian Kesehatan telah digandeng oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan kematian petugas TPS di seluruh Indonesia.


Akreditasi Rumah sakit Dideadline 30 Juni

Akreditasi Rumah sakit Dideadline 30 Juni

Rumah sakit akan sulit memberikan pelayanan yang berkualitas apabila fasilitas kesehatan tersebut tidak terakreditasi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!