Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja
  • BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

JAKARTA - Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir. Sayangnya hingga kini Presiden Joko Widodo tetap diam. Padahal yang bertanggungjawab atas BPJS Kesehatan adalah presiden.

Menurut Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, BPJS Kesehatan adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Sehingga, wajar himbauan yang dikeluarkan oleh DJSN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak dihiraukan. Selain itu, BPJS dituntut untuk melakukan efisiensi karena keuangannya yang semakin tidak stabil. “Mereka sudah bleeding antara 9 hingga 10 triliun,” katanya.

Menurut Dede, Presiden, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus segeraduduk bersama untuk memecahkan masalah defisit keuangan BPJS. “Kalau tidak ya akan keluar Perdir –Perdir lainnya,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, kata Dede yang dibutuhkan oleh BPJS adalah solusi pendanaan. Bisa dengan ijin untuk menaikkan nilai premi, ataupun subsidi langsung dari APBN. Ataupun opsi pendanaan lain. “BUMN-BUMN besar saja kalau tidak sehat disuntik miliaran, masak ini yang menyangkut kesehatan tidak disubsidi,” katanya.

Dalam hal ini, Presiden harus segera bertindak. Karena jika persoalan JKN dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan publik pada pemerintah akan terus menurun.

Dede menyebut, di tahun 2016, berbagai survey publik menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK terpusat pada 2 hal, yakni Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan. Namun memasuki tahun 2017 hingga menjelang 2018, kepercayaan itu terus menurun dan kini sektor kesehatan sudah bermasalah.

Apalagi, kata Dede, Presiden sudah mencabut banyak subsidi untuk rakyat. Seperti subsidi BBM dan tarif listrik. Memang benar Pemerintahan telah meraih kesuksesan di beberapa sektor makro, seperti pembangunan infrastruktur dan merebut sektor-sektor energi strategis.

“Tapi pembangunan-pembangunan seperti itu belum tentu kan dinikmati langsung oleh rakyat kecil. Seharusnya pelayanan kepada masyarakat dinomorsatukan,” Jelasnya.

Ahmad Ansyori, komisioner DJSN, kemarin menyatakan bahwa seharusnya Presiden melunasi hutang yang dimiliki BPJS Kesehatan. Pada 2017 saja, BPJS Kesehatan memiliki hutang sekitar Rp 18,3 triliun. ”Saya pernah dikasih tahu kalau di Kemenkeu ada uang. Harusnya ditutup dulu yang Rp 18, 3 triliun. Untuk kedepan kita pikirkan lagi,” ucapnya. Jika hal ini tidak dilakukan segera oleh negara, dampaknya BPJS Kesehatan akan terus mengalami kekurangan.

Dia menyatakan jika kekurangan pembiayaan BPJS Kesehatan sudah bisa terprediksi sejak awal berdirinya lembaga itu. Pada 1 Januari 2014, DJSN sudah menghitung akan terjadi kekurangan pembiayaan. Pemerintah saat itu menentukan untuk kelas 3 membayar iuran Rp 19.000. ”Padahal menurut perhitungan DJSN, idealnya Rp 36.000,” katanya.

Dengan mengetahui risiko kekurangan pembiayaan, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan pendanaan. Evaluasi iuran dilakukan dua tahun sekali. Seharusnya, tahun ini sudah ada evaluasi kenaikan iuran. Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif.

”Akibat dari defisit ini adalah banyak rumah sakit yang memiliki piutang kepada BPJS Kesehatan. Padahal rumah sakit harus membayar obat dan karyawan,” ujarnya.

Desakan kepada Jokowi untuk memperbaiki sistem BPJS Kesehatan juga datang dari KPAI. Susanto, ketua KPAI, menyatakan bahwa dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 44 disebutkan jika anak dijamin kesehatannnya bahkan sejak dalam kandungan. ”Peraturan BPJS Kesehatan ini berdampak langsung kepada anak,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar presiden segera melakukan tindakan. KPAI juga telah bersurat kepada Presiden jika afirmasi yang nanti dilakukan agar tidak berdampak pada pengurangan manfaat. (tau/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo
PKS Diminta Tak Memaksa Prabowo

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan petasan yang terjadi saat debat calon presiden (Debat capres) masih diselidiki.


Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Banjir Doa

Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Banjir Doa

Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menjalani perawatan di Singapura sejak Sabtu lalu (9/2).


Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Kementerian Kesehatan memprediksi jika bulan ini masih akan terjadi peningkatan kasus demam bedarah dengue (DBD).


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!