Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja
  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

JAKARTA - Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir. Sayangnya hingga kini Presiden Joko Widodo tetap diam. Padahal yang bertanggungjawab atas BPJS Kesehatan adalah presiden.

Menurut Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, BPJS Kesehatan adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Sehingga, wajar himbauan yang dikeluarkan oleh DJSN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak dihiraukan. Selain itu, BPJS dituntut untuk melakukan efisiensi karena keuangannya yang semakin tidak stabil. “Mereka sudah bleeding antara 9 hingga 10 triliun,” katanya.

Menurut Dede, Presiden, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus segeraduduk bersama untuk memecahkan masalah defisit keuangan BPJS. “Kalau tidak ya akan keluar Perdir –Perdir lainnya,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, kata Dede yang dibutuhkan oleh BPJS adalah solusi pendanaan. Bisa dengan ijin untuk menaikkan nilai premi, ataupun subsidi langsung dari APBN. Ataupun opsi pendanaan lain. “BUMN-BUMN besar saja kalau tidak sehat disuntik miliaran, masak ini yang menyangkut kesehatan tidak disubsidi,” katanya.

Dalam hal ini, Presiden harus segera bertindak. Karena jika persoalan JKN dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan publik pada pemerintah akan terus menurun.

Dede menyebut, di tahun 2016, berbagai survey publik menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK terpusat pada 2 hal, yakni Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan. Namun memasuki tahun 2017 hingga menjelang 2018, kepercayaan itu terus menurun dan kini sektor kesehatan sudah bermasalah.

Apalagi, kata Dede, Presiden sudah mencabut banyak subsidi untuk rakyat. Seperti subsidi BBM dan tarif listrik. Memang benar Pemerintahan telah meraih kesuksesan di beberapa sektor makro, seperti pembangunan infrastruktur dan merebut sektor-sektor energi strategis.

“Tapi pembangunan-pembangunan seperti itu belum tentu kan dinikmati langsung oleh rakyat kecil. Seharusnya pelayanan kepada masyarakat dinomorsatukan,” Jelasnya.

Ahmad Ansyori, komisioner DJSN, kemarin menyatakan bahwa seharusnya Presiden melunasi hutang yang dimiliki BPJS Kesehatan. Pada 2017 saja, BPJS Kesehatan memiliki hutang sekitar Rp 18,3 triliun. ”Saya pernah dikasih tahu kalau di Kemenkeu ada uang. Harusnya ditutup dulu yang Rp 18, 3 triliun. Untuk kedepan kita pikirkan lagi,” ucapnya. Jika hal ini tidak dilakukan segera oleh negara, dampaknya BPJS Kesehatan akan terus mengalami kekurangan.

Dia menyatakan jika kekurangan pembiayaan BPJS Kesehatan sudah bisa terprediksi sejak awal berdirinya lembaga itu. Pada 1 Januari 2014, DJSN sudah menghitung akan terjadi kekurangan pembiayaan. Pemerintah saat itu menentukan untuk kelas 3 membayar iuran Rp 19.000. ”Padahal menurut perhitungan DJSN, idealnya Rp 36.000,” katanya.

Dengan mengetahui risiko kekurangan pembiayaan, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan pendanaan. Evaluasi iuran dilakukan dua tahun sekali. Seharusnya, tahun ini sudah ada evaluasi kenaikan iuran. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif.

”Akibat dari defisit ini adalah banyak rumah sakit yang memiliki piutang kepada BPJS Kesehatan. Padahal rumah sakit harus membayar obat dan karyawan,” ujarnya.

Desakan kepada Jokowi untuk memperbaiki sistem BPJS Kesehatan juga datang dari KPAI. Susanto, ketua KPAI, menyatakan bahwa dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 44 disebutkan jika anak dijamin kesehatannnya bahkan sejak dalam kandungan. ”Peraturan BPJS Kesehatan ini berdampak langsung kepada anak,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar presiden segera melakukan tindakan. KPAI juga telah bersurat kepada Presiden jika afirmasi yang nanti dilakukan agar tidak berdampak pada pengurangan manfaat. (tau/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo
PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10).


Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba Rujukan Online BPJS Kesehatan Diperpanjang

Ujicoba sistem rujukan online BPJS Kesehatan diperpanjang hingga 15 Oktober nanti.


Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Gempa dan tsunami di Palu dan Donggala membuat dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ikut berduka.


Kunjungi Kampung Batik, Prabowo Janji Kuatkan Industri Lokal

Kunjungi Kampung Batik, Prabowo Janji Kuatkan Industri Lokal

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam kunjungannya di Pekalongan menyempatkan diri untuk mengunjungi pengrajin batik di kampung Kauman.


Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Banyaknya menteri di jajaran kabinet kerja yang masuk dalam struktur juru kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat perhatian Ombudsman.


Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Nafas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya bisa lebih panjang. Dana talangan yang dijanjikan pemerintah akhirnya sudah cair.


Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan.


Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Presidem Didesak Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Ombudsman RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meluruskan kisruh pelaksanaan impor beras.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!