Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

  • BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun
  • BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

JAKARTA - Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9). Rapat tersebut berlangsung tujuh jam, mulai pukul 14.00 sampai 21.30 tadi malam. Itupun ujungnya rapat ditunda dan hanya menghasilkan keputusan sementara.

Di antara poin keputusan sementara itu adalah parlemen meminta supaya Kemenkeu segera membayarkan dana talangan kepada BPJS Kesehatan. Nah saat pengambilan keputusan ini, rapat sempat diskors sementara. Penyebabnya adalah dana talangan jauh lebih kecil dibandingkan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Dikhawatirkan saat dana itu dikucurkan, hari itu juga akan habis seketika itu pula. Sebab versi review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS Kesehatan sampai Desember nanti adalah Rp8 triliun lebih. Sementara versi BPJS Kesehatan defisit mereka sampai 17 September adalah Rp7,05 triliun.

Terkait perbedaan angka antara ketersediaan dana talangan dan kebutuhan riil tersebut, Wamenkeu Mardiasmo mengatakan mereka hanya membayar sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan. Dia mengungkapkan bahwa sesuai permintaan BPJS Kesehatan yang dilayangkan akhir Agustus lalu, nominalnya Rp5 triliunan.

Selain itu Mardiasmo mengatakan angka yang keluar dari BPKP itu adalah review defisit sampai Desember nanti. Alias masih angka proyeksi. "Pemerintah tidak membayar angka yang masih proyeksi," katanya.

Akhirnya rapat memutuskan bahwa kucuran dana talangan untuk BPJS Kesehatan tetap Rp4,993 triliun itu. Namun pemerintah berkomitmen jika nanti sampai Desember 2018 ada defisit lagi, siap mengucurkan dana talangan kembali. Mardiasmo mengatakan dana talangan itu resminya bernama dana cadangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sifatnya diberikan begitu saja ke BPJS Kesehatan tanpa meminta dikembalikan layaknya hutang.

Dalam rapat tersebut Mardiasmo juga mengungkap bahwa yang membuat BPJS Kesehatan tekor itu bukan dari kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI). Data yang dihimpun Kemenkeu menunjukkan pada 2017 iuran PBI mencapai Rp25 triliunan. Sementara pembiayaan klaim untuk kelompok PBI hanya Rp20,6 triliun.

Ternyata yang membuat defisit BPJS Kesehatan adalah di kelompok peserta yang didaftarkan pemerintah daerah, pekerja informal, dan bukan pekerja. Kelompok bukan pekerja ini umumnya pensiunan polisi, PNS, dan TNI.

Data Kemenkeu menyebutkan pada periode 2017 iuran untuk kelompok peserta yang didaftarkan pemdaencapai Rp5,2 triliun. Tetapi biaya klaim mereka mencapai Rp6,8 triliun. Kemudian untuk kelompok iuran informasi pada 2017 iurannya mencapai Rp6,7 triliun. Tetapi biaya klaimnya jauh melampaui di angka Rp23,33 triliun.

Atas dasar data tersebut, Mardiasmo mengungkapkan fenomena yang harus dicarikan solusinya. Diantaranya adalah tingkat rutinitas pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelompok informal hanya 54 persen. Dia berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan penarikan iuran tersebut.

Kemudian Mardiasmo mengatakan penduduk yang didaftarkan pemda umumnya memiliki resiko tinggi. Kondisi serupa juga dialami oleh pensiunan PNS, polisi, dan TNI yang memiliki resiko tinggi. Bahkan lebih dari 93 persen peserta BPJS Kesehatan kelompok pensiunan ini beresiko tinggi.

Lantas terkait kapan dana talangan itu bisa dicairkan, Mardiasmo mengatakan bisa secepatnya. "Minggu depan bisa dibayarkan," kata dia.

Namun Mardiasmo menegaskan BPJS Kesehatan juga bisa melakukan upaya-upaya bauran. Supaya defisit berikutnya tidak terus membesar. Upaya pembauran tersebut diantaranya meningkatkan persentase kedisiplinan dan rutinitas membayar iuran untuk peserta informal.

Selain itu juga bisa menggunakan uang dari cukai rokok sebesar Rp1,1 triliun. Selain itu juga bisa mereview keberadaan dana kapitasi yang mengendap di fasilitas kesehatan (faskes). Versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana yang mengendap di faskes, seperti puskesmas, mencapai Rp3 triliun.

