Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

  • BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri
  • BPJS Kesehatan Jangan Asal Naikkan Iuran Peserta Mandiri

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jangan asal menaikan iuran peserta mandiri. Akan tetapi kenaikan juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan terhadap peserta.

Ketua Departemen Lobi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Andy William Sinaga mengatakan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan harus diiringi dengan peningkatan pelayanan, terutama peserta bukan penerima upah (PBPU).

"Walaupun agak berat, kami mendukung kenaikan tersebut sebagai upaya penyelamatan BPJS dari defisit. Tapi harus ada komitmen agar BPJS Kesehatan dapat memperbaiki pelayanannya, agar kepercayaan masyarakat kepada BPJS semakin membaik," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8) kemarin.

Dijelaskannya, bentuk peningkatan pelayanan kepada peserta bisa dalam bentuk langsung mencarikan ruang perawatan, jika peserta kesulitan mencari atau mendapatkan ruang perawatan, terutama ruang perawatan khusus seperti ICU, PICU, NICU dan HCU.

BPJS Kesehatan juga harus bisa memastikan tidak ada lagi antrean panjang peserta JKN saat ke dokter, serta tak ada lagi antrean lama untuk mendapatkan pelayanan operasi.

"KSBI mendorong anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendatang bersama-sama pemerintah agar lebih sering melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan keberadaan BPJS Kesehatan terutama Fasilitas Kesehatan (Faskes) agar masyarakat merasa nyaman dan senang akan pelayanan BPJS Kesehatan," terang dia.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan berharap rencana kenaikan iuran bisa diimplementasikan sesegera mungkin guna keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). BPJS ingin kenaikan iuran bisa disesuaikan dengan kondisi finansial masyarakat dan keuangan negara.

Wacana kenaikan iuran pernah dilakukan pembahasan nilai aktuaria BPJS Kesehatan pada 2016. Pada tahun tersebut, nilai aktuaria iuran untuk peserta kelas tiga ditetapkan sebesar Rp36 ribu dari besaran iuran saat itu dan masih tetap hingga saat ini sebesar Rp23 ribu.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018 menemukan sejumlah inefisiensi pembiayaan di beberapa sektor.

Beberapa diantaranya inefisiensi pembiayaan kelas rumah sakit yang tidak sesuai dengan tingkatannya, sistem rujukan pasien ke rumah sakit yang sebenarnya bisa diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan termasuk tingkat kolektibilitas BPJS Kesehatan sendiri yang perlu ditingkatkan. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Menteri Jangan Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Pada Oktober 2019 mendatang, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.


Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.


Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020 mendatang.


Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

Soal Mati Listrik Massal, Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon

PT PLN Persero menggandeng Bareskrim Polri untuk menginvestigasi gangguan yang menyebabkan mati listrik massal alias blackout di Jakarta, Banten, Jawa Barat, da


Indonesia Deportasi 35 WNA Ilegal asal Banglasdesh

Indonesia Deportasi 35 WNA Ilegal asal Banglasdesh

Pemerintah Indonesia mendeportasi 35 warga negara asing asal Bangladesh.


PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

Pemerintah menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada umumnya berjalan dengan baik.


Kloter Terakhir Diterbangkan dari Batam Hari Ini

Kloter Terakhir Diterbangkan dari Batam Hari Ini

Hari ini (1/8) merupakan penerbangan terakhir dari Kelompok terbang (kloter) asal Provinsi Jambi. Rencana keberangkatan ke Tanah Suci, Mekkah, melalui embarkasi


Per hari Ini, 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dinonaktifkan

Per hari Ini, 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dinonaktifkan

Pemerintah akan menonaktifkan 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Agustus hari ini.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!