Nasional
Share this on:

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

  • BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun
  • BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar. Pemerintah telah mencairkan sdana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut. Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan jauh lebih besar dari yang pertama.

“Kita (pemerintah) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/12). Seperti diketahui, di tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya mengucurkan Rp 4,9 triliun.

Namun demikian, Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) menyebut uang sebesar Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Melainkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya tetap meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit. “Tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya, hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan akan menerima dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,6 triliun. Namun pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun saja. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya. “Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) di 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (far/rin/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

April, BPJS Kesehatan Tegal Bayar Klaim Rp132,1 Miliar

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal, Selasa (16/4), membayar klaim hutang jatuh tempo ke fasilitas kesehatan Rp132.167.776.431.00.


Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan seorang Staf Khusus Menteri Agama bernama Gugus Joko Waskito.


Nari Ditahan, Setnov Kembali Diperiksa

Nari Ditahan, Setnov Kembali Diperiksa

Usai menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) Markus Nari,


Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespons pernyataan yang berkali-kali disampaikan Capres 02 Prabowo Subianto.


Subsidi Rp35 Juta per Jamaah Haji Terlalu Besar

Subsidi Rp35 Juta per Jamaah Haji Terlalu Besar

Penggunaan uang hasil pengelolaan atau nilai manfaat dana haji untuk subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dinilai terlalu besar.


Satu Terduga Teroris Jaringan JAD Diciduk

Satu Terduga Teroris Jaringan JAD Diciduk

Belum sebulan ledakan bom bunuh diri menggetarkan Kota Sibolga, Mabes Polri kembali menciduk seorang terduga teroris Jamaah Anshorut Daulah (JAD).


BPJS Defisit, Program JKN Terdampak

BPJS Defisit, Program JKN Terdampak

Defisit keuangan dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


KPK Telusuri Aliran Dana ke Romy

KPK Telusuri Aliran Dana ke Romy

Rangkaian pemeriksaan kasus seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI memasuki agenda penelusuran aliran dana.


Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kesempatan pelimpahan kursi bagi calon jamaah haji (CJH) yang wafat.


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!