Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja
  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

JAKARTA - Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir. Sayangnya hingga kini Presiden Joko Widodo tetap diam. Padahal yang bertanggungjawab atas BPJS Kesehatan adalah presiden.

Menurut Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, BPJS Kesehatan adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Sehingga, wajar himbauan yang dikeluarkan oleh DJSN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak dihiraukan. Selain itu, BPJS dituntut untuk melakukan efisiensi karena keuangannya yang semakin tidak stabil. “Mereka sudah bleeding antara 9 hingga 10 triliun,” katanya.

Menurut Dede, Presiden, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus segeraduduk bersama untuk memecahkan masalah defisit keuangan BPJS. “Kalau tidak ya akan keluar Perdir –Perdir lainnya,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, kata Dede yang dibutuhkan oleh BPJS adalah solusi pendanaan. Bisa dengan ijin untuk menaikkan nilai premi, ataupun subsidi langsung dari APBN. Ataupun opsi pendanaan lain. “BUMN-BUMN besar saja kalau tidak sehat disuntik miliaran, masak ini yang menyangkut kesehatan tidak disubsidi,” katanya.

Dalam hal ini, Presiden harus segera bertindak. Karena jika persoalan JKN dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan publik pada pemerintah akan terus menurun.

Dede menyebut, di tahun 2016, berbagai survey publik menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK terpusat pada 2 hal, yakni Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan. Namun memasuki tahun 2017 hingga menjelang 2018, kepercayaan itu terus menurun dan kini sektor kesehatan sudah bermasalah.

Apalagi, kata Dede, Presiden sudah mencabut banyak subsidi untuk rakyat. Seperti subsidi BBM dan tarif listrik. Memang benar Pemerintahan telah meraih kesuksesan di beberapa sektor makro, seperti pembangunan infrastruktur dan merebut sektor-sektor energi strategis.

“Tapi pembangunan-pembangunan seperti itu belum tentu kan dinikmati langsung oleh rakyat kecil. Seharusnya pelayanan kepada masyarakat dinomorsatukan,” Jelasnya.

Ahmad Ansyori, komisioner DJSN, kemarin menyatakan bahwa seharusnya Presiden melunasi hutang yang dimiliki BPJS Kesehatan. Pada 2017 saja, BPJS Kesehatan memiliki hutang sekitar Rp 18,3 triliun. ”Saya pernah dikasih tahu kalau di Kemenkeu ada uang. Harusnya ditutup dulu yang Rp 18, 3 triliun. Untuk kedepan kita pikirkan lagi,” ucapnya. Jika hal ini tidak dilakukan segera oleh negara, dampaknya BPJS Kesehatan akan terus mengalami kekurangan.

Dia menyatakan jika kekurangan pembiayaan BPJS Kesehatan sudah bisa terprediksi sejak awal berdirinya lembaga itu. Pada 1 Januari 2014, DJSN sudah menghitung akan terjadi kekurangan pembiayaan. Pemerintah saat itu menentukan untuk kelas 3 membayar iuran Rp 19.000. ”Padahal menurut perhitungan DJSN, idealnya Rp 36.000,” katanya.

Dengan mengetahui risiko kekurangan pembiayaan, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan pendanaan. Evaluasi iuran dilakukan dua tahun sekali. Seharusnya, tahun ini sudah ada evaluasi kenaikan iuran. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif.

”Akibat dari defisit ini adalah banyak rumah sakit yang memiliki piutang kepada BPJS Kesehatan. Padahal rumah sakit harus membayar obat dan karyawan,” ujarnya.

Desakan kepada Jokowi untuk memperbaiki sistem BPJS Kesehatan juga datang dari KPAI. Susanto, ketua KPAI, menyatakan bahwa dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 44 disebutkan jika anak dijamin kesehatannnya bahkan sejak dalam kandungan. ”Peraturan BPJS Kesehatan ini berdampak langsung kepada anak,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar presiden segera melakukan tindakan. KPAI juga telah bersurat kepada Presiden jika afirmasi yang nanti dilakukan agar tidak berdampak pada pengurangan manfaat. (tau/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo
PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gerindra Benarkan Pertemuan JK-Prabowo

Gerindra Benarkan Pertemuan JK-Prabowo

Pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Prabowo Subianto, Kamis (13/5) lalu, diharapkan menjadi titik awal rujuknya kedua kekuatan.


BJ Habibie Turun Tangan

BJ Habibie Turun Tangan

Presiden ke-3 Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie turun tangan untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.


Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

Hakim Konstitusi 100 Persen Independen

Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 dijamin 100 persen independen.


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Ajukan Gugatan ke MK, 02 Hanya Punya Waktu 3 Hari

Ajukan Gugatan ke MK, 02 Hanya Punya Waktu 3 Hari

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tegas menolak hasil Pilpres 2019.


Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Jokowi-Ma'ruf Menang, Selisih 16,5 Juta Suara

Selesai sudah rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (21/5) dinihari.


Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Presiden Didesak Rombak Pansel KPK

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KMSAK) mendesak Presiden Jokowi merombak struktur pansel KPK.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

TNI-Polri Solid, Presiden Janjikan 100 Jabatan Baru Pati

Presiden Joko Widodo mengapresiasi soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa.


Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Waspadai Penyebaran Wabah Virus Cacar Monyet

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta, masyarakat mewaspadai penularan virus monkeypox atau cacar monyet.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!