Sementara itu Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono memaparkan, mekanisme pencairan dana cadangan untuk bantuan deficit pada program JKN dilakukan dalam beberapa tahap. “Yang pertama, Kemenkeu menerima usulan BPJS Kesehatan untuk pengalokasian dana penanggulangan defisit,” katanya. Dalam hal ini, Kemenkeu juga meminta BPKP untuk melakukan review, kemudian menerima hasil review BPKP atas kondisi defisit pada BPJS Kesehatan.

Kedua, Kemenkeu meminta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rencana penggunaan dana talangan tersebut. Dana itu didasarkan pada hasil review BPKP atas realisasi dan proyeksi defisit BPJS Kesehatan. Ketiga, Kemenkeu menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) yang mengalokasikan dana bantuan defisit BPJS Kesehatan.

Setelah itu, BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Kemenkeu untuk pencairan dana bantuan JKN berdasarkan defisit yang jatuh tempo. “Kemudian, Kemenkeu mencairkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan menggunakan dana tersebut untuk menanggulangi defisit cashflow BPJS Kesehatan,” lanjut Marwanto.

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, proses pencairan dana talangan ini tengah berlangsung. “Yang jelas sudah diproses,” tuturnya.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan untuk urusan defisit harus harus hati-hati mendefinisikannya. Sebab ada hutang juga yang jatuh tempo Januari 2019. Sehingga perlu ada solusi-solusi yang harus dipersiapkan.

Untuk jangka sangat pendek, dia mengungkapkan bahwa per 17 September 2018 defisit BPJS Kesehatan sudah berada di angka Rp7,05 triliun. Jadi uang talangan atau suntikan Rp4,993 triliun akan langsung terserap begitu dicairkan. Kucuran uang tersebut belum menurut defisit BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

Nah karena dana talangan di bawah defisit sesungguhnya, maka jika sudah cair nanti BPJS Kesehatan akan melakukan pengaturan pencairannya. Rumah sakit yang mengajukan klaim lebih dulu, maka akan dibayar lebih awal. Dia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap bakal membayar denda keterlambatan pembayaran untuk RS sebesar 1 persen/bulan.

Rapat yang semula membahas soal dana talangan itu sempat berbelok ke urusan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan. Ketiga peraturan itu terkait terkait layanan katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan fisioterapi.

Rapat sempat dihentikan selama 15 menit karena BPJS Kesehatan masih ngeyel tidak bersedia mencabutnya. Padahal DPR dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah meminta untuk dicabut. Sementara itu Kemenkes juga tegas meminta supaya tiga peraturan itu ditunda.

Dalam rapat tadi malam awalnya Fachmi Idris meminta waktu sepuluh hari untuk membahas internal usulan pencabutan. Namun di dalam rapat tersebut desakan supaya tiga perdirjampelkes itu untuk dicabut. Minimal tidak diberlakukan sementara atau dipending. Mendapat desakan untuk dipending itu, Fachmi tidak bisa menolaknya.

Sebelum memutuskannya Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan akan berkirim surat terlebih dahulu ke Kemenkes. BPJS Kesehatan rencananya hari ini akan berkirim surat ke Kemenkes. Nantinya akan ada balasan dari Kemenkes apakah tiga perdirjampelkes tersebut bakal dicabut.

Fachmi juga mengatakan baru diterbitkan sebuah Perpres terkait layanan JKN di BPJS Kesehatan. Informasi yang dia dapatkan, di dalam Perpres tersebut BPJS Kesehatan tidak bisa lagi menetapkan peraturan terkait layanan medis. Ke depan setiap peraturan harus diusulkan ke Kemenkes. Kemudian Kemenkes yang menetapkannya untuk bisa diterapkan atau tidak. (wan/rin)

Berita Sebelumnya

TKW Dijual Online
TKW Dijual Online

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba sistem rujukan online BPJS Kesehatan diperpanjang hingga 15 Oktober nanti.


Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Nafas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya bisa lebih panjang. Dana talangan yang dijanjikan pemerintah akhirnya sudah cair.


Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan.


Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Persoalan tagihan rumah sakit (RS) kepada BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan adanya skema supply chain financing (SCF).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!