Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

  • BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun
  • BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar. Pemerintah telah mencairkan sdana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut. Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan jauh lebih besar dari yang pertama.

“Kita (pemerintah) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/12). Seperti diketahui, di tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya mengucurkan Rp 4,9 triliun.

Namun demikian, Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) menyebut uang sebesar Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Melainkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya tetap meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit. “Tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya, hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan akan menerima dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,6 triliun. Namun pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun saja. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya. “Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) di 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (far/rin/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Awasi Pejabat, Dua Pegawai KPK Dipukuli

Ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang. Kali ini, dua pegawai KPK menjadi korban kekerasan sekolompok orang.


Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Bulan ini Jumlah Penderita DBD Diprediksi Masih Naik

Kementerian Kesehatan memprediksi jika bulan ini masih akan terjadi peningkatan kasus demam bedarah dengue (DBD).


Lindungi Pesawat Bupati, Praka Nasrudin Tewas Ditembak

Lindungi Pesawat Bupati, Praka Nasrudin Tewas Ditembak

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali beraksi, Senin (28/1). Mereka menembaki prajurit TNI yang berjaga di Bandara Mapenduma, Nduga, Papua.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Grasi Susrama Lukai Kebebasan Pers

Grasi Susrama Lukai Kebebasan Pers

Ironi keadilan di negeri ini kembali tersaji. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada I Nyoman Susrama.


Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Alhamdulillah, Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali ini, giliran perangkat desa yang akan mendapat “kemurahan” pemerintah.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!